Pelatihan TKDN

logo Surveyor
test-removebg-preview
LPKN-Logo-02.png

PELATIHAN DAN SERTIFIKASI

TATA CARA PENGHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

Latar Belakang

TKDN menjadi salah satu preferensi dalam menentukan pemenang dalam proses pengadaan barang/jasa di beberapa instansi pemerintahan dan BUMN. Pemerintah akan memberikan insentif terhadap TKDN tertentu yang dimasukkan dalam proses produksi pada pelbagai jenis industri

Penggunaan produksi dalam negeri di dalam pengadaan barang/jasa di Indonesia merupakan suatu kewajiban yang harus dipatuhi oleh insan pengadaan, baik di lingkungan instansi pemerintah maupun BUMN. Karena itu pula, dalam praktek pengadaan barang/jasa, untuk melaksanakan kewajiban penggunaan produksi dalam negeri tersebut, diwajibkan pula untuk melakukan perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Harapan Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa, lebih banyak menggunakan bahan dan jasa dari dalam negeri. maka penilaian penawaran peserta pengadaan barang/jasa tidak hanya dari segi teknis dan harga tapi juga dari tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang dikandung oleh barang maupun jasa yang ditawarkan oleh penyedia.

Kewajiban ini dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 66 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi setiap instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah), dan di dalam Pasal 7 Peraturan Menteri BUMN nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN bagi setiap BUMN, anak perusahaan BUMN dan perusahaan terafiliasi BUMN.

Bahkan bagi BUMN diwajibkan untuk melakukan monitoring penggunaan produk dalam negeri dan membentuk Tim Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) guna memonitor dan memastikan penggunaan komponen dalam negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa, sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 8 Peraturan Menteri BUMN nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN.

Meskipun telah diwajibkan oleh kedua peraturan tersebut, namun masih banyak ditemukan insan pengadaan di lingkungan instansi pemerintah dan BUMN yang belum memahami cara melakukan perhitungan TKDN tersebut, termasuk mempraktekkannya di dalam setiap proses pengadaan barang/jasa.

Untuk itu, guna meningkatkan kompetensi insan pengadaan di lingkungan instansi pemerintah dan BUMN di dalam melakukan perhitungan TKDN ini, maka dirasakan perlu untuk melaksanakan Bimbingan Teknis secara Komprehensif.

Tujuan Pelatihan

landasan Hukum

Waktu

Materi Pelatihan

1. Pentingnya Pemahaman TKDN dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa

2. Tatacara Perhitungan TKDN Barang & studi kasus

3. Tatacara Perhitungan TKDN Jasa & Gabungan & studi kasus

4. Tatacara Perhitungan TKDN Produk Farmasi & studi kasus

5. Tatacara Perhitungan TKDN Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, Dan Komputer Tablet & studi kasus

6.Tatacara Perhitungan TKDN Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (termasuk PLTS) & studi kasus

7. Ujian TKDN (online)

Biaya Dan Fasilitas Pelatihan

Biaya Pelatihan & Fasilitas

Rp 1.250.000

Loading...

***Jika Ada Pertanyaan Silahkan Hubungi

Panitia : 0811 1689 991 / 0811 804 2811

FAQ

Pertanyaan Yang Sering Ditanyakan

Kegiatan ini di selenggarakan oleh LPKN Training Center, yang merupakan wadah pelatihan dan pendidikan yang telah menghasilkan lebih dari 380.000 alumni sejak tahun 2003, yang berasal dari unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, dan Swasta.

Ya, kami berikan modul lengkap dalam bentuk softcopy, disertai dengan materi-materi dokumen pendukungnya dalam bentuk softcopy, agar bisa menggunakan langsung.

Kelas Online adalah kelas yang dilakukan secara Online, setiap peserta dapat mengikuti kelas ini melalui Laptop maupun HP sesuai dengan Jadwal yang di berikan nanti.

Anda cukup klik tombol order lalu isi form yang tersedia dan selesaikan pembayarannya maka Admin kami akan mengirimkan detil link untuk mengikuti Kelas Online.

YA, semua video akan kami berikan kepada setiap peserta.

