Lembaga Sertifikasi Kompetensi

Lembaga Sertifikasi Kompetensi

Anda ingin mendapatkan bimbingan dan konsultasi profesi ? Bergabunglah bersama kami di Sekolah Pengadaaan.

Kami adalah lembaga sertifikasi kompetensi atau kerap disebut dengan Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) yang sudah banyak menampung peserta di setiap tahunya. Kami sudah beroperasi kurang lebih 15 tahun lamanya.

Kami juga diizinkan untuk beroperasi oleh Lembaga Kebijakan dan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2021.

Kami juga memperoleh akreditasi dengan nilai A dan sampai sekarang masih berupaya sebagai lembaga pelatihan terbaik dan terpercaya di Indonesia.

Tidak sedikit peserta kami yang berasal dari berbagai profesi dan kini telah mencapai peningkatan karir karena telah mengantongi sertifikat kompetensi.

Sekolah Pengadaan merupakan sebuah  wadah bagi seluruh Insan Pengadaan dan bagi yang berminat berkecimpung di bidang pengadaan Barang dan Jasa.

Jadi tidak hanya pengadaan barang dan jasa saja, kami juga membuka bagi anda yang berminat sebagai penyedia barang dan jasa. Sehingga tepat sekali jika anda jadikan sebagai lembaga sertifikasi kompetensi terbaik di tanah air.

Visi dan Misi Lembaga Sertifikat Kompetensi

Sebagai salah satu lembaga sertifikasi kompetensi terbaik di tanah air, kami memiliki visi dan misi untuk selalu berkarya dan meningkatkan pelayanan dan kualitas para peserta pelatihan sertifikat kompetensi.

Visi dari Sekolah Pengadaan adalah :

“Menjadi Lembaga Independen dan Kredibel dalam Mengembangkan Kapasitas Profesional dan Kelembagaan pada Bidang Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia”

Misi Sekolah Pengadaan adalah :

  1. Mengembangkan dan memberikan program peningkatan kapasitas profesional individu yang kompetens dan bersertifikat (Nasional dan Internasional) dalam pengadaan barang dan jasa
  2. Menjadi mitra pilihan bagi pemerintah, organisasi nirlaba dan non-swasta untuk membantu meningkatkan daya saing dengan mutu dan kualitas terpercaya
  3. Jembatan yang efektif dalam mengembangkan hubungan pembeli dan penjual terhadap peningkatan efisiensi dan kreasi nilai sosial

Visi dan misi tersebut adalah alasan untuk Sekolah Pengadaan untuk tetap berdiri dan berkarya di tengah-tengah kemajemukan masyarakat dan meningkatnya kebutuhan masyarakat kepada lembaga sertifikasi kompetensi.

Narasumber Lembaga Sertifikasi Kompetensi

Sebuah pelatihan atau pendidikan dan pelatihan tidak akan berjalan dengan maksimal jika tidak adanya peserta pelatihan dan pengajar.

Pengajar atau narasumber inilah yang akan memberikan anda materi pelatihan di lembaga sertifikasi kompetensi.

Sebelum anda mendapatkan sertifikat profesi dari Sekolah Pengadaan yang merupakan lembaga sertifikasi kompetensi, maka anda terlebih dahulu mengikuti pelatihan hingga selesai dengan waktu pelatihan yang sudah ditentukan.

Kami memiliki pengajar atau narasumber yang sangat recommended dan tidak perlu diragukan lagi pengalaman di bidang pelatihan dan konsultasi.

Pengajar atau narasumber kami merupakan para pakar yang memiliki kompetensi dan bersertifikat Trainer (TOT) dari LKPP Republik Indonesia.

Serta para pakar praktis lainnya yang sudah berpengalaman di bidang sektor pengadaan skala nasional dan Internasional.

Lembaga sertifikasi kompetensi kami telah menentukan narasumber yang berasal dari referensi terpercaya dan siap melatih anda menjadi peserta yang berkompetensi.

Lembaga sertifikasi kompetensi Sekolah Pengadaan tidak hanya melayani pengadaan barang/jasa pemerintah saja, namun kami juga sebagai kantor pelatihan dan lembaga sertifikasi profesi terbaik di Indonesia.

Semua kegiatan atau program dari lembaga sertifikat kompetensi kami didukung oleh beberapa lembaga besar di Indonesia. Inilah lembaga yang mendukung kegiatan dan progam kami, antara lain :

  1. Lembaga Sertifikasi Profesi – Pengadaan Indonesia (LSP-PI)
  2. Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)
  3. Asosiasi Penyelenggara Pelatihan Pengadaan
  4. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP)
  5. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pengadaan Indonesia (lisensi BNSP)
  6. Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)
  7. ITC (International Trade center)

Lembaga sertifikasi kompetensi Sekolah Pengadaan juga menitikberatkan kepada materi yang digunakan Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, serta badan usaha lainnya, yang mana materi tersebut memiliki standarisasi terkait dengan regulasi yang ada.

bimbingan teknologi

Semua Orang Membutuhkan Lembaga Sertifikasi Kompetensi

Lembaga sertifikasi kompetensi menjadi sebuah sendi bagi kehidupan masyarakat, terutama untuk masyarakat yang ingin meningkatkan keahlian dan mengembangkan karir yang lebih baik lagi.

Terlebih lembaga sertifikasi kompetensi dari Sekolah Pengadaan hampir dibutuhkan masyarakat tidak terkecuali pada kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Kebutuhan akan pengadaan barang dan jasa atau sebaliknya penyedia barang dan jasa menjadi kebutuhan pribadi dan kebutuhan umum.

Akan tetapi jika pengadaan barang dan jasa menyangkut dengan anggaran atau dana publik yang dikelola Pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara, maka semua proses yang berkaitan membutuhkan akuntabilitas.

Pada umumnya masyarakat yang membutuhkan lembaga sertifikasi kompetensi berasal dari kaum menengah ke atas dan masyarakat yang mengerti akan kebutuhan pendidikan.

Namun bukan berarti para petani atau pekebun yang sehari-hari kegiatannya mengolah sawah atau kebun bukan berarti tidak diperbolehkan untuk mengikuti pelatihan di Lembaga sertifikasi kompetensi.

Para pedagang, pekebun / petani, tukang kayu yang memiliki ijazah minimal SMA / SLTA dan berkeinginan untuk meningkatkan keahlian atau keterampilan di bidang profesi yang sedang digeluti saat ini maka bisa mendaftar di lembaga sertifikasi kompetensi.

