Tender dengan Syarat Diskriminatif

1. Pendahuluan

Tender adalah salah satu instrumen paling fundamental dalam pengadaan barang/jasa publik yang dirancang untuk memastikan proses pemilihan penyedia berjalan transparan, kompetitif, dan adil. Secara ideal, mekanisme tender memungkinkan sejumlah besar penyedia bersaing berdasarkan kualitas, harga, dan kriteria objektif lainnya sehingga instansi pemerintah memperoleh nilai terbaik dari anggaran publik. Namun realitas di lapangan sering kali lebih kompleks: dokumen lelang yang mestinya netral dan terbuka kerap berisi syarat-syarat yang membatasi kompetisi secara tidak proporsional – syarat yang bersifat diskriminatif. Syarat diskriminatif ini bukan hanya soal satu atau dua klausul yang “aneh”; ia dapat berupa pola persyaratan yang sistematis yang mengarahkan proses kepada satu atau sekelompok kecil penyedia tertentu. Akibatnya, tujuan fundamental pengadaan publik – efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi – bisa terganggu, bahkan berbalik menjadi sarana pengkonsolidasian keuntungan bagi pihak-pihak tertentu.

Membahas syarat diskriminatif dalam tender penting karena dampaknya multi-dimensi: menurunkan persaingan sehat, meningkatkan risiko pemborosan anggaran, menurunkan kualitas barang atau jasa yang diperoleh negara, memicu sengketa hukum, dan merusak iklim bisnis yang seharusnya mendukung kepercayaan publik. Selain itu, praktik diskriminatif berpotensi menimbulkan konsekuensi politis dan administratif yang panjang, seperti sanksi terhadap panitia pengadaan, pembatalan tender, dan kebutuhan revisi aturan. Oleh karena itu artikel ini bertujuan mengembangkan kerangka yang komprehensif mengenai pengertian, bentuk, penyebab, dampak, regulasi yang melarangnya, studi kasus, strategi pencegahan, hingga rekomendasi praktis bagi berbagai pemangku kepentingan. Pembahasan akan dirancang agar tidak hanya bersifat akademis tetapi aplikatif – memberikan gambaran konkret bagi pejabat pengadaan, penyedia, asosiasi, serta publik yang berkepentingan untuk mencegah dan menindak praktik diskriminatif di lapangan.

2. Definisi Syarat Diskriminatif dalam Tender

Syarat diskriminatif dalam konteks tender dapat didefinisikan sebagai kondisi, kriteria, atau persyaratan yang dimasukkan dalam dokumen pengadaan yang secara tidak proporsional menghambat atau menyingkirkan peserta tertentu sehingga memberi keuntungan kompetitif tidak adil kepada pihak lain. Pada intinya, diskriminasi terjadi bila persyaratan tidak relevan dengan tujuan teknis atau administratif proyek tetapi sengaja atau tidak sengaja merancang “jalur preferensi” untuk penyedia tertentu. Penting membedakan antara persyaratan wajar – seperti bukti kompetensi teknis, sertifikat legalitas, kualifikasi keselamatan kerja, atau persyaratan keuangan yang masuk akal – dengan syarat yang bersifat diskriminatif. Persyaratan wajar biasanya mempunyai hubungan langsung dan jelas dengan kemampuan penyedia untuk memenuhi spesifikasi pekerjaan, sedangkan syarat diskriminatif cenderung bersifat sempit, tidak relevan, atau berfokus pada atribut yang hanya dimiliki oleh segelintir penyedia.

Contoh konkret perbedaan ini membantu memahami garis batasnya. Persyaratan wajar misalnya meminta pengalaman minimal pada jenis pekerjaan serupa (misalnya pembangunan infrastruktur jalan untuk proyek pembangunan jalan) dan bukti kapasitas finansial yang memadai. Namun menjadi diskriminatif ketika pengalaman yang diminta harus berasal dari proyek yang dilaksanakan tahun X oleh perusahaan dengan struktur kepemilikan Y atau ketika spesifikasi teknis merujuk pada merek dan model peralatan tertentu tanpa alasan teknis yang kuat. Demikian pula, meminta kantor fisik di lokasi tender bisa wajar bila berkaitan dengan layanan purna jual, tetapi menjadi diskriminatif ketika persyaratan lokasi dimaksudkan untuk menyingkirkan penyedia dari daerah lain tanpa kaitan fungsional. Perbedaan halus inilah yang membuat identifikasi dan penanganan syarat diskriminatif menuntut ketajaman analitis dan pemahaman regulasi pengadaan yang baik.

