Tips Menyusun Tender Barang Impor dan Peralatan Khusus

Pendahuluan

Menyusun tender untuk barang impor dan peralatan khusus menuntut keahlian yang lebih tinggi dibandingkan pengadaan barang lokal biasa. Faktor-faktor seperti regulasi bea cukai, perizinan impor, spesifikasi teknis lintas negara, serta pertimbangan logistik dan garansi internasional menambah kompleksitas proses. Pokja dan PPK harus memahami seluruh tahapan secara menyeluruh agar tender berjalan lancar, kompetitif, dan bebas sengketa. Artikel ini memberikan panduan komprehensif dengan pengembangan mendalam di setiap bagian.

1. Pemahaman Regulasi Impor dan Perdagangan Internasional

Dalam konteks pengadaan barang impor dan peralatan khusus, keberhasilan tender sangat ditentukan oleh pemahaman yang mendalam terhadap regulasi impor dan sistem perdagangan internasional yang berlaku. Proses ini bukan hanya soal memilih vendor, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aspek hukum dan administratif terpenuhi secara lengkap dan benar. Kegagalan dalam memahami satu regulasi saja dapat berujung pada keterlambatan barang, denda bea cukai, bahkan penyitaan.

1.1. Peraturan Bea dan Cukai

Pengadaan barang impor wajib memperhatikan sistem klasifikasi barang berdasarkan Harmonized System Code (HS Code), yang menentukan besaran bea masuk dan kewajiban dokumen lainnya. Pemilihan HS Code yang keliru bisa menyebabkan barang ditahan di pelabuhan, atau terjadi koreksi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berdampak pada denda administrasi.

Selain itu, Pokja dan vendor juga harus memahami skema perdagangan internasional seperti Free Trade Agreement (FTA). Misalnya, di bawah ASEAN-China FTA atau Indonesia-Korea CEPA, barang tertentu bisa memperoleh pembebasan atau pengurangan tarif bea masuk asal memenuhi kriteria asal barang (Rules of Origin). Hal ini hanya bisa dimanfaatkan jika ada Certificate of Origin (Form E, Form AK, atau Form D) yang sah.

Pemahaman atas peraturan bea dan cukai tidak hanya menghindarkan masalah hukum, tetapi juga berkontribusi terhadap efisiensi anggaran karena dapat menurunkan beban biaya impor secara signifikan.

1.2. Perizinan Impor

Beberapa kategori barang impor termasuk dalam daftar pengawasan pemerintah, yang artinya harus mendapat izin teknis dari kementerian atau lembaga tertentu sebelum dapat masuk dan digunakan di Indonesia. Contoh paling umum meliputi:

Alat kesehatan dan produk farmasi → Memerlukan izin edar dari Kementerian Kesehatan dan registrasi BPOM.
Peralatan telekomunikasi → Harus memiliki sertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Bahan kimia berbahaya (B3) → Harus mendapat izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Vendor juga wajib memiliki Angka Pengenal Importir (API) yang sesuai, baik API-U (untuk umum) maupun API-P (khusus produsen). Dalam pengadaan pemerintah, verifikasi kelengkapan dokumen ini wajib dicantumkan dalam evaluasi administrasi.

1.3. Kepatuhan terhadap Standar Internasional

Peralatan dan barang impor harus memenuhi standar internasional untuk menjamin kualitas, keselamatan, dan kompatibilitas dengan sistem lokal. Beberapa standar yang umum dipersyaratkan antara lain:

CE Marking (Eropa): Menunjukkan bahwa produk memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, dan perlindungan lingkungan Uni Eropa.
UL atau FCC (Amerika Serikat): Khusus untuk perangkat elektronik atau komunikasi.
ISO 13485: Untuk alat kesehatan, menunjukkan kepatuhan terhadap sistem manajemen mutu.

Jika regulasi nasional seperti TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) atau SNI juga berlaku, maka dokumen tender harus mencantumkan prioritas tersebut sesuai dengan kebijakan nasional. Kepatuhan terhadap standar ini akan mempermudah proses audit dan meminimalisasi risiko penolakan saat inspeksi barang tiba di pelabuhan.

