Pendahuluan
Dalam konteks pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Pokja (Kelompok Kerja) memegang peranan krusial sebagai motor penggerak dalam setiap tahap proses, mulai dari perencanaan hingga evaluasi akhir. Meskipun aspek teknis, seperti pengetahuan peraturan, analisis spesifikasi, dan penguasaan e‑procurement, menjadi prasyarat mutlak, kompetensi non-teknis sering kali menjadi penentu keberhasilan sebuah tim pengadaan dalam mencapai hasil yang optimal. Kompetensi non-teknis mencakup berbagai kemampuan interpersonal, kognitif, dan personal yang tidak secara langsung berkaitan dengan keahlian teknis namun berperan besar dalam membangun sinergi, menavigasi dinamika organisasi, serta mengelola risiko sosial dan budaya. Artikel ini akan menguraikan secara mendalam sembilan kompetensi non-teknis yang wajib dimiliki Pokja, diikuti dengan rekomendasi praktis untuk membangun dan mengembangkan kompetensi-kompetensi tersebut.
1. Komunikasi Efektif
Komunikasi efektif melampaui sekadar bertukar informasi; ia mencakup kemampuan untuk menyampaikan gagasan dengan jelas, mendengarkan secara aktif, serta menyesuaikan gaya komunikasi dengan audiens yang beragam. Bagi Pokja, kompetensi ini esensial dalam beberapa aspek kunci.
Pertama, saat menyusun dokumen tender, Pokja harus mampu merumuskan kriteria dan persyaratan teknis dalam bahasa yang mudah dipahami oleh calon penyedia, sehingga meminimalkan potensi kesalahan interpretasi.
Kedua, dalam forum rapat internal maupun eksternal, anggota Pokja perlu menerapkan teknik parafrase dan refleksi untuk memastikan bahwa setiap masukan tertangkap secara akurat, serta menggunakan pertanyaan terbuka untuk merangsang diskusi yang konstruktif.
Lebih jauh lagi, komunikasi yang efektif juga mengharuskan Pokja memiliki sensitivitas terhadap konteks situasional. Misalnya, ketika berhadapan dengan penyedia dari daerah atau latar belakang budaya berbeda, penggunaan bahasa yang inklusif, tidak teknis, dan menghargai norma lokal dapat menghindari resistensi atau kesalahpahaman.
Selain itu, penting bagi Pokja untuk mengembangkan komunikasi dua arah yang tidak bersifat top-down. Komunikasi yang partisipatif akan meningkatkan rasa memiliki dalam tim serta membuka peluang ide-ide segar yang mungkin terlewat dalam komunikasi satu arah. Kompetensi komunikasi efektif juga mencakup keterampilan presentasi-mempersiapkan slide yang informatif, mengatur alur narasi, dan mengatasi kecemasan panggung-yang sangat diperlukan ketika memaparkan hasil evaluasi atau rekomendasi kepada pimpinan organisasi.
Dalam situasi ini, penting untuk membangun narasi yang logis, menyertakan data yang relevan, serta menjawab pertanyaan dengan ketenangan dan ketegasan. Terakhir, komunikasi digital pun tak kalah penting. Dengan maraknya penggunaan e-mail, platform kolaborasi daring, dan media sosial internal, anggota Pokja perlu menguasai etiket digital serta menulis pesan dengan struktur dan nada yang tepat.
2. Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan
Kepemimpinan dalam konteks Pokja bukanlah sekadar memegang posisi sebagai ketua atau koordinator, tetapi lebih kepada kemampuan memengaruhi dan memotivasi anggota untuk bekerja menuju tujuan bersama. Seorang pemimpin Pokja harus memiliki visi yang jelas tentang sasaran pengadaan, mampu mengartikulasikannya dengan cara yang menginspirasi, serta menetapkan prioritas yang sejalan dengan kebijakan instansi.
Kepemimpinan yang efektif tidak didasarkan pada otoritas formal semata, melainkan pada kredibilitas, empati, dan keteladanan. Seorang pemimpin Pokja yang baik juga harus mampu membangun kepercayaan di antara anggota, menciptakan ruang aman untuk berpendapat, dan bersikap adil dalam pembagian tugas serta evaluasi kinerja. Kepemimpinan situasional menjadi salah satu pendekatan yang layak diterapkan, di mana gaya kepemimpinan disesuaikan dengan tingkat kesiapan dan kompetensi anggota tim.
