Risiko Hukum Jika Proses Pengadaan Tidak Sesuai

Pendahuluan

Proses pengadaan barang dan jasa di sektor publik maupun swasta memegang peran krusial dalam menjamin kelancaran operasional, peningkatan kualitas pelayanan, dan efisiensi anggaran. Sejak dikeluarkannya Undang‐Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tata kelola pengadaan di Indonesia diharapkan berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan persaingan sehat.

Namun, pada praktiknya, penyimpangan sering terjadi-mulai dari tidak terpenuhinya proses tender, konflik kepentingan, hingga manipulasi dokumen. Ketika proses pengadaan tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, berbagai risiko hukum mengintai, baik bagi pejabat pengadaan, penyedia barang/jasa, maupun bagi institusi yang bersangkutan. Artikel ini akan menguraikan enam aspek utama risiko hukum dalam pengadaan yang tidak patuh, mulai dari konsekuensi administratif hingga kriminal, serta strategi mitigasi untuk meminimalisir potensi kerugian hukum.

Bagian 1: Landasan Hukum Pengadaan dan Prinsip‐Prinsipnya

1. Kerangka Regulasi Pengadaan
   Di Indonesia, kerangka hukum pengadaan dibentuk oleh sejumlah peraturan: UU No. 2/2017 (Jasa Konstruksi), UU No. 11/2020 (Cipta Kerja) yang merevisi UU No. 2/2017, Peraturan Presiden (Perpres) No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan peraturan turunannya seperti Peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Kerangka ini mengatur seluruh tahapan-dari perencanaan kebutuhan, penyusunan dokumen, evaluasi penawaran, hingga pelaksanaan kontrak dan pertanggungjawaban keuangan. Landasan ini bersifat memaksa (dwingend recht), sehingga setiap penyimpangan berpotensi menimbulkan sanksi administratif maupun pidana.
2. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas
   Transparansi menuntut agar informasi pengadaan dapat diakses publik, termasuk rencana umum pengadaan, dokumen tender, dan hasil evaluasi. Akuntabilitas menitikberatkan pada kemampuan setiap pihak untuk mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan secara tertulis. Pelanggaran prinsip-prinsip ini-misalnya dokumen tender yang tidak dipublikasikan atau penetapan pemenang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan-mengundang gugatan administratif di pengadilan tata usaha negara atau koreksi kontraktual.
3. Prinsip Persaingan Sehat
   Melarang praktik kolusi, nepotisme, dan kecurangan penawaran (bid rigging). UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mendukung perlakuan anti‐kolusi di pengadaan publik. Penyedia yang terbukti bersekongkol dalam tender dapat dikenai sanksi pidana maupun denda besar, serta dilarang ikut serta dalam pengadaan selama jangka waktu tertentu.
4. Prinsip Efisiensi dan Efektivitas
   Pengadaan harus menitikberatkan pada nilai terbaik (best value) bagi pengelola anggaran, namun tetap mempertimbangkan kualitas dan kelayakan teknis. Jika proses dipotong‐potong (splitting) untuk menghindari proses tender, hal ini melanggar prinsip efisiensi dan berujung risiko sanksi administratif.

Bagian 2: Tahapan Proses Pengadaan dan Titik Rawan Pelanggaran

1. Perencanaan dan Penyusunan Rencana Umum Pengadaan
   pada tahap ini, kesalahan identifikasi kebutuhan atau penentuan spek teknis yang terlalu spesifik (over‐specification) dapat menutup peluang partisipasi penyedia lain. Contoh, dokumen lelang yang mensyaratkan sertifikat mutu tertentu hanya dimiliki oleh satu perusahaan. Praktek ini membuka peluang gugatan administratif oleh penyedia yang tidak lolos.
2. Penyusunan Dokumen Pengadaan (Term of Reference/TOR dan RKS)
   Dokumen TOR dan Rencana Kerja dan Syarat‐syarat (RKS) wajib disusun objektif, adil, dan tidak diskriminatif. Kesalahan redaksional, pencantuman spesifikasi yang tidak relevan, atau penghilangan ketentuan garansi dapat menjadi landasan pembatalan tender atau tuntutan ganti rugi.
3. Pelaksanaan Tender dan Evaluasi Penawaran
4. Pada fase tender terbuka, penyelenggara harus memastikan sistem e‐procurement berjalan adil: penawaran dibuka sekaligus, evaluasi bersifat kredibel, dan pengumuman pemenang tepat waktu. Intervensi pihak luar atau perubahan dokumen undangan secara mendadak (addendum yang mendadak) berpotensi menggugurkan tender.
5. Penetapan Pemenang dan Kontrak
   Seringkali, persetujuan pejabat berwenang ditunda atau justru dipercepat secara tidak wajar. Penandatanganan kontrak sebelum masa sanggah selesai, atau penetapan pemenang padahal administrasi penyedia belum lengkap, menimbulkan risiko batalnya kontrak. Jika dibiarkan berlanjut, hal ini dapat menjadi bukti maladministrasi.
6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kontrak
   Penggunaan jasa audit, monitoring progres fisik, hingga verifikasi keuangan menjadi kunci. Jika pengawasan longgar-misalnya pembayaran termin dilakukan padahal pekerjaan belum terverifikasi-maka pejabat pengadaan dapat dituduh melakukan perbuatan melawan hukum.
7. Penyelesaian Sengketa dan Audit
   Pengadaan publik menyediakan mekanisme sanggah dan banding. Namun jika Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Pejabat Pengadaan menolak sanggahan tanpa dasar kuat, pelapor dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau mempersoalkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang berujung pada opini disclaimer.