3. Bentuk-Bentuk Syarat Diskriminatif

Syarat diskriminatif dapat muncul dalam berbagai bentuk yang, pada permukaan, mungkin terlihat teknis atau administratif, tetapi bila dianalisis lebih jauh menunjukkan pola pengaruh yang membatasi persaingan. Salah satu bentuk umum adalah persyaratan pengalaman yang terlalu sempit: dokumen tender menyatakan bahwa hanya pengalaman pada proyek dengan karakteristik sangat spesifik (misalnya penyedia harus pernah mengerjakan proyek dengan klien A selama tahun tertentu atau proyek dengan biaya dan teknologi tertentu). Ketika kriteria pengalaman ditetapkan sedemikian rupa sehingga hanya beberapa perusahaan yang memenuhi, maka kompetisi yang sehat tereduksi. Bentuk berikutnya adalah syarat lokasi atau kedekatan geografis yang membatasi peserta dari luar daerah tertentu; ini sering ditulis seolah-olah untuk alasan logistik tetapi kerap disalahgunakan untuk menyingkirkan pesaing non-lokal.

Spesifikasi teknis yang mengarah pada merek tertentu adalah bentuk diskriminasi yang mudah dikenali: dokumen menyebutkan merek, tipe, atau model sebagai satu-satunya yang memenuhi syarat tanpa memberikan alasan teknis yang kuat mengapa alternatif setara tidak dapat diterima. Ini jelas merugikan produsen dan penyedia lain dan melanggar prinsip netralitas. Bentuk lain adalah persyaratan kepemilikan aset yang tidak relevan, seperti menuntut kepemilikan alat berat tertentu ketika proyek hanya membutuhkan subkontrak atau dapat dilaksanakan dengan sewa; atau meminta struktur perusahaan yang spesifik seperti kepemilikan saham oleh warga negara tertentu tanpa alasan legal. Terakhir, persyaratan administrasi yang dibuat rumit – misalnya formulir yang tidak jelas, persyaratan sertifikat yang tidak lazim, atau prosedur pra-kualifikasi yang berbelit – dapat menjadi filter tidak langsung yang menghalangi partisipasi. Semua bentuk ini, meski berbeda wujud, punya efek sama: mengurangi jumlah peserta, menurunkan kompetisi, dan membuka celah bagi praktik tidak sehat dalam pengadaan.

4. Penyebab Munculnya Syarat Diskriminatif

Untuk menanggulangi masalah, penting memahami mengapa syarat diskriminatif muncul. Salah satu penyebab utama adalah intervensi dari pihak berkepentingan yang menginginkan vendor spesifik. Intervensi ini bisa berasal dari kepentingan politis, jaringan bisnis lama, atau tekanan dari pihak internal instansi yang memiliki preferensi terhadap penyedia tertentu-baik karena hubungan sebelumnya, komisi, atau harapan proyek “aman”. Faktor kedua adalah kurangnya pemahaman pejabat pengadaan tentang aturan non-diskriminatif; tanpa pemahaman mendalam tentang prinsip dan pedoman teknis, panitia cenderung meniru dokumen terdahulu atau memasukkan persyaratan yang sebenarnya tidak relevan. Ketidaktahuan ini diperparah oleh kebiasaan copy-paste dokumen lelang lama yang mungkin sudah mengandung bias.

Selain itu, terdapat motif membatasi persaingan secara sengaja untuk memperbesar peluang pihak tertentu mendapatkan proyek. Praktik ini dapat terwujud melalui penyusunan kriteria yang hanya dapat dipenuhi oleh perusahaan tertentu-misalnya mensyaratkan pengalaman proyek dengan klien B yang hanya sedikit perusahaan miliki. Faktor kebiasaan lain termasuk budaya birokrasi yang toleran terhadap praktik semi-privat dan kurangnya akuntabilitas internal sehingga tidak ada insentif kuat untuk menegakkan netralitas. Terakhir, tekanan waktu dan kapasitas teknis penyusun dokumen juga memberi kontribusi: panitia yang terburu-buru sering memilih jalan pintas dengan mengambil contoh dokumen lama tanpa verifikasi relevansi, sehingga kesalahan persyaratan berulang. Menyadari berbagai penyebab ini membantu merancang solusi yang bertumpu pada peningkatan kapasitas, transparansi, dan sistem pengawasan yang kuat.