Dalam keadaan krisis, misalnya, gaya kepemimpinan direktif mungkin lebih efektif; sedangkan dalam situasi rutin, gaya partisipatif akan mendorong keterlibatan lebih besar dari seluruh anggota. Pengambilan keputusan, yang sering kali diwarnai ketidakpastian dan keterbatasan informasi, menuntut kecakapan dalam analisis risiko, perbandingan alternatif, serta ketegasan saat menentukan pilihan. Proses ini juga perlu memperhitungkan berbagai perspektif-teknis, hukum, dan sosial-politik-agar keputusan yang diambil bersifat komprehensif. Untuk memperkuat aspek ini, Pokja dapat memanfaatkan teknik-teknik seperti Delphi Method untuk memperoleh konsensus, matriks keputusan untuk membandingkan opsi berdasarkan kriteria yang relevan, serta pasca-analisis keputusan (post-decision review) guna mengevaluasi efektivitas dan melakukan perbaikan berkesinambungan.
Yang tak kalah penting adalah kemampuan pemimpin dalam menghadapi tekanan dari berbagai pihak-baik internal maupun eksternal. Keteguhan dalam mempertahankan integritas keputusan, meski menghadapi intervensi, adalah ujian sejati kepemimpinan dalam pengadaan. Oleh karena itu, pelatihan kepemimpinan etis dan pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based decision making) sangat dianjurkan untuk memperkuat kompetensi ini.
3. Kerjasama Tim (Teamwork)
Kerjasama tim merupakan fondasi bagi kelancaran seluruh rangkaian proses pengadaan. Pokja yang solid harus mampu menciptakan suasana saling percaya dan saling menghargai. Dalam praktiknya, hal ini berarti setiap anggota bersedia berbagi informasi, membantu rekan yang mengalami hambatan, dan bersedia menerima umpan balik demi perbaikan bersama. Kerja tim yang baik juga mencerminkan adanya komitmen kolektif terhadap tujuan bersama, bukan sekadar keterlibatan formal dalam rapat dan penandatanganan dokumen. Pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas juga menjadi faktor kunci-misalnya penunjukan anggota khusus untuk verifikasi dokumen legal, analisis harga, hingga manajemen administrasi.
Namun pembagian tersebut harus bersifat fleksibel dan adaptif. Dalam situasi tertentu, misalnya ketika terjadi kekosongan personel atau kendala teknis, anggota lain harus siap mengambil alih sementara dengan semangat kolaboratif, bukan sekadar mengandalkan deskripsi tugas formal. Agar kerjasama tim lebih optimal, penerapan metode Belbin Team Roles dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan individu, sehingga peran dalam tim dapat disesuaikan dengan karakteristik personal masing-masing.
Selain itu, refleksi tim secara berkala-baik formal melalui rapat evaluasi maupun informal melalui diskusi santai-dapat membantu mengidentifikasi ketegangan yang tersembunyi, menegaskan kembali nilai-nilai bersama, serta memperbaiki dinamika kerja. Membangun kerjasama tim juga berarti mengelola konflik secara produktif. Tidak semua perbedaan pendapat harus dihindari; justru perbedaan dapat menjadi sumber inovasi jika dikelola dengan komunikasi terbuka dan mediasi yang bijak. Dalam hal ini, pelatihan tentang dinamika kelompok dan conflict resolution sangat bermanfaat untuk meningkatkan ketahanan sosial tim Pokja dalam menghadapi tekanan internal maupun eksternal.
4. Pemecahan Masalah dan Berpikir Kritis
Teknik seperti Root Cause Analysis (misalnya fishbone diagram) dan 5 Whys dapat dipakai untuk menelusuri isu secara mendalam. Pokja juga dapat memanfaatkan pendekatan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) dalam mengevaluasi situasi dan merancang solusi strategis. Dalam beberapa kasus kompleks, pemetaan pemangku kepentingan (stakeholder mapping) juga bermanfaat untuk memahami kepentingan yang saling bertabrakan.