2. Penyusunan Dokumen Tender Teknis

Dokumen tender teknis bukan sekadar formalisme administratif. Ia merupakan fondasi penting yang menentukan apakah vendor mampu memahami kebutuhan dan menghadirkan solusi yang tepat. Semakin kompleks barang yang dibutuhkan, semakin rinci dan preskriptif pula dokumen teknis yang harus disusun.

2.1. Spesifikasi Teknis Detail

Spesifikasi teknis harus ditulis secara komprehensif dan presisi. Deskripsi umum saja tidak cukup untuk pengadaan peralatan khusus-seperti sistem otomasi industri, alat laboratorium genetika, atau mesin MRI. Setiap spesifikasi sebaiknya mencakup:

Parameter fungsional: kapasitas, presisi, kecepatan respon, akurasi pengukuran.
Desain fisik: dimensi, bobot, bahan, daya listrik, serta tata letak panel atau antarmuka pengguna.
Protokol digital: jenis komunikasi data yang didukung (seperti Ethernet/IP, Modbus TCP, RS-485), karena sangat penting untuk integrasi sistem.
Ketahanan lingkungan: suhu kerja, kelembaban, tahan debu atau air (sertifikasi IP Rating).

Penulisan spesifikasi yang terlalu umum membuka celah masuknya produk berkualitas rendah, sementara spesifikasi yang terlalu sempit bisa menyebabkan minimnya partisipasi vendor. Oleh karena itu, dokumen harus disusun dengan keseimbangan antara ketegasan dan fleksibilitas.

2.2. Kebutuhan Instalasi dan Integrasi

Peralatan khusus hampir selalu memerlukan layanan tambahan berupa instalasi, pengujian awal, dan integrasi dengan sistem yang sudah ada. Oleh karena itu, Pokja perlu menjelaskan:

Kebutuhan teknis lokasi: ketersediaan listrik, sistem UPS, sistem ventilasi, anti-getar, ruang steril atau ruang bersih.
Persyaratan kompetensi instalator: vendor harus menyediakan teknisi bersertifikat yang berpengalaman melakukan pemasangan produk sejenis.
Protokol commissioning: pengujian awal pasang dan uji coba fungsi sebelum diserahterimakan.

Ketidaksiapan infrastruktur sering menjadi penyebab kegagalan proyek pengadaan, sehingga aspek ini tidak boleh diabaikan dalam dokumen tender.

2.3. Dokumen Tambahan

Untuk menghindari dispute saat proses evaluasi atau pasca-kontrak, Pokja harus mewajibkan vendor menyertakan dokumen pendukung teknis, seperti:

Datasheet asli dari pabrikan, bukan brosur komersial biasa.
Manual pengoperasian, sebagai acuan pengguna lokal.
Sertifikat kalibrasi dari pabrik atau lembaga terakreditasi.
Dokumentasi FAT (Factory Acceptance Test) dan rencana pelaksanaan SAT (Site Acceptance Test), lengkap dengan jadwal, lokasi, dan peserta dari pihak pembeli.

Dengan menyusun dokumen teknis secara menyeluruh, proses seleksi dapat berlangsung dengan lebih adil, objektif, dan minim penundaan.

3. Penentuan Kriteria Kualifikasi Vendor

Pemilihan vendor dalam tender barang impor dan peralatan khusus tidak bisa hanya berbasis harga. Vendor harus memiliki kredibilitas, kompetensi teknis, serta kemampuan manajerial dan logistik yang terbukti. Inilah mengapa kriteria kualifikasi menjadi komponen krusial dalam tender.

3.1. Pengalaman dan Track Record

Vendor harus menunjukkan bukti pengalaman dalam pengadaan atau instalasi barang sejenis. Pokja sebaiknya meminta:

Daftar proyek dalam 3-5 tahun terakhir.
Surat referensi atau Berita Acara Serah Terima dari instansi pengguna.
Foto dokumentasi proyek atau sertifikat keberhasilan pelaksanaan.

Untuk barang sangat khusus, seperti mikroskop elektron atau mesin CNC presisi tinggi, referensi dari lembaga riset, universitas, atau rumah sakit rujukan nasional lebih bernilai daripada referensi komersial biasa.