Info Hub : 08111565770 / 081318886103

question:

Ada Pertanyaan? Silakan hubungi Panitia

contact us:

0811 1689 991 / 0811 804 2811

Copyright 2020 sekolahpengadaan.id - All Rights Reserved

Sertifikasi TKDN

Pelatihan dan Sertifikasi

Tata Cara Penghitungan
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Dalam Pengadaan Barang/Jasa

Latar Belakang

TKDN menjadi salah satu preferensi dalam menentukan pemenang dalam proses pengadaan barang/jasa di beberapa instansi pemerintahan dan BUMN. Pemerintah akan memberikan insentif terhadap TKDN tertentu yang dimasukkan dalam proses produksi pada pelbagai jenis industri

Penggunaan produksi dalam negeri di dalam pengadaan barang/jasa di Indonesia merupakan suatu kewajiban yang harus dipatuhi oleh insan pengadaan, baik di lingkungan instansi pemerintah maupun BUMN. Karena itu pula, dalam praktek pengadaan barang/jasa, untuk melaksanakan kewajiban penggunaan produksi dalam negeri tersebut, diwajibkan pula untuk melakukan perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Harapan Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa, lebih banyak menggunakan bahan dan jasa dari dalam negeri. maka penilaian penawaran peserta pengadaan barang/jasa tidak hanya dari segi teknis dan harga tapi juga dari tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang dikandung oleh barang maupun jasa yang ditawarkan oleh penyedia.

Kewajiban ini dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 66 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi setiap instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah), dan di dalam Pasal 7 Peraturan Menteri BUMN nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN bagi setiap BUMN, anak perusahaan BUMN dan perusahaan terafiliasi BUMN.

Bahkan bagi BUMN diwajibkan untuk melakukan monitoring penggunaan produk dalam negeri dan membentuk Tim Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) guna memonitor dan memastikan penggunaan komponen dalam negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa, sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 8 Peraturan Menteri BUMN nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN.

Meskipun telah diwajibkan oleh kedua peraturan tersebut, namun masih banyak ditemukan insan pengadaan di lingkungan instansi pemerintah dan BUMN yang belum memahami cara melakukan perhitungan TKDN tersebut, termasuk mempraktekkannya di dalam setiap proses pengadaan barang/jasa.

"Untuk itu, guna meningkatkan kompetensi insan pengadaan di lingkungan instansi pemerintah dan BUMN di dalam melakukan perhitungan TKDN ini, maka dirasakan perlu untuk melaksanakan Bimbingan Teknis secara Komprehensif."

Tujuan Pelatihan

Landasan Hukum

Waktu Kegiatan

3 – 12 Agustus 2020

09.30 – 12.00 WIB

Online Via Zoom

Biaya Pelatihan

Rp. 1.250.000,-

diskon 30% untuk 100 pendaftar pertama

Loading...

question:

Ada Pertanyaan? Silakan hubungi Panitia

contact us:

0811 1689 991 / 0811 8042 811

FAQ

Pertanyaan Yang Sering Ditanyakan

Kegiatan ini di selenggarakan oleh LPKN Training Center, yang merupakan wadah pelatihan dan pendidikan yang telah menghasilkan lebih dari 380.000 alumni sejak tahun 2003, yang berasal dari unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, dan Swasta.

Ya, kami berikan modul lengkap dalam bentuk hardcopy, disertai dengan materi-materi dokumen pendukungnya dalam bentuk softcopy, agar bisa menggunakan langsung.

Kelas Online adalah kelas yang dilakukan secara Online, setiap peserta dapat mengikuti kelas ini melalui Laptop maupun HP sesuai dengan Jadwal yang di berikan nanti.

Anda cukup klik tombol order lalu isi form yang tersedia dan selesaikan pembayarannya maka Admin kami akan mengirimkan detil link untuk mengikuti Kelas Online.

YA, semua video akan kami berikan kepada setiap peserta.

Copyright 2020 Sekolahpengadaan.id - All Rights Reserved

Seminar Nasional

Logo Universitas Pancasila copy
IIGF
LOGO BARU KEMENTERIAN BAPPENAS
unin
LOGO KPBU copy
LPKN-Logo-02.png

SEMINAR NASIONAL - ONLINE

PENDANAAN ALTERNATIF DAN PENYIAPAN SDM INFRASTRUKTUR HANDAL

Dalam Rangka Pembangunan Infrastuktur Dan Kawasan Terpadu Serta Berkelanjutan

Latar Belakang

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi selalu menekankan arti penting pembangunan infrastruktur. Menurutnya infrastruktur merupakan fondasi utama bangsa Indonesia untuk bersaing dengan negara lainnya, bahkan lebih jauh dari itu pembangunan infrastruktur artinya pula membangun peradaban bangsa. Tidak heran jika pada periode pemerintahannya baik periode pertama maupun periode kedua, pembangunan infrastruktur menjadi fokus utamanya. 

Untuk mencapai target Pertumbuhan 4,6%-6% sebagaimana yang ditetapkan di dalam RPJMN 2020-2024 maka  dibutuhkan pembangunan infrastruktur baik infrastruktur dasar, infrastruktur ekonomi, maupun infrastruktur perkotaan dengan kebutuhan pendanaan sebesar Rp. 6. 445 Triliun. Dari angka tersebut pemerintah hanya mampu mendanai 37% saja, oleh karenanya diperlukan alternatif pendanaan baik yang berasal dari  partisipasi BUMN,   investasi badan usaha ataupun sumber sumber lainnya untuk mencapai target pembangunan tersebut.

