Cara Memastikan Vendor Patuh terhadap Kontrak

1. Pendahuluan

Kontrak pengadaan adalah fondasi legal dan operasional bagi setiap kerjasama antara organisasi dengan vendor. Namun, menandatangani kontrak saja tidak menjamin vendor akan selalu memenuhi seluruh kewajibannya. Ketidakpatuhan-mulai dari keterlambatan pengiriman, kualitas yang melorot, hingga pelanggaran jaminan purna-jual-dapat menimbulkan kerugian finansial, mengganggu rantai pasok, dan merusak reputasi perusahaan.

Artikel ini membahas langkah-langkah praktis untuk memastikan vendor patuh terhadap kontrak: mulai memahami isi kontrak secara mendalam, menetapkan kriteria kinerja yang jelas, membangun mekanisme pemantauan, hingga menerapkan insentif dan sanksi yang tepat. Dengan pendekatan komprehensif, tim pengadaan dan manajemen proyek dapat menjaga agar setiap vendor menjalankan kewajiban secara konsisten, sehingga proyek berjalan lancar dan hasil yang diharapkan tercapai.

2. Memahami Kontrak Secara Mendalam

Langkah pertama dan paling mendasar untuk memastikan vendor patuh adalah memastikan bahwa tim internal benar-benar memahami isi kontrak, bukan hanya bagian nilai dan jadwal. Kontrak pengadaan bukan sekadar dokumen legal, melainkan peta kerja yang mengatur hak dan kewajiban secara rinci.

a. Tujuan dan Ruang Lingkup

Setiap kontrak harus menjabarkan tujuan pengadaan secara spesifik: apakah pengadaan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan proyek konstruksi, pengembangan sistem informasi, atau pengadaan barang logistik rutin. Selain itu:

Tuliskan ruang lingkup kerja secara detail, tidak cukup hanya “pengadaan server” tetapi rinciannya harus menyebut “2 unit server rack 48U, dual power supply, dengan konfigurasi prosesor min. Intel Xeon 12 core, RAM 256 GB”.
Cantumkan volume atau kuantitas secara eksplisit, lengkap dengan satuan dan toleransi (jika ada).
Jelaskan durasi pelaksanaan dan milestone penting, misalnya: “Tahap I (Survey lokasi) harus selesai dalam 10 hari sejak SPK.”

Kontrak yang ambigu atau terlalu umum justru menjadi celah vendor untuk melakukan interpretasi sepihak, yang berujung pada potensi sengketa.

b. Kewajiban dan Hak Masing-Masing Pihak

Dokumen kontrak sebaiknya memuat tabel atau daftar kewajiban dan hak masing-masing pihak:

Vendor: harus memenuhi tenggat waktu, menjaga kualitas barang/jasa, menyerahkan dokumen administrasi tepat waktu, hingga memberi pelatihan (jika disyaratkan).
Pembeli (pihak pengguna): harus menyediakan informasi pendukung, mengeluarkan SPK, membayar sesuai termin, serta memberi akses lokasi kerja atau data teknis yang dibutuhkan vendor.

Pencatatan tanggung jawab ini penting untuk menghindari sikap “lempar bola” jika terjadi keterlambatan atau kegagalan proses.

c. Mekanisme Variasi dan Perubahan

Tidak semua pengadaan berjalan sesuai rencana. Kontrak yang baik harus memuat prosedur perubahan:

Siapa yang boleh mengajukan perubahan (biasanya pengguna atau vendor),
Batas waktu pengajuan (misalnya 7 hari sebelum tahap berikutnya dimulai),
Dampaknya terhadap biaya dan waktu, serta
Persetujuan berjenjang (misalnya harus disetujui oleh PPK atau pengguna akhir).

Tanpa ketentuan ini, perubahan mendadak bisa disalahgunakan vendor untuk menambah nilai atau memperpanjang waktu pelaksanaan.

d. Penalti dan Insentif

Jangan hanya memuat penalti, namun seimbangkan dengan insentif untuk vendor berkinerja tinggi:

Penalti: Pastikan redaksi pasal menyebut berapa persen, batas maksimal, dan mekanisme pemotongan (misalnya otomatis potong invoice berikutnya).
Insentif: Sertakan klausul bonus atau reward jika vendor menyelesaikan lebih cepat atau dengan mutu lebih tinggi dari standar. Ini menjadi dorongan moral sekaligus bentuk apresiasi.

e. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Sengketa bisa terjadi meskipun hubungan awal baik. Oleh karena itu, pastikan kontrak mencantumkan:

Langkah penyelesaian bertingkat: dari mediasi internal, hingga arbitrase atau pengadilan.
Pilihan hukum dan wilayah hukum: misalnya “Kontrak tunduk pada hukum Republik Indonesia, dengan yurisdiksi pengadilan negeri Jakarta Pusat.”

