Di masa lalu, menjadi panitia pengadaan sering kali dianggap sebagai “tugas sampingan” yang dihindari oleh banyak Aparatur Sipil Negara (ASN). Bayang-bayang risiko hukum dan beban administrasi yang berat membuat posisi ini kurang diminati. Namun, seiring dengan transformasi besar-besaran di dunia…

Bagi insan pengadaan, bulan November dan Desember sering kali terasa seperti bulan-bulan yang paling mendebarkan dalam setahun. Ini adalah masa di mana fenomena “Tsunami Pengadaan Akhir Tahun” terjadi di hampir seluruh instansi pemerintah maupun organisasi besar. Di satu sisi, ada…

Bagi para penyedia barang/jasa, baik UMKM maupun perusahaan besar, momen menerima Dokumen Pemilihan (Dokpil) dari Pokja Pemilihan sering kali memicu dua perasaan yang bertolak belakang: semangat untuk memenangkan tender, dan pusing kepala melihat ketebalannya. Dokumen Pemilihan di sektor pemerintah bukanlah…

Dalam dunia pengadaan barang/jasa, baik di sektor pemerintahan maupun swasta, ada satu perdebatan abadi yang tidak pernah usai. Perdebatan ini bak simfoni yang harus dimainkan dengan dua instrumen yang sering kali terdengar sumbang: Efisiensi Biaya (baca: harga murah) dan Kualitas…

Dalam beberapa tahun terakhir, landasan hukum berusaha di Indonesia mengalami transformasi fundamental melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian disesuaikan dengan UU Nomor 6 Tahun 2023. Aturan Omnibus Law ini bak tsunami regulasi yang menyentuh…

Banyak praktisi pengadaan yang mengira bahwa tugas mereka selesai saat barang sudah sampai di gerbang kantor dan Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani. Padahal, secara siklus aset, itu hanyalah awal dari fase baru yang tidak kalah krusial: Manajemen Logistik dan…

Dalam ekosistem Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah, momen penandatanganan kontrak sering kali dianggap sebagai garis finis. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merasa lega karena proses tender yang melelahkan telah usai, dan penyedia merasa menang karena proyek sudah di tangan. Namun, secara yuridis,…

Dalam perjalanan karier seorang praktisi pengadaan, mendapatkan surat panggilan dari Aparat Penegak Hukum (APH)—baik itu Kepolisian, Kejaksaan, maupun KPK—sering kali dianggap sebagai momen yang paling mencemaskan. Ada stigma bahwa jika dipanggil APH, berarti seseorang sudah pasti bersalah. Padahal, dalam banyak…

Bagi para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja Pemilihan, maupun bendahara di instansi pemerintah, mendengar kata “BPK” sering kali memicu detak jantung yang lebih cepat. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sering dianggap sebagai sosok “hakim” yang datang setiap tahun untuk mencari-cari kesalahan…

Menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan sering kali diibaratkan seperti berjalan di atas seutas tali yang sangat tipis. Di satu sisi, ada tuntutan untuk mempercepat penyerapan anggaran agar pembangunan berjalan lancar; di sisi lain, ada bayang-bayang…