3.2. Kapabilitas Keuangan

Barang impor memiliki nilai besar dan memerlukan arus kas yang stabil karena adanya pembayaran di muka ke luar negeri, pengurusan logistik, dan biaya bea masuk. Oleh karena itu, Pokja wajib meminta:

Laporan keuangan auditan minimal 2 tahun terakhir.
Bukti modal kerja seperti saldo rekening atau dukungan pembiayaan dari bank.
Surat pernyataan kesanggupan pembayaran bea cukai dan logistik.

Vendor yang tidak sehat secara keuangan akan kesulitan dalam mendatangkan barang tepat waktu, bahkan berpotensi gagal pengiriman.

3.3. Sertifikasi dan Lisensi

Legalitas dan otoritas menjadi hal penting dalam rantai distribusi alat khusus. Pokja harus mewajibkan vendor melampirkan:

Sertifikat sebagai distributor resmi dari pabrik asal.
Surat keterangan keagenan aktif (bukan hanya reseller biasa).
Sertifikat sistem manajemen mutu seperti ISO 9001 untuk distributor, ISO 13485 untuk alat kesehatan.

Validasi keabsahan dokumen ini bisa dilakukan melalui pengecekan langsung ke situs resmi produsen atau lembaga penerbit sertifikasi.

3.4. Jaringan Logistik dan Layanan Purna Jual

Peralatan khusus umumnya memerlukan perawatan berkala, ketersediaan suku cadang, serta tim teknisi lokal. Vendor yang baik harus memiliki:

Gudang penyimpanan di dalam negeri untuk stok buffer.
Pusat layanan atau service center resmi.
Tim teknisi bersertifikat dengan SLA (Service Level Agreement) yang jelas, seperti waktu tanggap maksimal 24-48 jam.

Pokja juga dapat mencantumkan kewajiban pelatihan pengguna (training operator) sebagai bagian dari kontrak. Layanan purna jual ini sangat penting untuk menjaga kelangsungan operasional alat dan mencegah downtime.

4. Skema Evaluasi dan Penawaran Harga

Proses evaluasi dalam tender barang impor tidak boleh sekadar melihat harga penawaran terendah. Pengadaan barang dari luar negeri mengandung banyak komponen biaya dan risiko tersembunyi yang harus dianalisis secara menyeluruh. Oleh karena itu, pendekatan evaluasi harus menyatukan aspek teknis, harga, serta jaminan layanan dan ketersediaan purna jual.

4.1. Skor Evaluasi Terpadu

Dalam pengadaan barang bernilai tinggi atau peralatan kompleks seperti medical analyzer, mesin industri berat, atau instrumen laboratorium, penggunaan sistem evaluasi berbobot sangat dianjurkan. Skema yang umum digunakan adalah 70% bobot teknis dan 30% harga. Penilaian teknis meliputi:

Tingkat kesesuaian dengan spesifikasi teknis dalam dokumen tender.
Kualitas dan hasil pengujian FAT (Factory Acceptance Test) dari pabrikan.
Bukti kapabilitas vendor, termasuk sertifikat, referensi proyek, dan sumber daya teknis yang dimiliki.

Sistem penilaian ini mencegah terpilihnya vendor yang hanya mengandalkan harga murah tetapi gagal memenuhi aspek mutu dan keandalan.

4.2. Analisis Total Cost of Ownership (TCO)

Analisis TCO (Total Cost of Ownership) membantu pengambil keputusan melihat biaya sepanjang siklus hidup barang, bukan hanya harga pembelian awal. Unsur-unsur dalam TCO antara lain:

Harga barang: Termasuk harga di negara asal (EXW), dan harga CIF jika dikirim ke pelabuhan Indonesia.
Biaya impor: Termasuk bea masuk, PPN impor, dan PPh Pasal 22.
Biaya logistik dan penanganan: Transportasi darat, bongkar muat, handling fee.
Biaya pemasangan dan pelatihan: Untuk instalasi oleh teknisi bersertifikat dan pelatihan pengguna akhir.
Biaya operasional: Termasuk konsumsi listrik, bahan habis pakai, dan software update.
Biaya pemeliharaan: Suku cadang, servis berkala, serta tenaga teknis purna jual.

Dengan TCO, evaluasi harga menjadi lebih realistis dan tidak menyesatkan hanya karena satu vendor menawarkan harga unit rendah.