5. Dampak Syarat Diskriminatif

Dampak syarat diskriminatif bersifat luas dan berjangka panjang, merusak bukan hanya proses pengadaan spesifik tetapi ekosistem pengadaan publik secara keseluruhan. Secara langsung, syarat diskriminatif mengurangi jumlah peserta tender-ketika sejumlah besar penyedia tidak memenuhi syarat karena kriteria yang terlalu sempit, kompetisi menurun. Akibatnya, tekanan pasar untuk menurunkan harga atau meningkatkan kualitas hilang; sedikitnya kompetitor mengurangi insentif untuk menawarkan harga yang kompetitif atau solusi inovatif. Dampak ini sering diterjemahkan ke dalam potensi peningkatan biaya bagi pemerintah karena harga tidak tercermin oleh kompetisi yang sehat.

Selain itu, kualitas barang atau jasa yang diperoleh dapat menurun. Tanpa kompetisi yang kuat, penyedia yang dipilih bisa jadi tidak memiliki pengalaman atau kapasitas terbaik, sehingga hasil akhir proyek tidak optimal – baik dari sisi mutu teknis, kepatuhan standar, maupun ketahanan jangka panjang. Kondisi ini memicu biaya tambahan seperti perbaikan pasca-pengadaan, klaim garansi, atau kegagalan operasional. Di sisi hukum, syarat diskriminatif meningkatkan potensi sengketa dan gugatan; penyedia yang merasa dirugikan dapat mengajukan sanggahan, sanggah banding, atau bahkan menempuh jalur hukum yang mengakibatkan pembatalan lelang dan proses ulang-menyebabkan keterlambatan proyek dan biaya administrasi ekstra.

Lebih jauh lagi, syarat diskriminatif merusak kepercayaan penyedia terhadap sistem pengadaan publik. Ketika pelaku pasar merasa peluang tidak adil, partisipasi jangka panjang akan menurun dan pasar kecil akan terpusat pada pemain tertentu, mengurangi dinamika pasar yang sehat. Dampak makro bisa berupa menurunnya minat investasi swasta karena persepsi ketidakadilan dan risiko tinggi saat berurusan dengan pengadaan publik. Pada level internal, institusi yang kerap memakai syarat diskriminatif berisiko kehilangan kredibilitas, mendapat sanksi administratif atau bahkan investigasi oleh aparat pengawas. Singkatnya, efeknya adalah berkurangnya efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas yang menjadi tujuan utama pengadaan publik.

6. Regulasi yang Melarang Diskriminasi dalam Tender

Di Indonesia, kerangka regulasi pengadaan barang dan jasa menekankan prinsip non-diskriminasi sebagai bagian dari prinsip umum pengadaan: adil, terbuka, kompetitif, dan transparan. Peraturan presiden dan peraturan pelaksana yang mengatur pengadaan publik – termasuk Perpres PBJ (Perpres No. 12 Tahun 2021 dan perubahannya serta petunjuk teknis turunannya) – mengikat pejabat pengadaan untuk menyusun dokumen lelang dengan dasar yang objektif dan proporsional. Regulasi ini menyatakan bahwa kriteria kualifikasi harus relevan dengan tugas pekerjaan, harus proporsional terhadap nilai dan risiko kontrak, dan tidak boleh diformulasikan sedemikian rupa untuk menguntungkan penyedia tertentu. Selain itu, peraturan juga mengatur kewajiban dokumentasi alasan teknis bila spesifikasi terbatas atau merujuk pada produk tertentu (misalnya harus mencantumkan alasan teknis dan menyertakan persyaratan alternatif setara).