Di samping itu, Pokja perlu mengembangkan mentalitas growth mindset-menerima kegagalan sebagai bagian dari proses belajar, serta selalu mencari peluang untuk meningkatkan prosedur dan standar kerja. Mentalitas ini menciptakan ruang untuk inovasi dan keberanian mengambil keputusan yang tidak populer namun benar. Bahkan dalam situasi penuh tekanan, anggota Pokja yang terbiasa dengan pemikiran reflektif akan lebih cepat pulih dari kesalahan dan bangkit dengan strategi yang diperbarui.
5. Negosiasi dan Mediasi
Negosiasi yang efektif tidak sekadar menekan harga serendah mungkin, melainkan menciptakan situasi win-win bagi instansi dan penyedia. Negosiasi yang baik dibangun atas dasar data, empati, dan strategi komunikasi yang cerdas. Anggota Pokja perlu mempersiapkan diri dengan data dukung yang kuat, misalnya harga pasar terkini, laporan kinerja penyedia sebelumnya, serta benchmark kualitas. Data ini bukan hanya sebagai alat tawar, tetapi juga untuk membangun argumen yang logis dan tidak emosional. Lebih jauh lagi, Pokja harus menguasai keterampilan membaca bahasa tubuh, memahami isyarat non-verbal, dan mengatur intonasi suara untuk menjaga suasana negosiasi tetap kondusif.
Dalam banyak kasus, kemampuan mendengarkan secara aktif (active listening) justru menjadi kunci keberhasilan negosiasi. Dengan mendengar secara empatik, Pokja bisa menangkap kebutuhan tersembunyi penyedia dan merancang solusi yang menguntungkan kedua pihak. Selain itu, dalam situasi konflik-misalnya perselisihan penafsiran kontrak atau keterlambatan pekerjaan-kompetensi mediasi menjadi penting untuk meredam potensi kegagalan proyek dan memastikan penyelesaian yang adil.
Dalam konteks ini, Pokja harus tampil sebagai fasilitator netral yang mendorong para pihak untuk menemukan titik temu, bukan sebagai penghakim yang memaksakan solusi. Teknik seperti BATNA (Best Alternative to a Negotiated Agreement), penggunaan mediator netral, serta pendekatan principled negotiation dari Harvard Negotiation Project, dapat memperlancar proses negosiasi dan mediasi. Negosiasi dan mediasi yang baik juga akan memperkuat citra profesionalisme instansi pemerintah, sekaligus menciptakan ekosistem pengadaan yang sehat dan berkelanjutan.
6. Manajemen Waktu dan Organisasi
Proses pengadaan sering kali dihadapkan pada tenggat waktu yang ketat, sehingga manajemen waktu menjadi kompetensi yang wajib dimiliki oleh Pokja. Setiap tahapan pengadaan, mulai dari penyusunan dokumen hingga evaluasi penawaran, memerlukan alokasi waktu yang cermat dan sistematis. Kegagalan mengelola waktu bisa berujung pada penundaan proyek, penurunan kualitas kerja, atau bahkan batalnya paket pengadaan. Pengelolaan agenda yang rapi, prioritisasi tugas berdasarkan tingkat urgensi dan dampak, serta penggunaan alat bantu manajemen proyek (misalnya Gantt chart, Kanban board, atau aplikasi digital seperti Trello dan Notion) dapat meningkatkan efektivitas kerja.
Selain itu, metode seperti Eisenhower Matrix bisa digunakan untuk memilah tugas-tugas penting versus mendesak, sehingga anggota Pokja tidak terjebak dalam aktivitas yang tidak produktif. Kemampuan organisasi meliputi penyusunan dokumentasi terstruktur, penamaan file yang konsisten, dan penerapan sistem penyimpanan digital yang memudahkan pengarsipan dan akses cepat ketika diperlukan.
Standarisasi penamaan file, misalnya dengan format [Tahun][Tahapan][NamaPaket], dapat menghindarkan kebingungan dan mempercepat proses pencarian dokumen saat audit atau review. Pokja juga harus membiasakan diri membuat log kegiatan harian atau mingguan yang bisa dijadikan referensi dalam pelaporan atau monitoring internal. Manajemen waktu dan organisasi yang baik akan menciptakan tim yang lebih tenang, fokus, dan profesional dalam menyelesaikan tugas, sekaligus memberi ruang untuk refleksi dan evaluasi yang lebih baik setelah proses pengadaan selesai.