4.3. Pembandingan Penawaran

Pokja harus menyusun tabel komparasi rinci yang mencakup seluruh komponen harga dan logistik. Misalnya:

Komponen	Vendor A (EXW)	Vendor B (CIF)	Vendor C (DDP)
Harga Barang	$50,000	$52,000	$55,000
Biaya Freight & Insurance	$3,000	Termasuk	Termasuk
Bea Masuk & Pajak	$8,500	$8,800	Termasuk
Instalasi & Pelatihan	$2,000	$1,800	$1,500
Total	$63,500	$62,600	$56,500

Tabel ini membantu menunjukkan vendor mana yang sebenarnya lebih efisien secara menyeluruh, bukan hanya di atas kertas.

4.4. Klarifikasi dan Negosiasi

Setelah penilaian teknis dan harga selesai, fase klarifikasi wajib dilakukan terutama jika ada perbedaan data atau kekaburan dalam proposal. Klarifikasi bisa meliputi:

Jadwal ketersediaan barang (lead time produksi dan pengiriman).
Konfirmasi ketersediaan tim instalasi dan pelatihan.
Penegasan ketersediaan suku cadang dan masa garansi.

Negosiasi harga hanya dapat dilakukan kepada penyedia dengan penawaran terbaik (winner negotiation) untuk menghindari pelanggaran prinsip persaingan. Negosiasi ini juga bisa digunakan untuk meminta perpanjangan masa garansi atau tambahan pelatihan tanpa biaya.

5. Pengaturan Jaminan dan Garansi Internasional

Karena sifat impor menyulitkan penanganan masalah purna jual, pengaturan jaminan dan garansi menjadi aspek vital dalam pengadaan peralatan khusus. Tanpa jaminan yang solid, instansi pemerintah berisiko mengalami kerugian besar apabila barang rusak atau vendor tidak bertanggung jawab.

5.1. Garansi Global

Dokumen tender harus mencantumkan dengan tegas bahwa barang harus dilengkapi garansi pabrik internasional (global warranty). Spesifikasi garansi mencakup:

Durasi: Minimal 12 bulan untuk spare part dan servis, serta hingga 36 bulan untuk unit utama.
Cakupan: Mencakup penggantian part, jasa teknisi, dan update firmware/software.
Respons vendor: Wajib menyediakan service center resmi di Indonesia dengan teknisi bersertifikat.

Vendor juga dapat diminta menyertakan dokumen garansi dari pabrikan yang menyatakan bahwa klaim dapat diajukan langsung oleh pengguna akhir di Indonesia, bukan hanya melalui distributor.

5.2. Performance Bond

Pokja wajib mensyaratkan jaminan pelaksanaan (performance bond) sebesar 5-10% dari nilai kontrak. Jaminan ini dapat berupa:

Bank garansi dari bank nasional.
Surety bond dari perusahaan asuransi.

Fungsi performance bond adalah sebagai alat pengaman apabila vendor gagal memasok barang, telat kirim, atau gagal dalam pengujian SAT. Jaminan ini hanya dapat dicairkan setelah vendor terbukti wanprestasi berdasarkan klausul kontrak.

5.3. Letters of Credit (L/C)

Penggunaan Letter of Credit (L/C) sangat umum untuk pembayaran pengadaan barang impor. Beberapa bentuk L/C yang digunakan antara lain:

Irrevocable L/C: Tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Memberikan jaminan kepada vendor bahwa pembayaran akan dilakukan jika dokumen pengiriman lengkap.
Confirmed L/C: Dijamin oleh bank di negara penerima dan pengirim.
Red clause/green clause L/C: Memungkinkan pembayaran uang muka sebelum pengiriman barang.

Pemilihan jenis L/C harus mempertimbangkan stabilitas kurs dan jangka waktu pemenuhan barang. Jika memungkinkan, pembayaran dilakukan dalam rupiah untuk menghindari risiko kurs.

5.4. Asuransi Kargo

Barang impor bernilai tinggi wajib diasuransikan selama perjalanan dari pabrik hingga gudang penerima. Jenis asuransi yang direkomendasikan:

All-risk insurance: Melindungi terhadap kehilangan, kerusakan akibat cuaca, kecelakaan, dan pencurian.
Asuransi political risk: Jika barang dikirim dari negara berisiko tinggi konflik.