Tidak sedikit para pekebun, petani, tukang kayu berlatar belakang pendidikan strata 1 bahkan hingga strata 2 namun mereka lebih memilih bekerja sesuai dengan passion dan berwirausaha.

Pada umumnya orang-orang yang membutuhkan pelatihan profesi di lembaga sertifikasi kompetensi adalah :

  1. Pejabat Pemerintah / BUMN
  2. Manager / Supervisor
  3. Para pakar penelitian / Mahasiswa
  4. Dosen / guru
  5. Pengusaha
  6. Motivator
  7. HRD

Fasilitas Lembaga Sertifikat Kompetensi

Lembaga sertifikasi kompetensi memiliki banyak fasilitas untuk peserta pelatihan. Fasilitas terbaik hingga pelayanan yang ramah akan kami utamakan untuk semua peserta tanpa memandang status dan latar belakang peserta pelatihan.

Inilah pelayanan lembaga sertifikasi kompetensi Sekolah Pengadaan yang bisa anda pertimbangkan kembali, antara lain :

  1. Pelatihan dan sertifikasi
  2. Pendampingan penyusunan regulasi pengadaan BUMN dan Blu
  3. Pendampingan pelaksanaan pengadaan
  4. Agen pengadaan

Sedangkan fasilitas peserta yang diberikan lembaga sertifikasi kompetensi Sekolah Pengadaan, yaitu :

  1. Modul pembelajaran
  2. Materi paparan
  3. Peraturan terkait
  4. Konsultasi tanya jawab
  5. Sertifikat pelatihan
  6. Sertifikat kompetensi apabila sudah dinyatakan lulus

Dan yang paling penting adalah tahapan atau metode pelatihan lembaga sertifikasi kompetensi Sekolah Pengadaan, adalah :

  1. E-Learning
  2. Tatap muka
  3. Tugas paper
  4. Ujian

Jika anda berminat dengan pelatihan profesi, silahkan mendaftar pelatihan di lembaga sertifikasi yang direkomendasikan seperti di Sekolah Pengadaan.

Untuk informasi pendaftaran dan konsultasi silahkan hubungi kami melalui hotline 021-4786-2224, 0811-168-9991 & 0811-999-7339.

Anda juga bisa langsung berkunjung ke kantor lembaga sertifikasi kompetensi yang bertempat di Gedung Linggardjati Lt. 1 – di Jl. Kayu Putih II No. 7 Pulogadung Jakarta Timur 13240. Kunjungi juga website resmi kami hanya di https://www.sekolahpengadaan.id/daftarkegiatan/.

Sertifikat kompetensi dari Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN)

Sertifikat kompetensi dari Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN)

Tahukah anda kenapa sertifikat kompetensi begitu diprioritaskan para pekerja di tanah air?. Anda yang belum memiliki sertifikat kompetensi silahkan segera mengikuti pelatihan kompetensi di lembaga kami Sekolah Pengadaan.

Sekolah Pengadaan adalah sebuah wadah yang dibentuk untuk mengakomodasi kebutuhan pengadaan barang dan jasa yang terstruktur dengan kurikulum berdasarkan standar nasional.

Banyak kelebihan jika anda bergabung bersama kami Sekolah Pengadaan karena menitikberatkan materi yang dipergunakan dari Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, serta badan usaha lainnya sehingga materi pelatihan berstandar.

Silahkan kunjungi kami di https://www.sekolahpengadaan.id/ dan simak beberapa informasi penting dan menarik lainnya.

Kami Sekolah Pengadaan memiliki visi misi untuk anda para yang menggunakan lembaga kami untuk pengadaan barang dan jasa atau untuk pelatihan berbasis kompetensi.

Inilah visi Sekolah Pengadaan adalah “Menjadi lembaga independen dan kredibel dalam mengembangkan kapasitas profesional dan kelembagaan pada bidang pengadaan barang dan jasa di Indonesia”.  

Sedangkan misi Sekolah Pengadaan antara lain adalah :

  • Untuk mengembangkan dan memberikan program peningkatan Kapasitas Profesional Individu yang kompeten dan bersertifikat(nasional dan internasional) dalam Pengadaan Barang dan Jasa.
  • Untuk menjadi mitra pilihan bagi Pemerintah, Organisasi nirlaba dan non-swasta untuk membantu meningkatkan daya saing dengan mutu dan kualitas yang terpercaya

Visi dan misi Sekolah Pengadaan selalu kami junjung tinggi demi berjalannya kegiatan yang bermanfaat sebagai peningkatan keterampilan sumber daya manusia di tanah air.

Pentingnya Sertifikat Kompetensi dari LPKN

Sekolah Pengadaan adalah sebuah Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) yang sudah 15 tahun membuka pelayanan di bidang training dan consulting. Jadi sudah tidak diragukan lagi jika anda ingin mendaftarkan diri sebagai calon peserta pelatihan yang memiliki sertifikat kompetensi tersebut.

Melalui sebuah sertifikat kompetensi, anda atau peserta akan lebih fokus saat bekerja dan diakui secara internasional atas keahlian yang dimiliki.  

Maka dari itu dari tahun ke tahun kami selalu banyak menampung peserta pelatihan yang tidak lain adalah untuk mengikuti pelatihan untuk menunjang profesi.

Bayangkan saja siapa yang tidak ingin memiliki individu yang mandiri, memiliki keterampilan, berpengalaman, profesional serta terlebih bersertifikat.

Di bawah ini adalah alasan kenapa anda disarankan memiliki sertifikat kompetensi di LPKN dari kami, yaitu :

    1. Membantu anda pada saat promosi profesi di pasar tenaga kerja
    2. Membantu anda merencanakan karir yang lebih baik lagi
    3. Membantu memberikan pengakuan kompetensi anda kepada lintas sektor dan lintas negara
    4. Membantu anda menyakinkan diri kepada sebuah organisasi/ perusahaan / pemerintah jika anda berkompeten bekerja
    5. Membantu anda untuk memenuhi persyaratan regulasi
    6. Membantu anda memastikan serta memelihara kompetensi anda agar kepercayaan diri sebagai pekerja / pegawai semakin meningkat
    7. Membantu anda mengukur tingkat pencapaian kompetensi di lembaga formal maupun secara mandiri

Peserta Sertifikasi Kompetensi dari LPKN

Banyak pertanyaan dari calon peserta kami mengenai siapa saja yang boleh mengikuti pelatihan profesi dan mendapatkan sertifikat kompetensi di LPKN dari Sekolah Pengadaan.

Siapa saja boleh mengikuti pelatihan asalkan anda memiliki keinginan untuk maju dan mengembangkan keahlian dan keterampilan.