7. Etika dan Integritas
Etika profesional bukan sekadar pelengkap dalam proses pengadaan barang dan jasa, melainkan fondasi moral yang menentukan legitimasi dan kredibilitas setiap langkah Pokja. Dalam lingkungan yang sarat tekanan, potensi konflik kepentingan, dan kemungkinan intervensi politis atau ekonomis, integritas menjadi benteng utama. Pokja tidak hanya dituntut untuk memahami aturan, tetapi juga memiliki komitmen moral untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengadaan.
Transparansi tercermin dari keterbukaan informasi kepada publik, pencatatan setiap keputusan secara lengkap dan rapi, serta kesiapan membuka akses audit baik internal maupun eksternal. Prinsip good governance harus diwujudkan secara nyata melalui perilaku sehari-hari, bukan hanya pada dokumen formal. Misalnya, deklarasi konflik kepentingan seharusnya dilakukan bukan karena kewajiban administratif, melainkan karena kesadaran bahwa kejujuran adalah prasyarat kepercayaan publik.
Implementasi prinsip 4M (Man, Money, Material, Method) harus didasarkan pada penilaian objektif dan data yang valid. Pokja juga wajib menunjukkan independensi dalam menilai penawaran tanpa tekanan dari pihak manapun, termasuk atasan sendiri. Dalam konteks ini, keberanian moral untuk menolak intervensi yang tidak sah menjadi bagian integral dari profesionalisme. Sikap ini tidak hanya melindungi institusi dari potensi sanksi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang menghormati etika sebagai panduan utama tindakan.
8. Pemahaman Budaya dan Sensitivitas Sosial
Keberhasilan proses pengadaan tidak semata ditentukan oleh keakuratan dokumen atau ketepatan prosedur, melainkan juga oleh seberapa besar kemampuan Pokja untuk membaca dan memahami konteks sosial dan budaya di sekitarnya. Dalam realitas Indonesia yang multikultural, keberagaman adat, nilai lokal, hingga kondisi geografis yang bervariasi menuntut anggota Pokja memiliki sensitivitas sosial yang tinggi. Mereka harus mampu menangkap nuansa komunikasi non-verbal, memahami cara pandang masyarakat terhadap pemerintah, serta mengidentifikasi potensi resistensi budaya terhadap proses tertentu.
Contohnya, dalam pelaksanaan tender di wilayah dengan komunitas adat yang kuat, proses sosialisasi tidak cukup dilakukan secara daring atau melalui papan pengumuman di LPSE. Pendekatan langsung melalui tokoh masyarakat atau pertemuan informal di balai desa dapat memberikan efek yang jauh lebih efektif. Sensitivitas sosial juga berkaitan erat dengan keberpihakan terhadap pelaku usaha lokal, terutama UMKM dan koperasi.
Pokja yang memahami konteks sosial ekonomi daerah dapat menyusun syarat teknis yang inklusif, tidak memberatkan pelaku kecil namun tetap menjaga mutu. Ini menciptakan keseimbangan antara efisiensi proses dan keadilan partisipatif. Kesiapan Pokja untuk menghargai keberagaman tidak hanya mempermudah pelaksanaan pengadaan, tetapi juga memperkuat posisi pemerintah sebagai fasilitator pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
9. Kecerdasan Emosional (Emotional Intelligence)
Kecerdasan emosional merupakan kompetensi yang tak kalah penting dibandingkan kemampuan teknis dan analitis. Dalam situasi pengadaan yang kompleks dan seringkali diwarnai tekanan deadline, ekspektasi pimpinan, serta dinamika antaranggota tim, kemampuan mengelola emosi menjadi pembeda antara tim yang produktif dan tim yang rentan konflik.
Kecerdasan emosional mencakup kesadaran diri (self-awareness), pengendalian diri (self-regulation), motivasi internal, empati, serta keterampilan sosial yang baik. Pokja dengan EQ tinggi mampu mengenali emosi pribadi saat muncul tekanan atau kritik. Alih-alih bereaksi impulsif, mereka cenderung merespons secara rasional dan konstruktif. Dalam menghadapi perbedaan pendapat dalam tim atau sengketa dari penyedia, kemampuan untuk tetap tenang, mendengarkan aktif, dan menunjukkan empati akan menghindarkan konflik dari eskalasi.