Bagian 3: Potensi Sanksi Administratif dan Perdata

1. Pembatalan Kontrak dan Pemutusan Hubungan Kerja Sama
   Jika ditemukan pelanggaran prosedural yang substansial-misal kurangnya proses sanggah atau dokumen kontrak yang tidak sesuai spesifikasi-maka instansi berwenang dapat membatalkan kontrak. Konsekuensinya, penyedia harus mengembalikan pembayaran yang telah diterima beserta bunga dan ganti rugi atas kerugian tambahan pihak instansi.
2. Sanksi Administratif Bagi Pejabat Pengadaan
   Pejabat Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), atau pejabat penandatangan dapat dikenai sanksi mulai dari teguran tertulis, mutasi jabatan, hingga pembekuan jabatan selama proses penyelidikan. PPK yang terbukti lalai dapat diganti, begitu pula unit pengadaan dapat dibubarkan.
3. Tuntutan Ganti Rugi Secara Perdata
   Pihak yang dirugikan, baik instansi pemerintah maupun pesaing tender, dapat menggugat ganti rugi di pengadilan umum. Jika terbukti bahwa pelanggaran prosedur tender menyebabkan kerugian keuangan, maka instansi atau penyedia lain berhak menuntut kompensasi material.
4. Pembatasan Hak Ikut Tender (Debarment)
   Pemerintah menerapkan daftar hitam (blacklist) bagi penyedia barang/jasa yang terbukti curang. Nama perusahaan akan dipublikasikan di situs LKPP, dan mereka dilarang mengikuti seluruh pengadaan selama jangka waktu tertentu-bisa 1 hingga 5 tahun tergantung beratnya pelanggaran.

Bagian 4: Risiko Pidana dan Tanggung Jawab Kriminal

1. Korupsi dan Suap
   Pasal 2 dan 3 UU No. 31/1999 juncto UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengancam pelaku korupsi dengan hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup, serta denda hingga Rp1 miliar. Penyuapan kepada pejabat pengadaan untuk memenangkan tender termasuk praktik suap yang dapat diproses KPK.
2. Pencucian Uang (Money Laundering)
   Uang hasil suap atau gratifikasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang di bawah UU No. 8/2010. Pihak yang memfasilitasi pemindahan atau penyamaran asal usul dana dapat dijerat pidana hingga 20 tahun penjara.
3. Gratifikasi
   UU Gratifikasi (Pasal 12B) mengatur bahwa gratifikasi yang diberikan kepada pegawai negeri wajib dilaporkan ke KPK. Kegagalan lapor dalam waktu 30 hari dapat berbuah dakwaan pidana. Bahkan gratifikasi yang “tampak sah” bisa dianggap suap jika tidak ada pelaporan.
4. Manipulasi Dokumen
   Memalsukan laporan progres fisik, sertifikat jaminan kualitas, atau faktur pajak merupakan tindak pidana pemalsuan dokumen (KUHP Pasal 263). Jika terbukti, pelaku terancam pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda.
5. Kolusi dan Persekongkolan Penawaran
   Berdasarkan Pasal 22 UU No. 5/1999, pelaku bid rigging dapat dihukum maksimal 5 tahun penjara serta denda hingga Rp5 miliar. Sanksi ini berlaku bagi perusahaan maupun individu yang melakukan kesepakatan harga sebelum tender.