Dokumen tender harus mengatur bahwa pihak yang berhak atas klaim asuransi adalah instansi pemerintah, bukan hanya vendor.

6. Aspek Logistik: Pengiriman, Bea Cukai, dan Asuransi

Barang impor harus dikelola dengan logistik yang efisien agar tidak terjadi biaya tinggi karena penyimpanan terlalu lama di pelabuhan, atau tertundanya instalasi karena dokumen tidak lengkap.

6.1. Incoterms

Incoterms adalah istilah internasional dalam perdagangan yang menjelaskan tanggung jawab penjual dan pembeli dalam pengiriman. Beberapa pilihan populer:

EXW (Ex-Works): Barang diambil dari pabrik, pembeli menanggung semua biaya.
FOB (Free on Board): Penjual bertanggung jawab sampai barang naik kapal.
CIF (Cost, Insurance, Freight): Penjual membayar biaya pengiriman dan asuransi hingga pelabuhan.
DDP (Delivered Duty Paid): Penjual menanggung semua risiko dan biaya hingga barang sampai di lokasi pembeli.

Tender harus memilih Incoterm yang paling sesuai dengan struktur organisasi instansi. CIF atau DDP biasanya lebih aman untuk instansi yang belum terbiasa mengurus kepabeanan.

6.2. Dokumen Pengiriman

Vendor harus menyertakan dokumen standar internasional, termasuk:

Bill of Lading atau Air Waybill: Bukti pengiriman barang.
Commercial Invoice: Nilai komersial barang.
Packing List: Rincian jumlah dan berat barang.
Certificate of Origin: Asal barang untuk keperluan bea masuk preferensi.
Sertifikat Teknis: CE, ISO, UL, dan lainnya.

Dokumen-dokumen ini wajib diverifikasi sebelum pembayaran L/C dicairkan.

6.3. Proses Bea Masuk

Instansi harus memahami mekanisme bea masuk, PPN impor, dan PPh final. Di beberapa kasus, instansi dapat menggunakan fasilitas:

KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor).
Duty drawback untuk pengembalian bea setelah ekspor ulang.
Fasilitas pembebasan PPN untuk barang tertentu yang dibiayai APBN.

Koordinasi dengan broker pabean yang kompeten sangat diperlukan agar proses berjalan lancar.

6.4. Pengaturan Warehouse dan Distribusi

Barang impor yang belum selesai urusan administrasinya bisa disimpan di:

Gudang bonded (TPB): Bebas bea masuk dan PPN sampai barang diambil.
Gudang transit: Untuk pemeriksaan teknis sebelum distribusi ke pengguna akhir.

Instansi juga harus menyiapkan sistem inventory management untuk memastikan pelacakan barang, masa berlaku, dan rotasi suku cadang.

6.5. Asuransi Ekspor-Impor

Asuransi tidak hanya penting untuk transit barang, tetapi juga melindungi investasi instansi dari risiko politik di negara produsen, seperti embargo, kudeta, atau gangguan hubungan diplomatik.

7. Manajemen Risiko dan Kontinjensi

Barang impor selalu menyimpan risiko tinggi akibat volatilitas global. Oleh karena itu, perencanaan kontinjensi menjadi keharusan dalam setiap tender.

7.1. Risiko Kurs Valuta Asing

Fluktuasi kurs dolar atau euro terhadap rupiah dapat menyebabkan pembengkakan anggaran. Solusi:

Menggunakan forward contract atau kontrak lindung nilai.
Menetapkan L/C dalam mata uang rupiah jika pemasok menyanggupi.

7.2. Keterlambatan Pengiriman

Risiko keterlambatan dapat diatasi dengan:

Stok buffer di gudang lokal.
Klausul penalti atas keterlambatan dalam kontrak.
Menyusun daftar vendor alternatif untuk komponen kritis.

7.3. Risiko Teknis

Barang yang rusak saat FAT atau SAT bisa menunda implementasi. Maka:

Wajibkan FAT di pabrik disaksikan pengguna teknis.
Lakukan komisioning test oleh tim independen saat barang tiba.
Siapkan skenario penggantian unit apabila barang tidak lolos uji.