Disamping itu, rencana pembangunan yang besar dengan menggunakan anggaran yang besar, merupakan tugas berat yang harus diemban oleh seluruh aktor pembangunan infrastruktur, baik pihak pemerintah sebagai pemilik proyek infrastruktur, pihak dunia usaha sebagai mitra investasi pemerintah, perguruan tinggi sebagai mitra diskusi dan pengkajian, maupun pihak konsultan yang membantu melaksanakan perencanaan dan penyiapan proyek infrastruktur.

Handalnya Sumber Daya Manusia Infrastruktur menjadi bagian penting bagi keberhasilan pembangunan infrastruktur. Tanpa Sumber Daya yang mumpuni, mustahil pelaksanaan pembangunan infrastruktur akan terlaksana dengan optimal.

16906.png

Berangkat dari latar belakang tersebutlah maka diadakan Webinar  “PENDANAAN ALTERNATIF DAN PENYIAPAN SDM INFRASTRUKTUR HANDAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN” yang diselenggarakan kerjasama antara Universitas Pancasila dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.

Webinar ini juga menggandeng Direktorat Kerjasama Pemerintah dan Rancang Bangun Bappenas serta  Asosiasi Ahli KPBU Indonesia dan.  Dengan adanya webinar ini diharapkan adanya kesadaran bersama bahwa cita-cita yang besar dalam penyediaan infrastruktur perlu didukung oleh alternatif pembiayaan yang kreatif dan sumber daya manusia yang berintegritas dan berkualitas.

Kata Sambutan

Dr. Ir. Budhi Muliawan Suyitno, IPM

Dekan Fakultas Teknik Universitas Pancasila

Moderator

Dr. Herawati Zetha Rahman

Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknik Universitas Pancasila

Pelaksanaan Seminar Nasional

Seminar akan dilaksanakan pada hari

JUMAT 24 JULI 2020

PUKUL 13.30 - 16.00 WIB

Secara WEBINAR Zoom

Pembicara

Drs. Sri Bagus Guritno, Ak, MSc, CA.,

Direktur Kerjasama Pemerintah-Swasta Rancang Bangun, Bappenas

Topik :

Paradigma Pembiayaan Infrastruktur Yang Berkelanjutan

Andre Permana,PhD.

Direktur Eksekutif Bisnis PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT.PII)

Topik :

SDM Berkualitas untuk Infrastruktur Berkelanjutan

Dr. Ir Hermanto Dardak, MSc,

Dosen Teknik Sipil FTUP

Topik :

Kesiapan Perguruan Tinggi dalam Penyiapan SDM Infrastruktur yang Handal

Ir. Arianto Wibowo, MM.,

Perkumpulan Ahli KPBU

Topik :

Peran Asosiasi dalam Menyiapkan SDM  Infrastruktur

Kesimpulan dan Penutup

Prof. Yudi Azis, S.Si., SE., S.Sos., MT., Ph.D.

Koordinator UNIID

Pendaftaran Peserta

- Gratis untuk 5000 Peserta

- Gratis Materi Pelatihan

Tersedia e-Sertifikat Untuk 500 Pendaftar Pertama

Sponsorweb

SPONSORSHIP

SPONSOR UTAMA

( 1 Slot )

@ 25.000.000,-

Loading...

SPONSOR PLATINUM

( 3 Slot )

@ 15.000.000,-

Loading...

SPONSOR GOLD

( 5 Slot )

@ 5.000.000,-

Loading...

WAKTU PELAKSANAAN

  • Batas Waktu Pendaftaran                    :   15 Juli 2020
  • Pengumuman Hasil Seleksi                 :   16 Juli 2020

Kunjungi link untuk melihat hasil seleksi : https://narasumber.diklatonline.id/

  • Pelaksanaan Audisi Online                    :   27 Juli 2020 – 8 Agustus 2020

Kunjungi link untuk mendaftar sesi 20 Finalis : http://www.sekolahpengadaan.id/list-narasumber/

  • Penetapan Pemenang                           :   17 Agustus 2020

Kunjungi link untuk info selengkapnya : http://www.sekolahpengadaan.id/list-narasumber/