Tip Praktis:

Buat lembar ringkasan kontrak (contract brief) sepanjang 1-2 halaman yang memuat poin-poin utama: nilai, tenggat waktu, spesifikasi inti, penalti, dan kontak PIC. Tempelkan di dashboard proyek atau bagikan ke seluruh tim operasional agar semua anggota memahami garis besar kontrak tanpa harus membaca puluhan halaman.

3. Menetapkan Harapan dan Kriteria yang Jelas

Kontrak tanpa ukuran kinerja adalah seperti kompas tanpa arah. Agar vendor tahu apa yang harus dicapai dan bagaimana cara mengevaluasinya, ubah pasal kontrak menjadi indikator kuantitatif dan kualitatif:

a. On-Time Delivery Rate (OTD)

Target: minimal 95% pengiriman tepat waktu.
Definisi “tepat waktu” harus jelas: apakah berdasarkan tanggal PO, SPK, atau delivery actual di lapangan.
Data pendukung: surat jalan, tanda terima, dan entry ke sistem.

b. Quality Compliance

Maksimal defect rate 2%, dihitung dari jumlah item atau volume kerja.
Untuk proyek jasa: indikator mutu bisa berupa kepatuhan pada SOP, hasil uji mutu, atau kepuasan pengguna.
Sertakan sistem pengukuran kualitas seperti laporan inspeksi atau berita acara pemeriksaan (BAP).

c. Responsiveness

Waktu tanggapan atas permintaan perubahan atau klarifikasi maksimal 1 x 24 jam.
Waktu penyelesaian aduan teknis: maksimal 3 hari kerja sejak laporan diterima.

d. Reporting Timeliness

Vendor wajib menyampaikan laporan mingguan/bulanan, dan invoice sesuai jadwal.
Keterlambatan laporan administrasi >3 hari kerja diberi penalti administratif atau surat peringatan.

e. Administrative Compliance

Dokumen penting seperti sertifikat mutu, invoice, sertifikat asuransi, dan surat jalan harus lengkap pada setiap batch pengiriman.
Ketidaksesuaian administrasi bisa dikenakan penalti, bahkan retensi pembayaran.

Format SLA dan KPI:

Buat tabel SLA di lampiran kontrak dengan format:

KPI	Target	Frekuensi Evaluasi	Sanksi jika Gagal
OTD	≥ 95%	Bulanan	Potongan 0,5%/batch
Defect Rate	≤ 2%	Setiap pengiriman	Pengembalian barang
Responsiveness	< 1 hari	Mingguan	Surat Teguran

Hal ini memperjelas harapan dan mengurangi potensi perdebatan.

4. Membangun Sistem Pemantauan dan Pelaporan

Meskipun kontrak dan KPI telah tersusun, vendor hanya akan patuh jika ada sistem pemantauan yang aktif, akurat, dan responsif.

a. Dashboard Centralized

Bangun sistem atau gunakan aplikasi ERP yang menampilkan status:

Purchase Order (PO): Sudah diterbitkan atau belum?
Delivery Status: Tanggal pengiriman, jumlah barang, kondisi barang.
KPI vendor: OTD, kualitas, dan skor administrasi.

Gunakan kode warna agar tim cepat menangkap kondisi:

Hijau = OK
Kuning = Perlu perhatian
Merah = Bermasalah

b. Laporan Berkala

Laporan ini penting untuk tracking performa dan diskusi:

Laporan Mingguan: Berisi alert terhadap vendor yang delay, dokumentasi yang belum lengkap, atau temuan kualitas.
Laporan Bulanan: Merangkum semua vendor dan performa agregat (misal vendor A: OTD 98%, vendor B: defect rate 4%).