Dalam konteks penegakan, peraturan memberikan mekanisme sanksi administratif bagi pejabat atau panitia yang terbukti melanggar ketentuan – mulai dari teguran, pembatalan proses, hingga sanksi lebih berat sesuai temuan penyalahgunaan wewenang. Mekanisme penyelesaian sengketa juga tersedia melalui prosedur sanggah dan sanggah banding yang memungkinkan peserta menuntut peninjauan terhadap dokumen lelang yang diduga diskriminatif. Lembaga Pengadaan Secara Elektronik dan Lembaga pengawas lain, termasuk aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dan Komisi Pengawas Pengadaan Barang/Jasa (jika ada), memainkan peran pengawasan eksternal untuk menegakkan kepatuhan terhadap prinsip non-diskriminatif. Kombinasi aturan yang jelas dan mekanisme penegakan adalah fondasi untuk menekan praktik diskriminatif, namun efektivitasnya tergantung pada penerapan di lapangan dan kapasitas pengawasan.

7. Studi Kasus Tender Diskriminatif

Untuk memberi konteks konkret, studi kasus-baik nyata maupun hipotetis-membantu menunjukkan bagaimana syarat diskriminatif muncul, diprotes, dan diperbaiki. Ambil contoh hipotetis sebuah tender pembangunan pasar tradisional di sebuah kabupaten: dokumen pengadaan mensyaratkan pengalaman penanganan proyek minimal pada pasar modern dengan kapasitas 5.000 kios, disertai kewajiban memiliki kantor tetap di ibu kota provinsi. Ketentuan ini ternyata hanya dapat dipenuhi oleh dua perusahaan besar yang selama ini mengerjakan proyek serupa di kota-kota besar; para kontraktor lokal yang berpengalaman di pasar tradisional namun tanpa pengalaman “pasar modern” tertutup aksesnya. Beberapa peserta kemudian mengajukan sanggahan ke panitia, menunjukkan bahwa persyaratan pengalaman tersebut tidak relevan dengan skala dan karakter lokal yang sebenarnya dibutuhkan, serta berpotensi mengurangi kompetisi. Setelah pengaduan dan investigasi, panitia merevisi kriteria untuk mengakui pengalaman pada proyek pasar tradisional dengan penyesuaian skala, serta menghapus syarat kantor di ibu kota. Hasilnya, jumlah peserta meningkat dan proyek dapat ditenderkan kembali secara lebih kompetitif.

Kasus ini mengajarkan beberapa pelajaran:

1. Identifikasi awal persyaratan yang berlebihan dapat diselesaikan melalui mekanisme sanggah jika peserta cermat.
2. Peran asosiasi penyedia dan Lembaga Pengadaan penting untuk menekan praktik diskriminatif.
3. Dokumentasi alasan teknis dan transparansi penetapan kriteria sangat membantu meredam sengketa.

Studi kasus nyata di berbagai daerah juga menunjukkan pola serupa: syarat sempit sering berakar dari dokumen lama, intervensi kepentingan, atau ketidaktahuan. Penanganan ideal melibatkan koreksi cepat, keterbukaan informasi, dan perbaikan prosedural agar pelajaran tidak berulang.

8.Strategi Mengatasi dan Mencegah Tender Diskriminatif

Strategi pencegahan dan penanganan syarat diskriminatif harus bersifat sistemik dan berlapis, menyentuh aspek SDM, prosedur, teknologi, dan pengawasan.

1. Peran pejabat pengadaan sangat krusial: mereka harus dilatih intensif tentang prinsip non-diskriminatif, teknik perumusan spesifikasi yang netral, dan analisis kebutuhan yang berbasis fungsi. Penguatan kapasitas memungkinkan panitia menyusun dokumen lelang yang proporsional dan relevan, serta menolak intervensi yang tidak berdasar.
2. Penggunaan Standar Dokumen Pengadaan (SDP) dan template yang dikembangkan oleh lembaga pengadaan pusat atau LKPP dapat mengurangi ruang bagi variasi berbahaya; SDP yang baik memuat pedoman penulisan kriteria objektif serta contoh klausul yang bebas diskriminasi.
3. Transparansi proses lelang adalah kunci: seluruh dokumen, termasuk justifikasi teknis untuk spesifikasi khusus, harus dipublikasikan pada portal pengadaan sehingga publik dan calon peserta dapat menilai kewajaran syarat. Dengan publikasi terbuka, potensi intervensi atau penulisan syarat yang bias akan lebih mudah terdeteksi.
4. Penguatan pengawasan internal dan eksternal seperti audit kualitatif terhadap dokumen lelang, evaluasi pasca-proses, dan keterlibatan APIP serta asosiasi penyedia meminimalkan risiko berulang. Kelima, membangun mekanisme “whistleblowing” atau saluran pengaduan yang aman bagi penyedia untuk melaporkan persyaratan problematik membantu menyingkap praktik diskriminatif secara dini.
5. Edukasi berkelanjutan bagi pemangku kepentingan – panitia, pimpinan instansi, dan penyedia – penting untuk membudayakan kompetisi sehat. Kegiatan workshop, simulasi penyusunan dokumen, dan studi kasus praktis efektif untuk mentransfer pengetahuan. Kombinasi strategi ini, bila diterapkan konsisten, akan memperkecil ruang bagi syarat diskriminatif dan meningkatkan kualitas pengadaan publik secara menyeluruh.