Di sisi lain, EQ juga membantu membangun hubungan kerja yang sehat. Anggota Pokja yang saling memahami kondisi emosional satu sama lain akan lebih mudah berkolaborasi, berbagi beban, dan saling mendukung dalam menyelesaikan tugas. Selain itu, kecerdasan emosional memperkuat daya tahan mental ketika menghadapi situasi tidak ideal, seperti proses tender yang harus diulang, tekanan dari stakeholder yang tidak puas, atau ketidakpastian keputusan dari pimpinan. Dalam konteks ini, EQ berfungsi sebagai pelindung psikologis yang menjaga fokus dan semangat kerja tetap terjaga. Maka dari itu, investasi dalam peningkatan kecerdasan emosional-melalui pelatihan, mentoring, atau refleksi pribadi-seharusnya menjadi bagian dari pengembangan kompetensi Pokja secara berkelanjutan.
X. Rekomendasi Pengembangan Kompetensi
Membangun kompetensi non-teknis dalam lingkungan Kelompok Kerja (Pokja) tidak bisa dilakukan secara instan maupun sporadis. Butuh pendekatan sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan untuk benar-benar menanamkan kemampuan-kemampuan lunak ini ke dalam keseharian kerja. Di bawah ini adalah serangkaian strategi praktis dan berdaya guna yang dapat diterapkan oleh instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah, untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia di lingkup Pokja pengadaan.
1. Pelatihan dan Workshop Terfokus
Pelatihan bukan hanya forum transfer ilmu, tetapi juga sarana pembentukan pola pikir dan penyamaan visi. Untuk itu, instansi perlu secara rutin menyelenggarakan pelatihan dan workshop tematik yang secara khusus menyoroti aspek non-teknis. Fokus utama sebaiknya mencakup keterampilan komunikasi interpersonal, teknik negosiasi berbasis win-win solution, manajemen konflik, manajemen stres, hingga kemampuan membangun sinergi dalam tim lintas disiplin. Narasumber yang dihadirkan idealnya berasal dari kalangan praktisi profesional, mantan anggota Pokja berpengalaman, maupun fasilitator ahli di bidang pengembangan SDM. Bentuk pelatihannya tidak boleh monoton atau satu arah. Metode interaktif seperti role-play, simulasi situasi nyata, diskusi kelompok, serta studi kasus aktual pengadaan akan jauh lebih efektif dalam menginternalisasi kompetensi-kompetensi tersebut kepada peserta.
2. Mentoring dan Coaching Internal
Salah satu cara paling efektif untuk mempercepat pemahaman dan penerapan kompetensi non-teknis adalah dengan pendekatan mentoring dan coaching internal. Dalam struktur Pokja, anggota senior yang telah melalui berbagai dinamika pengadaan bisa dibimbing untuk menjadi mentor bagi anggota baru atau yang masih dalam tahap adaptasi. Program ini tidak hanya mempermudah transfer pengalaman, tetapi juga membangun ikatan emosional dan rasa memiliki antaranggota tim. Selain itu, coaching bersifat lebih personal dan fokus pada pengembangan individu, baik dari sisi pengendalian emosi, pengambilan keputusan, maupun gaya kepemimpinan. Dalam jangka panjang, pola mentoring-coaching ini akan memperkuat solidaritas internal serta menciptakan budaya kerja yang suportif dan terbuka terhadap pembelajaran.
3. Sistem Evaluasi Kompetensi Berbasis Umpan Balik
Tanpa sistem penilaian yang obyektif dan menyeluruh, upaya pengembangan kompetensi akan sulit terukur dan rawan stagnan. Oleh sebab itu, penting bagi instansi untuk membangun sistem evaluasi berbasis kompetensi yang menyertakan metode 360-degree feedback. Evaluasi ini mencakup masukan dari atasan, rekan sejawat, serta pihak lain yang berinteraksi langsung dengan anggota Pokja, termasuk penyedia. Selain itu, self-assessment atau penilaian mandiri juga penting untuk melatih kesadaran diri (self-awareness) dan refleksi personal atas kekuatan dan kelemahan masing-masing anggota. Dengan hasil evaluasi tersebut, unit SDM atau pimpinan dapat merancang intervensi pengembangan lebih tepat sasaran dan adaptif terhadap kebutuhan individu maupun organisasi.
