Untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara maka diperlukan pelatihan berbasis kompetensi terutama dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Seperti kita ketahui bersama bahwa, pemerintah sedang gencar gencarnya melaksanakan pembangunan agar pelaksanaan pembangunan bisa berjalan dengan lancar maka diperlukan logistik yang tidak sedikit.
Logistik diperlukan bukan saja untuk menjamin berlangsungnya pembangunan dengan lancar tetapi juga untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan itu sendiri.
Tidak semua kebutuhan logistik untuk pembangunan bisa disediakan oleh pemerintah sendiri. Dalam banyak hal, kebutuhan logistik pembangunan disediakan oleh pihak swasta.
Dalam hal ini, pemerintah harus membeli barang dan jasa yang diperlukan untuk logistik pembangunan.
Proses pengadaan barang dan jasa untuk logistik pembangunan harus dilakukan dengan seksama. Pengadaan barang dan jasa harus dilakukan dengan cara-cara yang beretika, transparan dan accountable atau bisa dipertanggungjawabkan.
Hal ini sangat vital mengingat pengadaan logistik biasanya menggunakan dana pemerintah, baik dari APBN Pusat maupun Daerah.
Sekilas Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Perlu dimengerti bahwa setiap penggunaan dana publik harus bisa dipertanggungjawabkan. Penggunaan dana publik harus digunakan sebesar besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.
Dalam kenyataannya, banyak terjadi penyimpangan dalam hal pengadaan barang dan jasa. Banyak penjawab yang akhirnya harus berurusan dengan pihak hukum dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam hal pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.
Dalam tahapan tertentu banyak pejabat daerah yang merasa ragu untuk melakukan pengadaan barang dan jasa yang notabene merupakan kebutuhan pokok untuk terlaksananya pembangunan dengan lancar. Banyak pejabat yang merasa ketakutan melakukan kesalahan dalam proses pengadaaan barang dan jasa.
Untuk mengatasi hal ini terjadi, pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan berbagai macam aturan yang tertuang dalam peraturan pemerintah yang bisa dijadikan pedoman dan patokan dalam pengadaan barang dan jasa.
Dengan menerapkan peraturan pemerintah tersebut diharapkan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah bisa berjalan dengan baik sehingga pembangunan bisa berjalan dengan lancar sehingga kesejahteraan masyarakat bisa dicapai secepatnya.
Kenapa Pengadaan Barang dan Jasa Harus Diatur
Pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Dengan luasnya cakupan tentang pengadaan barang dan jasa, maka diperlukan peraturan pemerintah yang bisa dijadikan panduan bagi setiap pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan presiden yang bisa dijadikan oleh pejabat pelaksana pengadaan barang dan jasa pemerintah. Peraturan pemerintah tersebut mengatur secara detail bagaimana cara pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk proses pembangunan.
Peraturan pengadaan barang dan jasa diperlukan agar setiap keputusan yang diambil dalam proses pengadaan barang dan jasa sesuai dan sejalan dengan garis kebijaksanaan pemerintah.
Peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah dibuat untuk memastikan bahwa setiap uang yang keluar untuk pengadaan barang harus bisa memberi manfaat sebesar besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
Dengan menerapkan peraturan pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa diharapkan proses pengambilan keputusan mempunyai dasar hukum yang jelas sehingga bisa dipertanggungjawabkan.
Kendala Penerapan Peraturan Pemerintah dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Dalam penerapan peraturan pemerintah, khususnya dalam bidang pengadaan barang dan jasa masih banyak mengalami kendala.
Kendala utama adalah terbatasnya jumlah pegawai pemerintah yang memahami cara pengadaan barang dan jasa yang benar dan sesuai dengan peraturan pemerintah.
Karena tenaga yang tersedia tidak atau belum memahami cara dan penerapan peraturan pemerintah yang benar maka seringkali pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan peraturan yang ada.
Dalam hal ini, dipandang perlu untuk diadakan pelatihan berbasis kompetensi untuk memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para ASN agar mereka bisa melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang baik dan benar sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.
Peningkatan Kompetensi ASN dengan Pelatihan Berbasis Kompetensi
Seperti sudah kita sebutkan tadi bahwa, pengadaan barang dan jasa pemerintah perlu dilaksanakan dengan baik dan benar. Hal ini sangat penting mengingat proses pengadaan barang dan jasa sangat erat hubungannya dengan terlaksananya pembangunan nasional.
Segala upaya harus dilakukan agar pembangunan nasional bisa berjalan dengan lancar dan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. Peningkatan kompetensi ASN sangat diperlukan khususnya dalam bidang pengadaan barang dan jasa.
Agar para ASN bisa melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan benar maka pelatihan berbasis kompetensi harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan pegawai yang memiliki kemampuan khusus tentang pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.
Dalam pelatihan tersebut para ASN akan dibekali dengan ilmu pengetahuan agar bisa melakukan pengadaan barang dan jasa dengan benar sesuai dengan peraturan pemerintah yang sengaja dibuat untuk mengatur pengadaan barang dan jasa.
Pelatihan berbasis kompetensi bisa menjadi solusi terbaik bagi kelangkaan ASN yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan peraturan pemerintah.
Dengan pelatihan yang didapat maka ASN yang bersangkutan akan memiliki pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam hal pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Bila tenaga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh pegawai yang memiliki kompetensi diharapkan proses pengadaan barang dan jasa bisa berjalan dengan transparan dan accountable. Itulah kenapa pelatihan berbasis kompetensi khususnya dalam bidang pengadaan barang dan jasa perlu dilakukan secara besar-besaran.