Inilah peserta yang boleh mengikuti pelatihan hingga mendapatkan sertifikat kompetensi di lembaga kami, antara lain :

  1. Pemerintah / pemerintah daerah
  2. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah  BLU / BLUD
  3. Perusahaan swasta / perusahaan negara dan organisasi
  4. Masyarakat umum seperti tokoh desa
  5. Mahasiswa / mahasiswi
  6. Dosen / pengajar / para pakar praktisi
  7. Aparat penegak hukum (APH)
  8. Pengacara
  9. Manager / supervisor

Manfaat Memiliki Sertifikat Kompetensi dari LPKN

Pemberian sertifikat kompetensi tentu dilakukan setelah melewati beberapa prosedur seperti harus melaksanakan pelatihan terlebih dahulu, mendapatkan materi dari narasumber, praktik pelatihan, ujian kompetensi hingga mendapatkan sertifikat dari pelatih atau narasumber yang handal dan profesional. Ketika sertifikat kompetensi sudah di tangan peserta, gunakan sebaik mungkin karena bukan sembarang orang yang bisa melewati pelatihan ketat bersertifikat dan diakui oleh negara lain.

Simak manfaat memiliki sertifikat kompetensi dari LPKN untuk kalangan umum, yaitu :

  1. Memperluas kesempatan bekerja sesuai dengan bidang dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang diperoleh
  2. Mengantisipasi ancaman menjadi pengangguran
  3. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja karena jenjang karir dan promosi akan membantu anda melalui sertifikat kompetensi
  4. Perlindungan pekerjaan selalu anda dapatkan karena anda tidak khawatir akan kemungkinan menjumpai PHK atau pencopotan jabatan kerja
  5. Peningkatan daya saing usaha untuk anda yang sedang mendirikan atau mengembangkan sebuah usaha

Manfaat memiliki sertifikat kompetensi dari LPKN juga dirasakan bagi para pencari kerja, antara lain :

  1. Kepercayaan diri dan kredibilitas akan meningkat
  2. Memiliki bukti pengakuan dari lembaga bahwa anda sangat berkompetensi
  3. Nilai jual semakin bertambah terutama pada saat proses rekrutmen tenaga kerja
  4. Berkesempatan mendapatkan karir yang lebih baik lagi
  5. Memiliki ukuran yang jelas terutama dengan keahlian dan pengetahuan yang dimiliki

Sebaliknya bagi karyawan atau pegawai yang sudah bekerja setelah melalui pelatihan hingga mendapatkan sertifikat juga mendapatkan manfaat yang luar biasa. Inilah manfaat sertifikat kompetensi bagi anda karyawan atau pegawai, adalah :

  1. Jenjang karir dan promosi karir akan diprioritaskan atasan / pimpinan
  2. Meningkatkan jaringan atau akses untuk mengembangkan profesi serta mendapatkan pengakuan kompetensi dan keahlian yang di miliki

Yang terakhir manfaat mendapatkan sertifikat kompetensi pada perusahaan / lembaga / tempat bekerja, adalah :

  1. Meminimalisir kesalahan dalam bekerja
  2. Mengantisipasi kesalahan bekerja
  3. Produktivitas sudah pasti meningkat
  4. Berkomitmen untuk menjaga kualitas
  5. Penerimaan karyawan / proses perekrutan karyawan lebih mudah
  6. Dapat memiliki karyawan yang berkompetensi, terampil, dan profesional

Sertifikat kompetensi dari Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN)

Lembaga / Organisasi Yang Mendukung Sertifikasi Kompetensi dari LPKN

Kami memiliki banyak lembaga yang mendukung diselenggarakannya pelatihan kompetensi profesi atau bimtek khusus.

Selain mendapatkan penghargaan berupa piagam / sertifikat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, kami juga didukung banyak lembaga / organisasi yang mendukung dikeluarkannya sertifikasi kompetensi.

Berikut ini adalah lembaga / organisasi yang mendukung sertifikat kompetensi dari LPKN, antara lain :

  • Lembaga Sertifikasi Profesi – Pengadaan Indonesia (LSP-PI)
  • Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)
  • Asosiasi Penyelenggara Pelatihan Pengadaan
  • Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP)
  • Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pengadaan Indonesia (lisensi BNSP)
  • Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)
  • ITC (International Trade center)

Silahkan bergabung bersama kami di Sekolah Pengadaan dari LPKN mendaftar menjadi peserta pelatihan profesi hingga mendapatkan sertifikat kompetensi.

Hubungi kami melalui hotline 021-4786-2224, 0811-168-9991 & 0811-999-7339 atau langsung datang ke Gedung Linggardjati Lt. 1 – di Jl. Kayu Putih II No. 7 Pulogadung Jakarta Timur 13240.

Jangan lupa kunjungi website kami di https://www.sekolahpengadaan.id/ agar anda mendapatkan informasi paling terbaru dari Sekolah Pengadaan.

Pelatihan Asesor Kompetensi BNSP 2018

Pelatihan Asesor Kompetensi BNSP 2018

Pelatihan asesor kompetensi BNSP 2018 memang tidak bisa dipungkiri memiliki banyak manfaat yang luar biasa terutama bagi anda yang berprofesi sebagai pembicara atau motivator.

Motivator atau pembicara yang sudah fenomenal atau sudah tidak diragukan lagi keahliannya dalam public speaking tidak lain karena sering mengikuti pelatihan asesor kompetensi BNSP 2018.

Terutama pada tahun 2018 kedepan profesi menjadi seorang pembicara atau motivator tentu banyak dibutuhkan di masyarakat, perusahaan, hingga dalam kegiatan pemerintahan.

Pelatihan asesor kompetensi BNSP sebagai peningkatan daya saing dan kesejahteraan untuk para profesi yang sedang menggeluti profesi ini. Sebuah kompetensi menjadi suatu syarat bagi anda yang ingin berhasil dalam profesinya.

Kompetensi juga menjadi kualitas yang akan menunjukkan jika seseorang memiliki kemampuan profesional ada suatu pekerjaan.

Pelatihan asesor kompetensi BNSP 2018 sampai saat ini efektif dan berpengaruh sekali untuk menambah pengetahuan dan skil terutama dalam bidang asesmen. Asesmen pada umumnya kegiatan sehari-hari para motivator, HRD di perusahaan, hingga pada lembaga sosial dan pendidikan.

Bahkan tidak terkecuali, orang tua yang notabene adalah seorang ayah atau seorang ibu juga berhak memberikan asesmen karena di dalam keluarga mereka menjadi asesor keluarga.