Laporan bisa dibuat otomatis jika sistem Anda sudah digital, atau semi-manual dalam bentuk dashboard Excel dengan input terstruktur.

c. Notifikasi dan Alert Otomatis

Jika sistem mendukung, aktifkan fitur alert untuk:

Pengiriman yang melebihi toleransi keterlambatan.
Item yang gagal uji mutu.
Kontrak yang akan berakhir dalam 30 hari tapi belum diperpanjang.

Alert dikirim melalui email atau notifikasi langsung ke aplikasi dashboard.

d. Meeting Review

Setiap bulan, lakukan vendor performance review meeting yang:

Membahas capaian KPI secara terbuka.
Menyampaikan rekomendasi perbaikan.
Memberi penghargaan vendor terbaik dan teguran vendor bermasalah.

Vendor yang sering gagal memenuhi target bisa diminta menyusun corrective action plan.

e. Manfaat Sistem Monitoring

Reaktif → Proaktif: Tim tak perlu menunggu komplain dari pengguna.
Transparan: Vendor tidak bisa mengelak karena semua data tercatat.
Efisien: Tim hanya fokus pada vendor yang bermasalah, bukan semuanya.

Dengan sistem ini, kinerja vendor bisa terus dijaga pada tingkat optimal, kontrak dijalankan sesuai harapan, dan risiko kerugian atau keterlambatan bisa diminimalisir.

5. Komunikasi Proaktif dan Manajemen Hubungan

Memastikan kepatuhan vendor tidak hanya mengandalkan sistem dan penalti, tetapi juga berlandaskan relasi kerja yang sehat, komunikatif, dan kolaboratif. Vendor yang merasa diperlakukan sebagai mitra cenderung lebih terbuka, responsif, dan bertanggung jawab terhadap kewajiban kontraktual.

a. Kick-off Meeting: Membangun Pondasi Awal

Pertemuan awal kontrak (kick-off) bukan sekadar seremoni, melainkan forum penting untuk:

Menyamakan pemahaman atas ruang lingkup, termin pembayaran, dan standar mutu.
Menjelaskan key performance indicators (KPI) dan standar pelaporan.
Membahas escalation path: siapa yang dihubungi saat terjadi kendala teknis, keterlambatan, atau konflik.

Pastikan peserta dari pihak vendor mencakup level operasional (supervisor lapangan), teknis, dan administratif agar semua segmen memahami peran dan harapan.

b. Single Point of Contact (SPOC)

Komunikasi tercecer di berbagai grup WhatsApp atau email pribadi sering menyebabkan miskomunikasi. Karena itu:

Tetapkan satu SPOC (Single Point of Contact) dari masing-masing pihak.
SPOC bertugas sebagai penghubung resmi, pencatat komunikasi, dan penanggung jawab pelaporan insiden.

SPOC meminimalisir informasi yang bias, tidak terdokumentasi, atau duplikasi permintaan yang membingungkan vendor.

c. Channel Komunikasi Terstruktur

Pastikan seluruh komunikasi dengan vendor tercatat melalui jalur resmi seperti:

Email korporat (dengan cc atasan langsung).
Sistem ticketing untuk permintaan layanan atau komplain.
Dashboard komunikasi atau portal vendor (jika tersedia).

Hindari komunikasi via jalur pribadi (WA pribadi, telepon langsung) tanpa pelaporan tertulis. Hal ini penting agar semua komunikasi memiliki jejak, terutama saat terjadi perselisihan atau audit.

d. Feedback Loop: Siklus Perbaikan Berkelanjutan

Setelah evaluasi bulanan atau triwulanan, jangan berhenti hanya pada penilaian. Lakukan:

Action Plan Tertulis: Berisi daftar temuan, akar masalah (root cause), langkah perbaikan, dan timeline eksekusi.
Vendor Progress Report: Minta vendor memberikan laporan tindak lanjut secara rutin terhadap action plan.
Review berkala atas progres perbaikan dan beri pembinaan bila dibutuhkan.

Feedback loop yang terstruktur mengubah pendekatan dari menghukum vendor menjadi mendorong vendor untuk tumbuh bersama.

e. Kolaborasi Solutif: Bukan Hanya Menuntut

Jika vendor menghadapi kendala nyata-seperti keterlambatan suplai bahan baku dari luar negeri atau bencana alam-pendekatan yang solutif diperlukan:

Bahas opsi mitigasi: apakah memungkinkan partial delivery, substitusi spesifikasi sementara, atau revisi jadwal melalui addendum.
Libatkan tim pengguna dan keuangan jika perubahan mempengaruhi termin pembayaran.