9.Rekomendasi bagi Pemerintah dan Penyedia

Dari perspektif kebijakan dan praktik, sejumlah rekomendasi konkret perlu diadopsi oleh pemerintah dan penyedia untuk menekan praktik diskriminatif.

Bagi pemerintah dan pejabat pengadaan:

1. Terapkan kebijakan wajib penggunaan Standar Dokumen Pengadaan yang direview secara berkala untuk menyesuaikan kebutuhan teknis tanpa membuka celah diskriminasi.
2. Wajibkan justifikasi tertulis untuk setiap kriteria teknis yang bersifat eksklusif-jika dokumen mensyaratkan merek atau kemampuan spesifik, panitia harus mendokumentasikan alasan teknis dan membuka potensi alternatif setara.
3. Perkuat kapasitas panitia melalui sertifikasi, pelatihan reguler, dan bimbingan teknis yang berfokus pada netralitas spesifikasi dan teknik evaluasi kualifikasi.

Bagi penyedia:

1. Aktif menggunakan mekanisme sanggah dan sanggah banding bila menemukan syarat diskriminatif; kritik konstruktif yang dibangun atas dasar analisis teknis dapat memaksa revisi dokumen.
2. Bergabung dan berkolaborasi melalui asosiasi penyedia untuk menyampaikan masukan kolektif kepada LKPP atau instansi terkait, karena suara kolektif lebih efektif menekan praktik yang merugikan pasar.
3. Dokumentasikan pengalaman dan portofolio dengan baik sehingga dapat melawan klaim “tidak relevan” dan menunjukkan kompetensi nyata.

Selain itu, rekomendasi lintas-pihak termasuk pengembangan alat digital analisis dokumen yang secara otomatis mendeteksi frasa berisiko diskriminatif dan pelibatan pihak ketiga independen untuk meninjau dokumen sebelum dipublikasikan. Implementasi rekomendasi ini membutuhkan komitmen politik dan sumber daya, tetapi manfaat jangka panjangnya berupa efisiensi anggaran, kualitas pengerjaan, dan iklim usaha yang lebih sehat sangat signifikan.

10. Kesimpulan

Syarat diskriminatif dalam tender merupakan masalah serius yang menimbulkan konsekuensi luas: dari menurunnya persaingan sehat dan peningkatan biaya, hingga penurunan kualitas hasil pengadaan serta potensi sengketa hukum. Identifikasi dan pencegahan bentuk-bentuk diskriminasi-baik yang terang-terangan seperti spesifikasi merek, maupun yang terselubung seperti persyaratan pengalaman sempit atau administratif berlebihan-harus menjadi prioritas bagi seluruh pemangku kepentingan pengadaan. Kunci penanggulangan ada pada kombinasi regulasi yang tegas, kapasitas SDM yang memadai, penggunaan standar dokumen yang baik, transparansi proses, dan mekanisme pengawasan yang efektif.

Pada akhirnya, menjaga prinsip pengadaan publik yang adil, terbuka, kompetitif, dan transparan bukan hanya soal kepatuhan aturan administratif, melainkan soal menjaga kepercayaan publik, efektivitas penggunaan anggaran negara, dan memastikan barang/jasa publik yang dihasilkan berkualitas. Upaya pencegahan diskriminasi harus berjalan berkelanjutan-melalui edukasi, audit, publikasi, dan akuntabilitas-agar praktik yang merugikan tidak berulang. Rekomendasi yang tertera di atas, bila diimplementasikan secara konsisten, akan memperkuat tata kelola pengadaan dan menciptakan iklim persaingan yang sehat sehingga tujuan pembangunan dan pelayanan publik dapat tercapai dengan lebih baik.