Nah inilah betapa pentingnya pelatihan asesor kompetensi BNSP 2018 di bidang karir karena untuk meningkatkan kinerja para pekerja sesuai dalam bidang yang digeluti.

Seorang pekerja atau tenaga kerja baik di perusahaan maupun di lembaga pemerintah yang memiliki bekal kompetensi yang cukup maka akan menghasilkan kinerja yang aktif serta produktif.

Hal inilah yang akan menjadi suatu pertumbuhan yang akan meningkatkan daya saing pekerja agar lebih maksimal, profesional, serta semakin sejahtera.

Sebuah pelatihan asesor kompetensi BNSP 2018 diadakan untuk menjamin pegawai, karyawan, atau tenaga kerja yang berkompeten sesuai pekerjaannya.

Pelatihan asesor ini juga disebut dengan diklat / pendidikan atau pelatihan asesor berguna untuk mempersiapkan peserta pelatihan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai instruktur atau tenaga ahli trainer yang berkompetensi.

Kami adalah Sekolah Pengadaan dari Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) memberikan pelayanan kepada anda semua untuk mengikuti pelatihan asesor kompetensi BNSP 2018.

Anda juga akan mendapatkan fasilitas terbaik dan pelayanan terbaik hingga mendapatkan materi pelatihan asesor kompetensi BNSP 2018 dari para narasumber profesional.

Silahkan akses LPKN kami di https://www.sekolahpengadaan.id/. Tidak hanya itu kami juga merupakan wadah bagi masyarakat pengadaan yang ingin berkecimpung di bidang pengadaan barang dan jasa sejak tahun 2005. Maka dari itu kami adalah salah satu lembaga pelatihan dan pengadaan yang berpengalaman dan terpercaya di Indonesia.

pelatihan asesor kompetensi 2018

Syarat Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi BNSP 2018

Menjadi seorang yang sukses memang tidak sedikit pengorbanan dan perjuangan hingga menjadi seorang yang benar-benar layak sebagai inspirasi banyak orang tidak terkecuali menjadi guru, menjadi PNS, hingga menjadi presiden harus mampu melewati langkah-langkah terkecil hingga bisa sukses seperti ini.

Nah, begitu pula jika ingin memiliki keahlian di bidang asesmen, maka anda harus sering-sering mengikuti pelatihan asesor kompetensi BNSP 2018 dan mengamalkannya pada profesi anda. Namun ada beberapa syarat khusus untuk mendaftar atau mengikuti pelatihan asesor kompetensi BNSP 2018, antara lain :

  1. Pria / wanita
  2. Sehat fisik dan mental
  3. Pendidikan minimal SLTA / SMA
  4. Calon peserta memiliki pengalaman bekerja sebagai manajer, supervisor, pembicara, motivator, dosen, pengajar, konsultan, HRD, dan lain sebagainya
  5. Menguasai komputer
  6. Memiliki sertifikat atau pengalaman bekerja
  7. Melengkapi semua syarat dan ketentuan yang sudah di tentukan dari pihak penyelenggara pelatihan

Metode Pelatihan Asesor Kompetensi BNSP 2018

Sebuah lembaga atau penyelenggara pelatihan asesor kompetensi BNSP 2018 harus memiliki metode agar pelatihan atau training dapat berjalan dengan lancar.

Metode-metode ini tidak hanya digunakan untuk pelatihan sebagai seorang aseseor profesional namun juga digunakan guru bimbingan konseling di lembaga pendidikan.

Bahkan para tokoh agama yang merupakan seorang tokoh pembicara juga tidak sedikit yang menggunakan cara atau metode ini sebagai pelatihan asesor kompetensi BNSP 2018.

Berikut ini adalah metode pelatihan asesor kompetensi BNSP 2018, antara lain :

  1. Ceramah
  2. Diskusi
  3. Tanya jawab
  4. Studi kasus
  5. Simulasi
  6. Latihan/role play
  7. Praktek
  8. On the job training
  9. Serta metoda-metoda lain yang relevan

Bahkan metode ini juga digunakan oleh beberapa orang untuk melatih team atau organisasinya supaya skill bisa terampil dan kemampuan dalam mengembangkan keahlian lebih terasah melalui metode sederhana tersebut.

Akan tetapi belum banyak yang tahu dengan metode fenomenal dan mudah yang dijadikan sebagai pelatihan asesor kompetensi BNSP 2018 tersebut.

Manfaat Pelatihan Asesor Kompetensi BNSP 2018

Pelatihan asesor kompetensi BNSP 2018 juga dipimpin dengan beberapa asesor berkompeten atau dikenal sebagai narasumber.

Mereka juga tidak jarang mengikuti seminar, diklat, bimtek untuk meningkatkan skill mereka di bidang training dan konsultasi.

Para asesor atau narasumber ini akan memberikan anda sebuah asesmen atau pelatihan yang berupa materi dan praktek sesuai dengan bidang profesi anda. narasumber yang notabene adalah asesor ini juga yang akan mengeluarkan sertifikat profesi anda pasca pelatihan asesor kompetensi BNSP 2018.

Ada banyak manfaat yang akan anda dapatkan jika mengikuti pelatihan asesor kompetensi BNSP 2018., seperti :

  1. Peserta dapat melakukan asesmen karena sudah mendapatkan izin dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), karena BNSP adalah satu-satunya bdan atau lembaga yang memiliki sertifikasi profesi di tanah air.
  2. Peserta dapat memberikan keahlian dan keterampilan terutama dalam uji kompetensi di perusahaan maupun untuk pribadi
  3. Peserta dapat membuat materi uji atau dikenal dengan MUK
  4. Peserta dapat membuat grade dan promosi jabatan kepada pekerja lain dengan menilai kinerjanya. Pada umumnya promosi jabatan biasa ditemui di perusahaan swasta maupun negeri.

Dengan keahlian dan kompetensi yang anda miliki, anda memiliki kewenangan untuk merekomendasikan keputusan apakah klien anda sudah berkompeten atau belum dengan unit standar kompetensi yang menjadi bahan penilaian anda.

Tugas asesor juga tidak hanya memberikan penilaian kepada peserta atau mengeluarkan sertifikasi profesi, namun juga mampu membimbing terlebih mampu mengarahkan peserta pelatihan bisa menampilkan semua kemampuan di buktikan dengan prosedur pada masa pelatihan asesor kompetensi BNSP 2018.