Vendor yang diperlakukan sebagai mitra cenderung lebih patuh karena merasa dihargai dan dilibatkan, bukan sekadar dipaksa patuh oleh ancaman penalti.

6. Audit, Inspeksi, dan Pengujian Berkala

Tanpa validasi di lapangan, semua laporan vendor bisa saja bias atau tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Maka, langkah pengawasan berikut ini krusial untuk menjaga kepatuhan:

a. Inspeksi Fisik di Gudang atau Lokasi

Sebelum penerimaan barang atau serah terima jasa, lakukan:

Pemeriksaan visual dan kuantitatif: cocokkan jumlah, ukuran, warna, dan kondisi fisik barang.
Verifikasi dokumen pengiriman: surat jalan, tanda terima, dan packing list.
Buat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani vendor dan pengguna sebagai dokumen resmi penerimaan.

Inspeksi fisik adalah filter pertama untuk mencegah masuknya barang yang rusak, tidak sesuai, atau palsu.

b. Pengujian Mutu (Quality Testing)

Untuk barang dan jasa teknis, wajib dilakukan pengujian kualitas, seperti:

Sampling laboratorium: bahan bangunan, alat kesehatan, produk makanan.
Functional test: sistem TI, perangkat elektronik, mesin industri.
Dokumentasikan hasil uji dalam QC Report dan simpan secara digital.

Vendor yang gagal dalam uji mutu dapat dikenakan penalti kualitas atau diperintahkan melakukan penggantian.

c. Audit Kepatuhan Administratif

Vendor juga harus patuh dari sisi administrasi kontrak. Audit berkala mencakup:

Kelengkapan dokumen: faktur, surat jaminan, sertifikat mutu, SPP (Surat Perintah Pembayaran).
Kesesuaian tanggal dan nilai dokumen dengan termin kontrak.
Kepatuhan terhadap jadwal pelaporan.

Audit internal sebaiknya dilakukan minimal setiap triwulan untuk kontrak bernilai besar, dan dilaporkan ke manajemen sebagai bagian dari kontrol risiko.

d. Audit Trail Digital

Gunakan fitur audit trail pada sistem e-procurement untuk menelusuri:

Perubahan tanggal pengiriman.
Riwayat revisi harga atau spesifikasi.
Approval dan login user pada dokumen tertentu.

Log digital ini membantu tim audit atau pengawasan mengidentifikasi penyimpangan yang disengaja, misalnya mark-up tersembunyi atau approval manipulatif.

e. Tindak Lanjut Temuan

Setiap temuan audit harus diikuti dengan:

Vendor Corrective Action Report: laporan vendor atas penyebab dan rencana perbaikan.
Pengawasan atas implementasi perbaikan tersebut.
Dokumentasi hasil verifikasi perbaikan untuk siklus audit selanjutnya.

Dengan pendekatan berbasis data, perusahaan bisa menjaga agar kontrak dijalankan sesuai rencana-tanpa ruang negosiasi atas kualitas.

7. Insentif Positif dan Sanksi Tegas

Kepatuhan vendor tak hanya dijaga dengan ancaman sanksi, tetapi juga didorong dengan imbalan dan penghargaan yang pantas.

a. Insentif Positif: Apresiasi yang Mendorong Kinerja

Bonus Kinerja
- Tambahan pembayaran atau diskon saat vendor mencapai SLA tinggi secara konsisten (misalnya > 98% OTD selama 6 bulan berturut-turut).
- Bonus berbasis milestones: seperti penyelesaian 100% tahap pekerjaan lebih cepat dari jadwal.
Sertifikat dan Publikasi Vendor Terbaik
- Diberikan secara resmi oleh manajemen.
- Diumumkan di intranet, laporan tahunan, atau event procurement.
Perpanjangan Kontrak Otomatis
- Vendor dengan histori kinerja memuaskan bisa mendapatkan kontrak lanjutan tanpa proses tender baru.
Undangan Tender Prioritas
- Vendor unggul bisa diundang secara langsung untuk tender terbatas (restricted tender) dengan skor teknis awal yang tinggi.