7.4. Risiko Kepabeanan

Regulasi ekspor-impor sering berubah. Oleh karena itu:

Tim pengadaan harus rutin memantau kebijakan bea cukai terbaru.
Bekerja sama dengan broker pabean resmi dan berpengalaman.
Siapkan dokumen pendukung sedetail mungkin untuk meminimalkan red flag.

8. Rekomendasi Strategis dan Penutup

Menyusun tender barang impor dan peralatan khusus bukan hanya soal teknis administrasi, tetapi juga kemampuan manajerial dalam mengelola risiko, memproyeksikan kebutuhan pengguna, dan menjembatani antara vendor luar negeri dengan mekanisme belanja publik dalam negeri. Dalam konteks pengadaan pemerintah, setiap tahap harus mematuhi regulasi nasional namun tetap fleksibel dalam merespons tantangan global.

8.1. Rekomendasi Strategis

Agar proses penyusunan tender berjalan efektif dan efisien, berikut adalah sejumlah strategi yang dapat diterapkan oleh Pokja, PPK, dan tim teknis:

Libatkan Tim Multidisiplin Sejak Awal
Penyusunan tender harus dilakukan dengan keterlibatan para ahli teknis, tim logistik, auditor internal, serta bagian keuangan dan legal. Hal ini penting untuk menghindari miskomunikasi dan memastikan semua aspek pengadaan sudah diantisipasi.
Gunakan Template dan Checklist Standar LKPP
Pastikan dokumen tender mengacu pada pedoman teknis LKPP dan Perpres PBJ, termasuk format RUP, Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan Rancangan Kontrak. Checklist evaluasi dan format penilaian teknis juga harus distandarisasi agar objektif.
Susun Jadwal Realistis Berdasarkan Siklus Impor
Rencana pelaksanaan harus mempertimbangkan waktu produksi, pengiriman, proses kepabeanan, dan instalasi. Untuk barang dari Eropa misalnya, lead time bisa mencapai 12-16 minggu. Kompresi waktu tanpa buffer hanya akan meningkatkan risiko keterlambatan.
Selalu Perbaharui Pengetahuan Tentang Perubahan Regulasi Ekspor-Impor
Dunia perdagangan internasional sangat dinamis. Ketentuan ekspor di negara asal (seperti larangan ekspor atau pengendalian teknologi strategis), serta perubahan regulasi di Indonesia (misalnya aturan TKDN atau SNI wajib) dapat berdampak langsung pada kelangsungan proyek.
Pastikan Vendor Terverifikasi dan Tidak Bermasalah
Teliti reputasi vendor melalui referensi proyek terdahulu, penelusuran berita industri, atau bahkan melakukan due diligence keuangan. Vendor yang berulang kali gagal memenuhi kontrak di instansi lain sebaiknya dihindari.
Tetapkan Exit Strategy dalam Kontrak
Klausul sanksi, pemutusan kontrak, dan pengembalian dana harus dicantumkan jelas dalam kontrak pengadaan untuk mengantisipasi vendor gagal pengiriman, barang tidak sesuai, atau wanprestasi lainnya.

Penutup

Tender barang impor dan peralatan khusus adalah salah satu bentuk pengadaan paling kompleks dalam lingkungan pemerintah. Tingginya nilai kontrak, ketergantungan pada vendor luar negeri, serta banyaknya dokumen teknis dan logistik yang terlibat menjadikan proses ini sangat rentan terhadap kegagalan jika tidak disusun dengan seksama.

Namun, dengan pemahaman yang mendalam terhadap regulasi internasional, standar pengadaan nasional, serta penerapan manajemen risiko yang kuat, tantangan tersebut dapat dikendalikan. Pokja, PPK, dan seluruh tim pengadaan perlu memperlakukan tender ini sebagai proyek strategis, bukan sekadar prosedur rutin.

Pada akhirnya, tujuan pengadaan bukan sekadar membeli barang, tetapi menyediakan solusi teknologi yang fungsional, tepat guna, dan berdaya tahan jangka panjang. Keberhasilan tender barang impor akan terlihat dari kualitas layanan publik yang meningkat, efisiensi biaya negara, serta kepercayaan publik terhadap sistem pengadaan pemerintah yang akuntabel dan profesional.