Dan yang ditekankan pada pelatihan menjadi asesor adalah supaya menghasilkan tenaga asesor yang mampu melaksanakan penilaian dan melakukan uji kompetensi kepada peserta berdasarkan materi uji kompetensi sesuai di bidangnya.

Demikian artikel pelatihan asesor kompetensi BNSP 2018 yang bisa anda jadikan referensi. Di tahun 2019 tentu akan ada pelatihan asesor berikutnya dan untuk mendapatkan informasi terbaru dari Sekolah Pengadaan, silahkan klik https://www.sekolahpengadaan.id/.

Bisa juga registrasi pelatihan asesor dengan melalui telepon di No. 02147862224, 08111689991, 08119997339 & 081318886103.  Semoga pelatihan sebagai asesor berkompetensi anda berhasil.

Bimtek dan Pelatihan Anggota DPRD

Bimtek dan Pelatihan Anggota DPRD

Bimtek merupakan bimbingan teknis atau bisa di sebut dengan diklat atau pendidikan dan pelatihan. Di mana anda bisa mendapatkan bimtek jika tidak di Sekolah Pengadaan. Sekolah Pengadaan adalah lembaga pelatihan terakreditasi dan terpercaya sekaligus wadah bagi seluruh insan pengadaan dan untuk siapa saja yang berkeinginan di bidang pengadaan barang dan jasa.

Tidak hanya itu kami juga melayani anda untuk pelatihan dan sertifikasi, pendampingan penyusunan regulasi pengadaan BUMN dan Blue, pendampingan pelaksanaan pengadaan dan agen pengadaan. Nah terlebih jika anda ingin melaksanakan bimtek dan pelatihan sebagai anggota DPRD, kami siap membimbing anda hingga menjadi anggota DPRD yang profesional

Sekolah Pengadaan merupakan wadah yang di bentuk dengan tujuan untuk kebutuhan ilmu pengadaan barang dan jasa yang terstruktur dan terorganisir berdasarkan kurikulum sesuai standar Nasional. Kami juga menitikberatkan materi yang biasa di pergunakan Pemerintah, BUMN, dan badan usaha yang lainnya.

Materi tersebut pada umumnya memiliki standar yang tarkait dan mengarah pada regulasi yang ada. Mengingat banyak terjadi penyimpangan atau oknum yang tidak bertanggung jawab dalam pengadaan barang dan jasa, maka dari itu percayakan hanya kepada kami Sekolah Pengadaan yang akan mengatasi semua yang anda butuhkan tidak terkecuali bimtek dan pelatihan anggota DPRD.

bimbingan teknologi

Bimtek dan Pelatihan Anggota DPRD

Bimtek adalah singkatan dari bimbingan teknis, atau juga lebih di kenal sebagai diklat (pendidikan dan pelatihan) yang berkaitan dengan DPRD / Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan para anggota dewan.

Segenap anggota DPRD beserta angota sekretaris DPRD di harapkan dapat memaksimalkan ketrampian yang di dapatkan pada saat bimtek dengan peningkatan kinerja yang berkompeten, profesional dan bekerja sepenuh hati untuk rakyat dan negara.

Untuk menghasilkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah para panitia bimtek atau diklat DPRD menyediakan berbagai materi khusus yang di peruntukan hanya untuk para anggota dewan yang sudah di lantik.

Inilah bimtek atau pelatihan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang wajib pembaca ketahui, antara lain :

  • Bimbingan teknis tatacara penyusunan dan pengelolaan hinga proses akuntansi keuangan DPRD dan Sekertaris DPRD

Bimtek DPRD juga harus memiliki staf keuangan yang akan melaksanakan akuntansi keuangan atau lebih di kenal dengan pendaharaan. Selain pendaharaan, DPRD juga harus memiliki staf yang melaksanakan kegiatan administrasi seperti sekertaris DPRD.

  • Bimbingan teknis mengenai peran Bamus, Balegda, serta Badan Kehormatan untuk peningkatan kinerja anggota DPRD

Pelatihan atau bimtek DPRD juga berisikan peran Bamus / Badan Musyawarah, Balegda / Badan Legislatif Daerah, serta badan kehormatan yang bertujuan untuk meningkatkan kerja DPRD.

  • Bimbingan teknis mengenai peningkatan kapasitas, peran, serta fungsi anggota DPRD

Bimtek DPRD juga dapat berisikan tentang peningkatan kapasitas, peran, serta fungsi daripada anggota DPRD pada suatu negara.

  • Bimbingan teknis penguatan hard / soft skill untuk angota DPRD Purnabakti

Bimtek juga di berikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mengkahiri masa bakti terutama dengan hard dan soft skil yang berhubungan dengan ketrampilan atau keahlian.

  • Bimbingan teknis pelayanan prima untuk sekertaris DPRD pada pimpinan dan anggota DPRD

Bimtek atau diklat juga di berikan kepada sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terutama terhadap pelayanan pimpinan serta anggota atau staf Anggota DPRD.

  • Bimbingan teknis Pedoman Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Diklat atau bimtek juga di berlakukan kepada fungsi daripada DPRD agar melaksanakan tugas-tugasnya secara maksimal.

  1. Bimbingan teknis orientasi pengelolaan dana reses DPRD Provinsi, Kota, dan Kabupaten

Bimtek pengenalan tentang pengelolaan dana reses DPRD baik dari tingkat Provinsi, Kota hingga Kabupaten juga wajib transparan dan terbuka. Dalam pengelolaan dana reses ini bendahara DPRD berperan penting dalam pengelolaan.

  • Bimbingan Teknis orientasi pengelolan dana hibah dan dana bantuan sosial bagi anggota DPRD Provinsi, Kota, dan Kabupaten

Pengelolaan dana hibah dan bansos anggota DPRD Provinsi / Kota / Kabupaten juga termasuk kepada bimtek dan pelatihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

  • Bimbingan Teknis Optimalisasi Tugas atau Wewenang Alat Kelengkapan DPRD

Bimtek yang berisikan pengoptimalisasian tugas serta wewenang alat kelengkaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap seperti Badan Musyawah / Bamus.

  • Bimbingan teknis Optimalisasi Reses dan Hasil Pikiran DPRD Hasil Dari Jasmara

Reses atau masa reses adalah masa Dewan Perwakilan Rakyat pada saat melaksanakan kegiatan di luar masa sidang terlebih jika berada di luar gedung Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan hasil dari Jasmara. Optimalisasi reses dan hasil pikiran DPRD juga termasuk kedalam bimtek dan pelatihan anggota DPRD.