Bagian 5: Studi Kasus Pelanggaran dan Dampak Hukum

1. Kasus Pengadaan Alkes RSUD XYZ
   Pada 2022, RSUD XYZ di Jawa Barat batal membayar tagihan Rp10 miliar kepada penyedia alat kesehatan setelah audit BPK menemukan spesifikasi alat yang diterima tidak sesuai TOR dan nilai kontrak melampaui pagu. Pejabat ULP dikenai sanksi mutasi sementara vendor masuk daftar hitam selama 2 tahun.
2. Skandal Jalan Tol ABC
   Tahun 2020, KPK mengungkap suap pada proses tender jalan tol ABC senilai Rp50 miliar. Direktur utama perusahaan konstruksi dan pejabat pemerintah daerah dijatuhi hukuman 8-10 tahun penjara serta denda Rp500 juta. Uang suap disalurkan melalui rekening fiktif, kemudian dicuci melalui pembelian properti mewah.
3. Manipulasi Tender IT Pemerintah Daerah
   Pemerintah daerah di Sulawesi Selatan pernah menjatuhkan kontrak pengadaan IT senilai Rp25 miliar kepada penyedia yang tidak memenuhi kualifikasi. Sengketa berujung pada gugatan PTUN dan kewajiban pengembalian dana plus bunga. Kasus ini menunjukkan pentingnya verifikasi dokumen kualifikasi.
4. Dampak Berdampak Jangka Panjang
   Kasus-kasus di atas bukan hanya merugikan fiskal, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik. Rantai pasok terhenti, kualitas infrastruktur menurun, dan investor potensial enggan berkolaborasi dengan institusi yang tercoreng rekam jejak korupsi.

Bagian 6: Strategi Mitigasi dan Upaya Kepatuhan

1. Peningkatan Kapasitas SDM Pengadaan
   Pelatihan berkelanjutan bagi Pejabat Pengadaan, PPK, dan ULP perlu dijalankan. Sertifikasi kompetensi melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) wajib diterapkan, dilengkapi modul etika dan anti‐korupsi.
2. Digitalisasi dan E‐Procurement
   Platform e‐procurement meminimalkan interaksi tatap muka yang rawan suap. Sistem yang terintegrasi dengan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dan SLIK OJK (untuk screening kredit penyedia) dapat meningkatkan transparansi.
3. Penyusunan SOP dan Manual Pengawasan
   Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) terperinci untuk tiap tahapan pengadaan, dilengkapi checklist kepatuhan hukum. Audit internal reguler oleh Inspektorat wajib dilakukan setiap semester.
4. Whistleblower Protection dan Mechanism
   Membuka saluran pengaduan anonim bagi pegawai dan pihak ketiga. Regulasi internal menjamin perlindungan pelapor-termasuk jaminan kerahasiaan identitas dan non‐retaliasi.
5. Kolaborasi dengan Penegak Hukum
   Membangun sinergi dengan KPK, Kejaksaan, dan Polri untuk early warning system. Pelaporan gratifikasi dan potensi suap dilakukan cepat sehingga investigasi dapat berlangsung sebelum dana disalurkan sepenuhnya.
6. Penilaian Risiko dan Due Diligence
   Setiap RUP (Rencana Umum Pengadaan) harus dilengkapi analisis risiko (risk assessment) yang mencakup reputasi penyedia, rekam jejak audit, dan potensi konflik kepentingan. Due diligence eksternal oleh konsultan independen memperkaya data verifikasi.

Kesimpulan

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum dalam proses pengadaan barang dan jasa membawa konsekuensi serius-mulai dari sanksi administratif, pembatalan kontrak, gugatan perdata, hingga hukuman pidana berat. Risiko ini tidak hanya bersifat moneter; reputasi institusi dan kepercayaan publik juga terancam. Oleh karena itu, penguatan kerangka regulasi perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi sistem, serta pengawasan yang proaktif. Implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan persaingan sehat wajib dijadikan pijakan dalam setiap tahapan pengadaan.

Melalui strategi mitigasi yang komprehensif-meliputi pelatihan, e‐procurement, SOP, proteksi whistleblower, serta kolaborasi penegakan hukum-organisasi dapat menekan potensi pelanggaran dan menumbuhkan budaya kepatuhan hukum. Akhirnya, ketaatan pada peraturan pengadaan tidak semata‐mata memenuhi kewajiban hukum, melainkan juga investasi jangka panjang dalam integritas, efisiensi, dan kredibilitas lembaga.