Bagaimana Menilai Jaminan Penawaran yang Sah?

Pengadaan barang/jasa pemerintah menuntut akuntabilitas dan kepastian bahwa penyedia yang mengikuti tender memiliki komitmen serius dan kemampuan finansial, teknis, maupun administrasi untuk melaksanakan kontrak. Salah satu instrumen utama untuk menjamin komitmen tersebut adalah Jaminan Penawaran (Bid Bond). Jaminan Penawaran berfungsi…

Format BAHP yang Benar dan Memenuhi Kaidah Audit

Pendahuluan Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP) merupakan dokumen krusial sebagai bukti formal bahwa seluruh rangkaian proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan, regulasi LKPP, dan prinsip tata kelola yang baik (good governance). BAHP tidak hanya berfungsi sebagai laporan akhir,…

Penetapan Pemenang Bermasalah: Siapa Bertanggung Jawab?

1. Pendahuluan Evaluasi penawaran dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan tahap krusial yang menjadi dasar penetapan pemenang tender. Baik pada aspek administratif, teknis, maupun harga, evaluasi harus dilakukan secara cermat, objektif, dan transparan. Namun, kesalahan evaluasi-baik yang timbul dari kelalaian,…

Risiko Hukum Akibat Kesalahan Evaluasi

1. Pendahuluan Evaluasi penawaran-baik administrasi, teknis, maupun harga-merupakan tulang punggung proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Melalui proses inilah Pokja (Kelompok Kerja Pemilihan) memutuskan siapa penyedia terpilih, atas dasar kriteria yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Namun apabila terjadi kekeliruan serius dalam…

Bagaimana Pokja Bersikap Saat Ada Intervensi?

Pendahuluan Dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, Pokja (Kelompok Kerja) Pemilihan sering kali dihadapkan pada tantangan non-teknis berupa intervensi eksternal maupun internal. Intervensi dapat datang dari berbagai pihak: pejabat pembuat komitmen (PPK), atasan struktural, penyedia barang/jasa, atau bahkan pihak-pihak di luar…

Yang Harus Disiapkan Pokja Saat Dipanggil APH

Pengadaan barang/jasa pemerintah menuntut Pokja (Kelompok Kerja Pengadaan) untuk tidak hanya mahir dalam proses administratif dan teknis, tetapi juga siap jika sewaktu‑waktu dipanggil oleh Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Kejaksaan, Kepolisian, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Panggilan ini bisa terjadi…

Ketika Hanya 1 Penyedia Lolos: Apa yang Harus Dilakukan?

1. Pendahuluan Dalam praktik pengadaan barang/jasa pemerintah maupun swasta, mekanisme tender terbuka diharapkan menghasilkan kompetisi sehat dengan setidaknya dua peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Namun, tidak jarang tender berakhir hanya satu penyedia yang dinyatakan lulus pada evaluasi administrasi…

Yang Bisa Dipelajari dari Tender Multiyears?

1. Pendahuluan Dalam menyusun rencana pengadaan barang/jasa, banyak instansi pemerintah maupun korporasi kini meninjau kemungkinan menggunakan mekanisme tender multiyears-yakni tender dengan nilai kontrak dan jangka waktu pelaksanaan lebih dari satu tahun anggaran. Konsep ini mulai populer karena membantu perencanaan jangka…

Ketika Harga Terendah Tidak Menjamin Kualitas

1. Pendahuluan Dalam banyak proses tender, baik di sektor publik maupun swasta, harga terendah biasanya menjadi tolok ukur utama dalam memilih pemenang. Judul-judul tender dicerminkan menjadi kompetisi bertanya-siapa yang bisa menawarkan harga paling murah. Namun, harga terendah yang tampak menggiurkan…

Penyedia Salah Upload Dokumen: Apakah Bisa Digugurkan?

1. Pendahuluan Dalam era digitalisasi e-Procurement, proses tender pengadaan barang/jasa pemerintah sangat bergantung pada sistem unggah dokumen (upload) melalui platform LPSE. Setiap penyedia wajib melampirkan beragam dokumen-surat penawaran, dokumen kualifikasi, jaminan penawaran, hingga file teknis-pada slot yang telah ditentukan. Meskipun…