  • Bimbingan Teknis Optimalisasi Peran DPRD Berkaitan Perencanaan serta Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

b atau pendidikan dan pelatihan juga memfokuskan kepada optimalisasi peran DPRD dengan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

  • Bimbingan Teknis Optimalisasi Peran DPRD dalam penganggaran dan Pengawasan Serta Pembuatan Perda, Peraturan Kabupaten dan Peraturan Kota

Bimtek juga di berikan untuk memberikan pengoptimalan daripada peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menganggarkan, mengawasi, serta membuatkan peraturan daerah, peraturan kabupaten, hingga peraturan kota.

  • Bimbingan Teknis Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD Terkait Penyusunan dan Penetapan APBD

Selain peran, bimtek juga di laksankan untuk pengoptimalan fungsi dan wewenang dan tanggungjawab DPRD mengenai penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan belanja daerah.

  • Bimbingan Teknis Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran

Bimtek atau Pendidikan dan Pelatihan juga di tujuan pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terutama pada teknis kebijakan umum anggaran serta dalam memprioritaskan plafon anggaran.

  • Bimbingan Teknis Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD

Bimbingan teknis atau bimtek anggota DPRD juga di berikan supaya pedoman atau landasan penamaan / nomenklatur sekretariat berjalan dengan maksimal.

Tugas Pokok Anggota DPRD Setelah Melewati Pelantikan dan Bimtek

Sedikit banyak tugas dan wewenang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah kita bahas di awal, namun di dalam sebuah kepemerintahan, DPRD memiliki tugas pokok yang wajib di laksanakan.

Berikut ini tugas pokok menjadi anggota DPRD yang perlu pembaca ketahui, antara lain :

  1. Pembentukan Perda / Peraturan Daerah
  2. Pembahasan / rapat bersama dengan pimpinan
  3. Pemberian persetujuan pindah tangan asset daerah
  4. Pelaksanaan pengoperasian serta penyerapan anggaran daerah

Nah jika para anggota DPRD ingin mendapatkan bimtek dan pelatihan menarik, maka bisa mendaftarkan diri  melalui nomor telephon 021-4786-2224 atau email info@sekolahpengadaan.id. Kami sudah kurang lebih 15 tahun melayani jasa bimtek atau jasa pendidikan dan pelatihan profesi. Jika para pembaca berminat dengan jasa kami silahkan klik link https://www.sekolahpengadaan.id/. Semoga bimtek dan pelatihan menjadi anggota DPRD berhasil.

 

Perpres Pengadaan Barang dan Jasa dari Waktu ke Waktu

Perpres Pengadaan Barang dan Jasa dari Waktu ke Waktu

Terima kasih sudah bergabung menjadi bagian dari Sekolah Pengadaan. Kami adalah wadah bagi semua orang yang ingin melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

Sekolah Pengadaan melayani pelatihan dan sertifikasi, pendampingan penyusunan regulasi pengadaan BUMN dan Blu, serta pendampingan pelaksanaan pengadaan.

Kali ini kita akan membagikan artikel mengenai perpres pengadaan barang dan jasa. Setelah bergabung dan mendaftarkan diri via online, anda akan mendapatkan fasilitas seperti modul pembelajaran, peraturann terkait, sertifikat pelatihan, materi paparan, konsultasi atau tanya jawab, dan mendapatkan sertifikat kompetensi jika sudah lulus.

Kembali lagi membahas tentang perpres pengadaan barang dan jasa. Tema kali ini memang menarik untuk di bahas, karena masyarakat atau pembaca tidak banyak yang tahu mengenai apa itu perpres dan tentang pengadaan barang dan jasa.

Terlebih untuk saat ini perpres pengadaan barang dan jasa sudah berulang kali mendapatkan revisi yang tidak lain bertujuan untuk mendapatkan pelayanan atau hasil yang maksimal bagi penyedia barang dan jasa.

Pada umumnya pengertian pengadaan adalah aktivitas untuk melakukan pemenuhan atau penyediaan kebutuhan barang dan jasa di bawah pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan usaha.

Dasar Hukum Perpres Pengadaan Barang dan Jasa

Perpres Pengadaan Barang dan Jasa dari Waktu ke Waktu

Dasar hukum pengadaan barang dan jasa dapat terlaksana dengan baik dan mudah karena telah mendapatkan persetujuan dan keputusan dari presiden.

Sekian banyak dasar hukum kita bisa menganut 4 inti keputusan dari president yang bisa di gunakan sebagai acuan atau landasan dalam melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Sebelum kepada perpres pengadaan barang dan jasa, kita bisa mempelajari 4 dasar hukum pengadaan barang dan jasa yang fenomenal di tanah air, yaitu :

  1. Inpres / Intruksi President No. 5 Tahun 2003 mengenai paket kebijakan ekonomi menjelang dan setelah masa berakhirnya progam kerjasama dengan international monetary fund
  2. Inpres / Intruksi President No. 5 Tahun 2004 mengenai percepatan pemberantasan krupsi
  3. Keppres / Keputusan President No. 54 Tahun 2010 mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang di bentuk langsung pemerintah
  4. Perpres / Peraturan President No. 8 Tahun 2006 mengenai perubahan keempat tentang keputusan president No. 8 Tahun 2003 yang berisikan pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah

Perpres Pengadaan Barang dan Jasa dari Waktu ke Waktu

Peraturan President atau Perpres pengadaan barang dan jasa kerap mendapatkan revisi atau perubahann yang di lakukan langsung oleh President. Perpres pengadaan barang dan jasa di Indonesia sampai sekarang telah mengalami 4 kali revisi dengan perincian sebagai berikut :

  1. Perpres pengadaan barang dna jasa Nomor. 54 Tahun 2010 mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah
  2. Perpres pengadaan barang dan jasa Nomor 70 Tahun 2012 mengenai perubahan kedua tentang peraturan president Nomor 54 Tahun 2010  yang berisikan pengadaan barang dan jasa pemerintah
  3. Perpres pengadaan barang dan jasa Nomor 54 Tahun 2010 mengenai perubahan ketiga tentang peraturan president Nomor 54 Tahun 2010 yang berisikan pengadaan barang dan jasa pemerintah
  4. Perpres pengadaan barang dan jasa Nomor 4 Tahun 2015 mengenai perubahan keempat tentang peraturan president Nomor 54 Tahun 2010 yang berisikan pengadaan barang dan jasa pemerintah
  5. Perpres pengadaan barang dan jasa Nomor 16 Tahun 2018 mengenai kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah

Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 16 Tahun 2018 Menjadi Landasan Hukum

Setelah mengalami 4 kali perbaruan dasar hukum, pengadaan barang dan jasa pada tahun 2018 sampai sekarang wajib menganut kepada peraturan president atau perpres pengadaan barang dan jasa Nomor 16 Tahun 2018.

