1. Pendahuluan Pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ) bukan sekadar proses membeli barang atau menyewa jasa dari pihak ketiga. PBJ adalah bagian vital dari tata kelola keuangan negara yang memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik, efektivitas pembangunan, serta akuntabilitas anggaran. Proses pengadaan…

1. Pendahuluan Instansi pemerintah di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota dihadapkan pada tuntutan pemanfaatan anggaran secara optimal. Proses pengadaan yang baik bukan hanya soal memilih penyedia termurah, melainkan memastikan barang/jasa tepat kualitas, waktu, dan biaya. Hal ini menuntut struktur tim…

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah rangkaian proses yang kompleks, melibatkan berbagai pihak dengan tugas dan tanggung jawab khusus. Dua aktor kunci yang sering dianggap serupa namun memiliki peran berbeda adalah Pokja Pemilihan (Kelompok Kerja Pemilihan) dan Pejabat Pengadaan. Memahami perbedaan keduanya…

Pengadaan barang/jasa pemerintah dan swasta menuntut panitia yang andal dalam menilai kewajaran harga. Apabila harga yang ditetapkan terlalu tinggi, anggaran terbuang sia‑sia; bila terlalu rendah, berisiko gagal serah terima atau kualitas menurun. Oleh karena itu, diperlukan pedoman praktis dan terstruktur…

Pendahuluan Daftar Harga Satuan (DHS) adalah komponen kunci dalam perencanaan anggaran dan proses pengadaan barang/jasa pemerintah maupun swasta. DHS menetapkan patokan harga satuan untuk berbagai jenis pekerjaan atau barang, sehingga menjadi dasar perhitungan total anggaran, penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS),…

1. Pendahuluan: Mengapa Spesifikasi Teknis Penting? Dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, spesifikasi teknis menjadi fondasi utama untuk memastikan bahwa barang yang dibeli sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penggunaannya. Spesifikasi yang jelas, rinci, dan realistis mencegah pemborosan, sengketa, maupun pengadaan barang…

Pendahuluan Evaluasi teknis adalah jantung dari proses seleksi penyedia barang/jasa dalam sistem pengadaan pemerintah. Jika evaluasi teknis tidak terukur, objektif, dan transparan, maka kualitas keputusan pemilihan penyedia akan diragukan, memicu sanggahan, temuan audit, atau bahkan gugatan hukum. Oleh karena itu,…

Pengadaan barang/jasa pemerintah menuntut akuntabilitas dan kepastian bahwa penyedia yang mengikuti tender memiliki komitmen serius dan kemampuan finansial, teknis, maupun administrasi untuk melaksanakan kontrak. Salah satu instrumen utama untuk menjamin komitmen tersebut adalah Jaminan Penawaran (Bid Bond). Jaminan Penawaran berfungsi…

Pendahuluan Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP) merupakan dokumen krusial sebagai bukti formal bahwa seluruh rangkaian proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan, regulasi LKPP, dan prinsip tata kelola yang baik (good governance). BAHP tidak hanya berfungsi sebagai laporan akhir,…

1. Pendahuluan Evaluasi penawaran dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan tahap krusial yang menjadi dasar penetapan pemenang tender. Baik pada aspek administratif, teknis, maupun harga, evaluasi harus dilakukan secara cermat, objektif, dan transparan. Namun, kesalahan evaluasi-baik yang timbul dari kelalaian,…