4. Pemanfaatan Platform Kolaborasi Digital
Di era digital, kompetensi non-teknis juga harus diperkuat melalui penguasaan dan pemanfaatan teknologi kolaboratif. Aplikasi seperti Microsoft Teams, Trello, Slack, atau Google Workspace tidak hanya memfasilitasi komunikasi yang efisien, tetapi juga mengajarkan disiplin kerja berbasis transparansi dan akuntabilitas. Lewat platform ini, anggota Pokja dapat berbagi dokumen secara real-time, melacak progres pekerjaan, mendokumentasikan catatan evaluasi, serta mengelola tugas lintas tim dengan lebih terorganisir. Lebih dari itu, penggunaan tools digital secara rutin akan membiasakan anggota Pokja untuk terbuka terhadap inovasi, responsif terhadap dinamika, dan tangkas dalam pengambilan keputusan berbasis data.
5. Rotasi Tugas dan Keterlibatan dalam Proyek Beragam
Salah satu pendekatan pembelajaran paling kuat adalah “learning by doing” atau pembelajaran berbasis pengalaman langsung. Dalam konteks ini, instansi dapat menerapkan sistem rotasi tugas atau penugasan anggota Pokja ke berbagai proyek pengadaan yang memiliki karakteristik berbeda-baik dari sisi skala anggaran, tingkat kompleksitas, sektor barang/jasa, maupun lokasi geografis. Dengan mengalami beragam tantangan di lapangan, anggota Pokja akan lebih mudah mengasah kemampuan adaptasi, kepemimpinan situasional, serta cara berinteraksi dengan berbagai tipe penyedia dan stakeholder. Bahkan, keterlibatan dalam proyek lintas sektor (misalnya dari pengadaan konstruksi ke pengadaan teknologi) akan memperluas wawasan dan membentuk karakter Pokja yang luwes, toleran terhadap perbedaan perspektif, serta tahan banting terhadap tekanan.
XI. Kesimpulan
Di tengah transformasi besar dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang dituntut makin cepat, transparan, akuntabel, dan efisien, Kelompok Kerja (Pokja) memegang peran yang semakin krusial. Selama ini, penekanan terhadap aspek teknis pengadaan memang sangat penting, mulai dari pemahaman regulasi hingga kemampuan menyusun dokumen pemilihan. Namun dalam praktiknya, keberhasilan atau kegagalan suatu proses pengadaan justru sering kali lebih ditentukan oleh kemampuan non-teknis dari anggota Pokja. Oleh karena itu, sudah saatnya kompetensi non-teknis tidak dipandang sebagai pelengkap, tetapi sebagai pondasi kinerja yang sejajar dan saling memperkuat dengan kompetensi teknis.
Kemampuan komunikasi yang efektif akan menentukan sejauh mana koordinasi antar anggota dan stakeholder dapat berjalan mulus. Kepemimpinan dibutuhkan untuk mengarahkan tim melewati tekanan dan ketidakpastian. Kerja tim menjadi pilar utama ketika Pokja harus membuat keputusan kolektif dalam waktu terbatas. Kecakapan menyelesaikan masalah dan bernegosiasi bukan hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga kualitas hasil pengadaan. Sementara itu, manajemen waktu yang baik serta integritas dan etika menjadi penentu profesionalisme dan kredibilitas lembaga. Kompetensi tambahan seperti sensitivitas sosial dan kecerdasan emosional akan menjadi nilai tambah dalam menjaga relasi jangka panjang dengan penyedia dan masyarakat.
Instansi yang menyadari pentingnya kompetensi non-teknis wajib menerapkan strategi pengembangan yang berkesinambungan. Melalui pelatihan interaktif, mentoring internal, evaluasi berbasis kompetensi, pemanfaatan teknologi kolaboratif, hingga rotasi tugas yang dinamis, Pokja akan tumbuh menjadi tim yang bukan hanya andal secara teknis, tetapi juga matang secara interpersonal dan etis. Dengan demikian, cita-cita reformasi pengadaan sebagai motor pembangunan nasional bukan lagi sekadar jargon, melainkan menjadi kenyataan yang dirasakan langsung melalui pengadaan yang efisien, berkualitas, dan berpihak pada kepentingan publik.