Setelah bangkit dari perpres pengadaan barang dan jasa Nomor 4 Tahun 2015, maka di harapkan pada peraturan president revisi terbaru kali ini dapat melengkapi kekurangan pada revisi perpres sebelumnya.

Para pejabat, pemerintah khususnya President Joko Widodo meresmikan revisi perpres No. 16 Tahun 2018 pada tangal 16 Maret 2018 dengan harapan dapat memberikan banyak perubahan dan kemudahan untuk semua penyedia barang dan jasa.

Penyusunan perpres Nomor 16 Tahun 2018 bertujuan memaksimalkan penyerapan angaran pendapatan dan belanja negara atau daerah (APBN / APBD) erta di latarbelakangi urgensi penyerderhanan pengadaan barang dan jasa.

Penyusunan perpres pengadaan barang dan jasa juga membutuhkan mekanisme pengecekan dan kontrol yang kuat dan prinsip pertumbuhan ekonomi yang sehat.

Perpres pengadaan barang dan jasa melahirkan beberapa aspek baru sehingga mampu memaksimalkan jalannya revisi perpres paling akhir. Aspek yang bisa di ambil pada perpres pengadaan barang dan jasa antara lain, adalah :

  1. Volue money
  2. Pekerjaan integrasi (gabungan tipe pengadaan sesuai dengan tujuan)
  3. Kekuatan di aspek perencanan
  4. Agen pengadaan
  5. Konsolidasi sebagai pendorong paket sejenis
  6. Serta memperkenalkan swakelola untuk ormas
  7. Repeat Order (Pemesanan berulang untuk konsultasi)
  8. Refresh order (Penawaran harga secara berulang agar mendapatkan harga yang relatif murah)

Penyederhanaan Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 16 Tahun 2018

Perpres No. 16 Tahun 2018 memang lebih sederhana dari sebelumnya namuan aturan turunan perpres pengadaan barang dan jasa revisi terakhir ini menjadi lebih longgar daripada revisi yang sebelumnya. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) juga merangkum aturan turunan yang menghasilkan 13 kesimpulan, seperti :

  1. Perlem LKPP No. 7 Tahun 2018 mengenai pedoman perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah
  2. Perlem LKPP No. 8 Thaun 2018 mengenai pedoman swakelola
  3. Perlem LKPP No. 9 Tahun 2018 mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui penyedia
  4. Perlem LKPP No. 10 Tahun 2018 mengenai pedoman pelaksanaan tender
  5. Perlem LKPP No. 11 Tahun 2018 mengenai katalog elektronik
  6. Perlem LKPP No. 12 Tahun 2018 mengenai pedoman pengadaan barang dan jasa yang tidak di perbolehkan oleh pemerintah
  7. Perlem LKPP No. 13 Tahun 2018 mengenai pengadaan barang dan jasa saat menangani keadaan darurat
  8. Perlem LKPP No. 14 Tahun 2018 mengenai unit kerja pengadaan barang dan jasa
  9. Perlem LKPP No. 15 Tahun 2018 mengenai pelaku pengadaan barang dan jasa
  10. Perlem LKPP No. 16 Tahun 2018 mengenai agen pengadaan
  11. Perlem LKPP No. 17 Tahun 2018 mengenai sanksi daftar hitam dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah
  12. Perlem LKPP No. 18 Tahun 2018 mengenai layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah
  13. Perlem LKPP No. 19 Tahun 2018 mengenai pengembangan sistem dan kebijakan pengadaan barang dan jasa

Jadi para pembaca yang ingin memanfaatkan pengadaan barang dan jasa maka wajib mengerti tentang dasar hukum serta wewenang sebagai penyedia barang dan jasa.

Melalui Sekolah Pengadaan, anda akan kami berikan modul pembelajaran dan pelatihan hingga sertifikat jika anda sudah di nyatakan lulus.

Dapatkan informasi pengadaan barang dan jasa hanya di https://www.sekolahpengadaan.id/ atau dengan mengubungi nomor telepon di 021-4786-2224 dan email info@sekolahpengadaan.id.

Pengadaan Barang dan Jasa Serta Jenjang Jabatan Fungsional

Pengadaan Barang dan Jasa Serta Jenjang Jabatan Fungsional

Salam semangat melaksanakan tugas di awal tahun baru tahun 2019. Semoga para pembaca yang budiman senantiasa diberikan kelancaran, kebahagiaan serta kesuksesan bekerja sepenuh hati. Kami mengucapkan selamat datang di Sekolah Pengadaan. 

Kami berkecimpung di dunia website dan kami adalah sebuah wadah bagi seluruh manusia pengadaan barang dan jasa. Jika Para pembaca berminat dengan jasa atau wadah yang kami tawarkan, silahkan bergabung bersama kami dengan mengakses kami hanya di https://www.sekolahpengadaan.id/.

Kami juga sebuah lembaga pelatihan yang sudah ter-akreditasi dan terpercaya, jadi para pembaca tidak perlu ragu terlebih dengan pengadaan barang dan jasa yang kami tawarkan.

Kegiatan Jabatan Pengadaan Barang dan Jasa

Setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa memiliki jabatan fungsional. Jabatan fungsional dikenal juga sebagai pengelola pengadaan barang dan jasa yaitu pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan, wewenang dan hak penuh dari pejabat yang berwenang melakukan kegiatan seperti perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia atau masyarakat yang membutuhkan pengadaan barang dan jasa, manajemen kontrak, serta manajemen informasi aset pemerintah. Kegiatan-kegiatan tersebut yang akan dijalankan para pengelola pengadaan barang dan jasa atau jabatan fungsional.

Kegiatan yang di biayai oleh anggaran pendapatan belanja negara / daerah juga memiliki organisasi seperti PA / Pengguna Anggaran, KPA / Kuasa Pengguna Anggaran, ULP / Unit Layanan Pengadaan, PPK / Pejabat Pembuat Komitmen, serta Panitia  atau Pejabat Hasil Pekerjaan.

Semua organisasi yang dibentuk dari kegiatan pengadaan barang dan jasa memiliki tugas dan wewenang yang sama berdasarkan keputusan dan instruksi dari presiden. Sehingga jabatan fungsional atau pengelola dapat berkolaborasi dengan semua organisasi daripada pengadaan barang dan jasa.