b. Sanksi Tegas: Disiplin yang Menjamin Kepatuhan

Penalti Finansial
- Keterlambatan, ketidaksesuaian mutu, atau pelanggaran administrasi langsung dikenai penalti yang sudah tertera di kontrak.
Surat Teguran dan Evaluasi Negatif
- Vendor yang melanggar akan menerima teguran tertulis.
- Dicatat dalam vendor performance log sebagai bahan evaluasi pengadaan mendatang.
Penurunan Prioritas Tender
- Vendor yang mendapatkan nilai rendah tidak diberi prioritas untuk kontrak-kontrak selanjutnya, meskipun masih memenuhi syarat administratif.
Blacklist
- Vendor yang melakukan wanprestasi berat (gagal pengadaan, manipulasi data, atau pelanggaran etik) diberi sanksi blacklist selama 1-3 tahun.

c. Keseimbangan yang Efektif

Kombinasi reward and punishment jauh lebih efektif daripada sekadar menerapkan hukuman.
Vendor merasa ada harapan untuk dihargai jika mereka berusaha memberikan kinerja terbaik.
Insentif menjadi alat pemacu loyalitas, sementara sanksi menjadi penjaga komitmen.

8. Penanganan Ketidakpatuhan dan Remediasi

Tidak semua vendor mampu memenuhi seluruh kewajiban kontraktual secara sempurna. Terkadang pelanggaran terjadi karena ketidaksengajaan, kelalaian, atau kondisi force majeure. Namun, dalam kasus wanprestasi serius, organisasi harus bertindak tegas dan terstruktur agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar atau preseden buruk.

a. Tahapan Peringatan Bertingkat

1. Peringatan Lisan dan Notifikasi Tertulis Awal
Untuk pelanggaran ringan dan pertama kali, seperti keterlambatan pelaporan atau ketidaksesuaian minor, lakukan:

Peringatan lisan dalam pertemuan evaluasi.
Kirimkan notifikasi resmi melalui email untuk mendokumentasikan temuan.

2. Surat Peringatan I (Surat Kuning)
Jika pelanggaran berulang atau belum ada perbaikan:

Kirimkan surat peringatan resmi, menyebutkan pasal kontrak yang dilanggar.
Cantumkan tenggat waktu (5-10 hari kerja) untuk vendor melakukan koreksi atau klarifikasi.

3. Surat Peringatan II dan Final
Jika vendor tetap tidak merespon, naikkan level peringatan ke tahap final:

Sertakan risiko penalti dan pemutusan kontrak jika tidak ada tindak lanjut.
Surat ini menjadi dasar dokumentasi untuk tindakan lebih lanjut secara hukum.

b. Rencana Tindakan Korektif (Corrective Action Plan)

Setiap vendor yang dikenai sanksi administratif wajib menyusun Corrective Action Plan (CAP):

Daftar temuan atau pelanggaran.
Akar masalah (root cause).
Rencana tindakan perbaikan (what & how).
Timeline pelaksanaan dan PIC.

Tim pengadaan atau pengguna harus memantau implementasi CAP dan menyimpan rekam jejak komunikasi sebagai bukti keseriusan vendor memperbaiki diri.

c. Pengenaan Penalti

Jika pelanggaran berdampak langsung pada waktu, mutu, atau biaya, maka:

Terapkan penalti sesuai klausul kontrak tanpa kompromi.
Gunakan mekanisme pemotongan otomatis (termin pembayaran, invoice, atau jaminan pelaksanaan).
Kirimkan debit note resmi kepada vendor sebagai dokumentasi pemotongan penalti.

Penegakan penalti bukan hanya soal menagih denda, tetapi menunjukkan bahwa kontrak memiliki daya paksa yang nyata.

d. Pembatalan Kontrak dan Penggantian Vendor

Jika tidak ada upaya perbaikan atau vendor gagal total, maka langkah terakhir adalah pemutusan kontrak:

Gunakan termination clause yang sudah disepakati, termasuk pasal force majeure atau wanprestasi.
Libatkan tim legal untuk menyusun Berita Acara Pemutusan Kontrak yang sah secara hukum.
Gunakan retensi atau jaminan pelaksanaan untuk membiayai proses pengadaan vendor pengganti.
Mulai proses emergency procurement atau tender ulang sesuai regulasi.