Jika ada Pertanyaan silahkan Hubungi 0813-1900-7542 / 0811-1565-770

Sponsorship Award 2020

Dalam Rangka Memeriahkan HUT RI ke 75

PROCUREMENT “NARASUMBER” AWARDS 2020

Pemilihan Narasumber Pengadaan Terfavorit 2020

Dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-75, LPKN Training Center menyelenggarakan ajang Pencarian Pengajar Terfavorit dibidang Pengadaan Barang dan Jasa dari berbagai profesi, sekaligus membantu menyebarkan edukasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa kepada seluruh masyarakat melalui Media Online

BENEFIT KEGIATAN

Memacu Narasumber Untuk Lebih Kreatif dalam Proses Belajar mengajar

Membantu Masyarakat untuk memahami Pengadaan Barang dan Jasa

Menumbuhkan Kreatifiitas dan Inovasi Para Insan Pengadaan

Memberikan wadah Interaksi secara Online bagi Insan Pengadaan

Tersedianya Media Pembelajaran Pengadaan secara Online bagi Masyarakat

Kegiatan ini diikuti Oleh :

Total Voter saat ini berjumlah
lebih dari 70.000 orang.

TARGET PESERTA

Media Promosi

Website

Youtube

Facebook

Twitter

Pencantuman logo dan nama instansi dalam setiap media publikasi baik elektronik maupun cetak, selama dan sebelum kegiatan.

SPONSORSHIP

Panitia menyediakan ruang bagi pihak perusahaan maupun perorangan untuk ikut serta dalam bentuk sponsorship (Pencantuman logo dan nama instansi dalam setiap media publikasi baik digital maupun cetak, selama dan sebelum kegiatan) terkait dengan penyelenggaraan acara kegiatan Procurement “Narasumber” Awards 2020 ini.

@ 5.000.000,-

@ 15.000.000,-

@ 25.000.000,-

Seluruh sponsor dapat memberikan hadiah tambahan dalam bentuk
merchandise ataupun produk masing-masing.

WAKTU

Batas Pendaftaran dan Vote

15 Juli 2020

Pengumuman Hasil Seleksi

16 Juli 2020

Kunjungi link dibawah untuk melihat hasil seleksi www.narasumber.diklatonline.id/

Pelaksanaan Audisi Online

27 Juli - 8 Agustus 2020

Kunjungi link dibawah untuk mendaftar sesi 20 Finalis; www.sekolahpengadaan.id/list-narasumber/

Penetapan Pemenang

17 Agustus 2020

Kunjungi link dibawah untuk info selengkapnya www.sekolahpengadaan.id/narsumaward/

Berminat untuk ikut program sponsorship procurement awards?

silahkan hubungi:

Atau bisa juga isikan data Anda pada form pendaftaran sponsorship berikut ini:

Procurement Narasumber Award

Dalam Rangka Memeriahkan HUT RI ke 75

PROCUREMENT “NARASUMBER” AWARDS 2020

Pemilihan Narasumber Pengadaan Terfavorit 2020

Tentang Kegiatan

Merupakan ajang Pencarian Pengajar Terfavorit dibidang Pengadaan Barang dan Jasa dari berbagai profesi, sekaligus membantu menyebarkan edukasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa kepada seluruh masyarakat melalui Media Online.

Benefit Kegiatan

Syarat dan Ketentuan

Memiliki Sertfikat TOT LKPP atau telah memiliki pengalaman sebagai narasumber bidang pengadaan
Mengirimkan CV
Peserta Mengirimkan Bahan dalam bentuk PPT sebagai salahsatu bahan seleksi
Lolos seleksi 20 Peserta Terbaik

Mekanisme Kegiatan

Dilakukan Secara Online (webinar)
Durasi Penyampaian 30 – 60 Menit
Tanya Jawab dengan audiens 30 Menit
Seluruh Video Pembelajaran akan di muat di Youtube

KRITERIA PEMENANG

Jumlah Peserta Pada saat Live webinar (65%)

Jumlah Jam Tayang Di Youtube (25%)

Jumlah Like dan Comment (10%)

Waktu Pelaksanaan

Batas Pendaftaran : 15 Juli 2020
Pengumuman Hasil Seleksi : 16 Juli 2020
Pelaksanaan Audisi : 27 Juli - 8 Agustus 2020
Penetapan Pemenang : 17 Agustus 2020

Tahapan Kegiatan

Hadiah Untuk Para Pemenang

Seluruh Pemenang Mendapatkan Piagam Penghargaan + Plakat

Materi Pengadaan :

Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) merupakan lembaga diklat resmi dan telah terakreditasi A Oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) – RI.. LPKN juga menjadi solusi terbaik yang terbaik, bagi Anda yang hari ini sedang mencari lembaga diklat berkompetensi. Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional secara rutin menyelenggarakan pelatihan, yang jelas kami pun ingin mempersiapkan bidang keahlian yang Anda akan punya. Salah satunya pengadaan barang dan jasa.