Pengadaan barang dan jasa memiliki banyak kegiatan perencanaan dan pengadaan barang dan jasa. Adapun kegiatan jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa adalah :

  1. Penyusunan rencana pemilihan penyedia barang dan jasa atau masyarakat yang membutuhkan pengadaan barang dan jasa
  2. Menganalisis pasar barang dan jasa
  3. Penyusunan biaya atau anggaran pengadaan barang dan jasa
  4. Penggabungan atau pemaketan
  5. Penyusunan organisasi pengikatan jual dan beli
  6. Penyusunan dan pengumuman perencanaan pengadaan barang dan jasa
  7. Cara mengadakan barang dan jasa
  8. Penetapan kiat dan strategi pengadaan barang dan jasa
  9. Pengelolaan dokumen / data perencanaan pengadaan

Berbeda dengan pengadaan barang dan jasa, pemilihan penyedia barang dan jasa juga memiliki kegiatan yang bisa dilaksanakan mereka yang ingin menjadi penyedia barang dan jasa. Di bawah ini adalah kegiatan pemilihan penyedia barang dan jasa meliputi antara lain :

  1. Penyusunan rencana pemilihan penyedia barang dan jasa
  2. Penyusunan spesifikasi teknis pemilihan penyedia barang dan jasa
  3. Penetapan harga pilihan sendiri / HPS
  4. Penyusunan rancangan kontrak
  5. Penyusunan dokumen / data pengadaan
  6. Pengumuman pengadaan barang dan jasa
  7. Pengevaluasian kualifikasi / pilihan
  8. Pemberian penjelasan kepada pihak tertentu
  9. Pembukuan dokumen atau data penawaran
  10. Pengevaluasian penawaran
  11. Penetapan serta pengumuman pemenang
  12. Pengelolaan sanggahan dari pihak terkait
  13. Penunjukan penyedia barang dan jasa melalui prosedur yang berlaku

Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa memiliki jabatan atau jenjang fungsional yang terdiri dari 3 tingkatan. Inilah 3 jabatan fungsional dari pengadaan barang dan jasa dari pemerintah,antara lain :

  • Golongan III / a dan Golongan III / b

Pada jabatan fungsional golongan III / a dan golongan III / b memiliki tugas dan tanggung jawab mengelola pengadaan barang dan jasa pertama ( Pengelola PBJ Pertama) atau melakukan tugas-tugas 187 kegiatan pengadaan barang dan jasa pada tingkat dasar.

  • Golongan III / c dan Golongan III / d

Jabatan fungsional golongan III / c dan golongan III / d bertugas melaksanakan 175 kegiatan pengadaan barang dan jasa pada tingkat tengah. Pada jabatan ini pengadaan barang dan jasa juga di kenal sebagai pengelola pengadaan barang dan jasa muda.

  • Golongan  VI / a hingga Golongan IV / c

Jabatan pengadaan barang dan jasa pada golongan V1 / a hingga golongan IV / c di sebut dengan tingkat madya atau tingkat lanjut. Jabatan dengan golongan V1 / a hingga golongan IV / c wajib bertanggung jawab melaksanakan 92 kegiatan pengadaan barang pada tingkat lanjut.

Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Jabatan Fungsional

Pengadaan Barang dan Jasa Serta Jenjang Jabatan Fungsional

Pengelola pengadaan barang dan jasa harus bertanggung jawab terhadap jabatan fungsional berdasarkan tingkat golongan yang diemban.

Di bawah ini adalah kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa berdasarkan golongan atau jabatan fungsional, adalah :

  • Pengelolaan pengadaan barang dan jasa tingkat dasar atau golongan III / a dan golongan III / b

  • 12 butir kegiatan yang hanya dilaksanakan pengelola pengadaan barang tingkat dasar tidak dilakukan oleh pengelola pengadaan barang dan jasa tingkat muda maupun madya, seperti misal pelaksanaan pengumuman atau informasi pengadaan barang dan jasa karena sifat pekerjaan dan tanggung jawabnya sederhana sekali, sehingga bisa ditangani oleh pengelola pengadaan barang dan jasa tingkat dasar.
  • 175 butir kegiatan dilaksanakan oleh pengelolaan barang dan jasa tingkat muda atau tingkat madya, seperti penyusunan HPS, dan jika HPS dilaksanakan pengadaan barang dan jasa tingkat dasar maka penyusunan  HPS juga sesuai dengan tingkat dasar. Dan hal ini berlaku untuk semua pengadaan barang dan jasa berdasarkan jabatan atau golongan.
  • Pengelolaan pengadaan barang dan jasa tingkat muda atau golongan III / c dan Golongan III / d

  • 6 butir kegiatan hanya dilakukan oleh pengelola pengadaan barang dan jasa muda dan tidak di dilaksanakan oleh pengelola pengadaan barang dan jasa madya seperti melakukan pemeriksaan barang pada golongan tingkat menengah atau membuat berita acara hasil pemeriksaan barang.
  • 2 butir kegiatan dengan uraian tingkat menengah juga dilaksanakan oleh pengelola pengadaan barang dan jasa madya. Seperti misal penyusunan HPS pada tingkat menengah
  • 77 butir kegiatan yang hanya dilaksanakan pengelola pengadaan barang dan jasa muda dan tidak seharusnya dilakukan oleh pengelola pengadaan barang dan jasa madya akan tetapi butir kegiatannya adalah tingkat lanjut atau tingkat madya. Seperti contoh pengevaluasian penawaran tingkat lanjut. Kegiatan pengevaluasian penawaran serta penandatanganan kontrak bersifat pekerjaan yang standar sehingga tidak membutuhkan pengadaaan barang dan jasa tingkat madya.
  • Pengelolaan pengadaan barang dan jasa tingkat madya atau golongan V1 / a dan Golongan IV / c

Pengelolaan pengadaan barang dan jasa tingkat madya melaksanakan 92 butir kegiatan untuk tingkat menengah atau tingkat muda. Seperti contoh pada kegiatan penyusunan HPS pada pengelolaan pengadaan barang dan jasa tingkat lanjut. 

Begitu pentingnya pengadaan barang dan jasa dari pemerintah, maka terbentuklah kegiatan jabatan dan jabatan fungsional yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan penyedia barang dan jasa.

Silahkan bergabung bersama kami dengan mengakses Sekolah Pengadaan. Kami memfasilitasi semua yang para pembaca butuhkan tidak terkecuali menjadi penyedia barang dan jasa. Hubungi kami melalui  Nomor 021-4786-2224 dan email info@sekolahpengadaan.id.