Kenapa Harus Pelatihan Berbasis Kompetensi?
Seperti kita ketahui bersama bahwa, setiap ASN harus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dirinya agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. ASN harus selalu siap menerima tugas-tugas baru demi pengembangan karir dan masa depannya.
Untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki ASN bisa mengikuti pembelajaran dengan menghadiri berbagai macam diklat, pelatihan, seminar, bimbingan teknis dan tentunya pelatihan berbasis kompetensi.
Berbeda dengan model dan jenis pelatihan yang lainnya ASN yang ingin mendalami pengetahuan dan keterampilan tertentu mereka harus mengikuti pelatihan berbasis kompetensi. Pelatihan seperti ini sangat berbeda dengan pelatihan jenis lainnya. Dalam pelatihan ini, materi yang diberikan sangat fokus dalam bidang tertentu saja.
Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ASN dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah misalnya, maka ASN yang bersangkutan harus menghadiri pelatihan berbasis kompetensi khususnya dalam bidang pengadaan barang.
Manfaat Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi ASN
Seperti sudah kita sebutkan tadi bahwa, setiap ASN harus terus mengembangkan kemampuan dan ketrampilan diri agar bisa menjalankan tugasnya sehari-hari.
Para ASN juga harus mempersiapkan diri untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar untuk peningkatan karir yang dibutuhkan. Dengan mengikuti pelatihan berbasis kompetensi khususnya dalam bidang pengadaan barang dan jasa maka ASN bersangkutan bisa mendapatkan beberapa manfaat yang di antaranya adalah sebagai berikut.
Untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan diri. Dengan mengikuti pelatihan berbasis kompetensi maka kemampuan dan ketrampilan yang bersangkutan bisa meningkat.
Bila yang bersangkutan memiliki kompetensi baru maka yang bersangkutan bisa dengan mudah untuk mendapatkan promosi jabatan baru karena mereka sudah memiliki pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi baru di posisi barunya nanti.
Berhak terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. ASN bersangkutan bisa terlibat dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.
Perlu diketahui bahwa, sampai saat ini belum banyak ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi dalam hal pengadaan barang dan jasa. Dengan memiliki kompetensi pengadaan barang dan jasa maka ASN yang bersangkutan akan sangat diperlukan ketika instansi tempat yang bersangkutan bekerja memerlukan tenaga pengadaan barang dan jasa.
ASN bersangkutan bisa mendapatkan gaji tambahan. Dengan terlibat dalam pengadaan barang dan jasa, ASN yang bersangkutan bisa mendapatkan gaji atau honor tambahan selain gaji yang sudah diterimanya secara rutin. Besarnya honor tambahan ini lumayan besar mengingat pekerjaan pengadaan barang dan jasa merupakan pekerjaan dengan tanggung jawab yang besar.
Selain itu proses pengerjaannya juga lumayan rumit. Ditambah lagi pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang cukup beresiko karena bila salah dalam pengerjaan yang bersangkutan bisa didakwa dengan penyelewengan dana pemerintah atau korupsi. Oleh karena itu, pekerjaan ini hanya boleh dilakukan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dalam hal pengadaan barang dan jasa.
Bagaimana Pelatihan Berbasis Kompetensi Dilaksanakan?
Pelatihan ini dilaksanakan oleh lembaga pelatihan yang kredibel. Saat ini, ada banyak lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi khususnya dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini, para ASN dianjurkan untuk memilih lembaga pendidikan kredibel yang memiliki pemateri berpengalaman dengan fasilitas pelatihan yang memadai.
Pelatihan tersebut biasanya dilaksanakan selama tiga hari berturut turut. Dalam pelatihan tersebut peserta pelatihan akan diberikan materi tentang peraturan-peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa. Dalam hari keempat para peserta pelatihan harus mengikuti tes sertifikasi kompetensi pengadaan barang dan jasa.
Tes sertifikasi pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan menggunakan komputer. Dalam hal ini, anda harus membiasakan diri untuk menjawab soal melalui komputer. Ujian sertifikasi ini biasanya dilakukan dengan sistem open test artinya anda bisa membuka buku catatan dan modul yang sudah diberikan.
Untuk bisa lulus tes ini tidak mudah. Pada kenyataannya, banyak peserta pelatihan yang harus mengulangi tes beberapa kali untuk bisa lulus dalam tes. Banyaknya soal tes yang bisa dinilai cukup menjebak membuat peserta tes mengalami kesulitan. Dalam hal ini, peserta tes harus berhati-hati dalam menjawab soal yang diberikan.
Secara umum, soal tes yang diberikan terdiri dari 25 soal dengan jawaban benar dan salah, 55 soal dengan jawaban multiple choice dan 10 soal studi kasus. Untuk soal benar salah, skor masing-masing soal adalah 2, skor untuk soal multiple choice nilainya dan soal studi kasus nilainya 4. Bila jawaban anda benar semuanya maka skor maksimal yang anda bisa dapatkan adalah 225. Namun demikian, anda tidak perlu mendapatkan skor setinggi itu untuk lulus. Dengan skor 166 ke atas anda sudah dinyatakan lulus dan sudah bisa memegang sertifikat kompetensi dalam bidang pengadaan barang dan jasa.
Pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilaksanakan dengan benar sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada. Untuk bisa melaksanakan pengadaan barang dan jasa maka ASN yang ditunjuk harus memiliki sertifikasi kompetensi. Agar bisa lulus uji kompetensi para ASN harus mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Anda bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam mempelajari pengadaan barang dan jasa melalui pelatihan dari https://www.sekolahpengadaan.id/.