Pastikan semua proses pemutusan dilakukan dengan dokumentasi lengkap dan tanpa langkah sepihak yang bisa digugat balik.

e. Dokumentasi Lengkap sebagai Perlindungan Hukum

Seluruh proses remediasi harus didokumentasikan secara sistematis:

Surat peringatan, korespondensi email, notulen rapat evaluasi.
Laporan inspeksi, audit, dan pengujian mutu.
Rekap penalti yang dikenakan dan pembayaran yang dipotong.
Bukti vendor mengabaikan permintaan perbaikan atau tidak merespons CAP.

Dokumen ini menjadi benteng hukum utama apabila vendor melakukan gugatan atau keberatan melalui jalur arbitrase atau pengadilan.

9. Evaluasi dan Perbaikan Kontrak Selanjutnya

Kontrak yang baik adalah hasil pembelajaran dari kontrak sebelumnya. Maka setelah setiap kontrak selesai, wajib dilakukan evaluasi menyeluruh agar kontrak di masa depan semakin efektif, adil, dan minim celah.

a. Post-Contract Review: Evaluasi Formal

Lakukan sesi evaluasi formal bersama tim pengadaan, pengguna, dan keuangan. Tujuannya:

Bandingkan target KPI vs realisasi.
Analisis apakah ruang lingkup terlalu luas atau multitafsir.
Catat pasal-pasal kontrak yang sering jadi sumber konflik.

Hasil post-review ini sebaiknya dikompilasi dalam laporan evaluasi akhir kontrak yang menjadi arsip organisasi.

b. Lesson Learned Session bersama Vendor

Setelah kontrak selesai, adakan sesi diskusi terbuka bersama vendor. Fokus pembahasan:

Apa tantangan utama yang mereka hadapi?
Bagian mana dari kontrak atau proses pelaporan yang sulit diikuti?
Apa usulan mereka untuk memperbaiki sistem pengadaan dan komunikasi?

Vendor yang dilibatkan dalam proses refleksi akan merasa dihargai, dan umumnya bersedia berkolaborasi lebih baik di masa depan.

c. Revisi Template Kontrak

Gunakan hasil evaluasi untuk memperbaiki standard contract template, misalnya:

Memperjelas definisi waktu kerja (apakah termasuk akhir pekan?).
Mempertegas toleransi keterlambatan atau ruang lingkup jaminan mutu.
Menyesuaikan besaran penalti agar lebih proporsional dan adil.
Menambahkan contoh KPI dan SLA dalam lampiran.

Revisi ini disosialisasikan ke semua unit pengguna agar kontrak yang baru tidak mengulangi kesalahan yang sama.

d. Benchmarking ke Praktik Terbaik

Bandingkan dokumen kontrak dan pengelolaan vendor Anda dengan:

LKPP e-Catalogue atau LKPP Framework Agreement.
Organisasi serupa (BUMN, kementerian, lembaga internasional).
Rekomendasi dari auditor eksternal atau regulator.

Gunakan hasil benchmarking ini sebagai landasan untuk:

Menyusun prosedur standar baru dalam vendor management.
Menyesuaikan template dokumen pengadaan dan pemantauan.

e. Transformasi Kontrak Menjadi Alat Strategis

Kontrak tidak hanya menjadi dokumen hukum, tetapi juga alat strategis untuk:

Meningkatkan efisiensi dan kecepatan pengadaan.
Mendorong inovasi vendor dalam memenuhi kebutuhan Anda.
Meningkatkan transparansi dan integritas organisasi.

Dengan terus-menerus mengevaluasi dan memperbarui pendekatan pengelolaan kontrak, organisasi akan memiliki sistem pengadaan yang tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga adaptif dan kompetitif secara operasional.

10. Kesimpulan

Memastikan vendor patuh terhadap kontrak memerlukan pendekatan menyeluruh: mulai dari pemahaman kontrak, penetapan KPI, sistem pemantauan, komunikasi efektif, audit berkala, hingga penerapan insentif dan sanksi. Kunci utamanya adalah membangun budaya kolaborasi di mana kedua belah pihak-pembeli dan vendor-bersepakat mengejar keberhasilan proyek secara bersama.

Dengan mengikuti panduan ini, tim pengadaan dapat menekan risiko wanprestasi, menjaga kelancaran rantai pasok, dan memaksimalkan nilai investasi pengadaan. Vendor pun akan termotivasi memberikan layanan terbaik, karena kejelasan harapan dan konsekuensi telah disepakati sejak awal.