Sektor kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat di tingkat daerah. Setiap tahunnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalokasikan dana yang sangat besar untuk sektor ini. Alokasi tersebut diwujudkan dalam berbagai proyek fisik, mulai dari pengadaan obat-obatan esensial, peremajaan alat kesehatan (alkes) canggih di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), hingga pembangunan dan rehabilitasi gedung Puskesmas di pelosok desa.
Di balik misi mulia pemenuhan hak kesehatan warga, ekosistem Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di sektor kesehatan memiliki karakteristik yang sangat unik sekaligus rumit. Pengadaan sektor ini menuntut akurasi mutlak, kepatuhan terhadap standar medis yang ketat, serta pemahaman mendalam mengenai teknologi kesehatan yang terus berkembang. Kegagalan atau keterlambatan dalam proses pengadaan tidak hanya berisiko memicu inefisiensi anggaran, melainkan bertaruh langsung dengan nyawa dan keselamatan pasien.
Sayangnya, tata kelola pengadaan kesehatan di daerah kerap kali tersandera oleh sebuah anomali birokrasi yang akut: Fenomena Rangkap Jabatan. Di banyak pemerintah kabupaten dan kota, para pelaku pengadaan—khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)—bukanlah pejabat fungsional pengadaan yang bekerja secara penuh waktu (full-time). Mereka adalah tenaga medis profesional seperti dokter spesialis, kepala bidang pelayanan rumah sakit, hingga kepala Puskesmas yang dipaksa atau terpaksa mengenakan “topi kedua” sebagai manajer proyek pengadaan negara. Implikasi dari rangkap jabatan ini menciptakan benturan fokus kerja yang luar biasa dan menjadi akar dari berbagai sengkarut proyek kesehatan di daerah.
Mengapa Tenaga Medis Terseret ke Pusaran Proyek?
Untuk memahami mengapa fenomena ini terjadi, kita harus membedah struktur organisasi Dinas Kesehatan dan RSUD di daerah. Sesuai regulasi korps pegawai, penunjukan PPK sering kali didasarkan pada kedudukan jabatan struktural seseorang dalam organisasi pemerintahan.
Di lingkungan RSUD atau Dinas Kesehatan, posisi struktural seperti Kepala Bidang Penunjang Medis atau Kepala Seksi Farmasi secara otomatis dianggap sebagai pihak yang paling tahu tentang kebutuhan barang-barang kesehatan. Atas dasar pemikiran linier tersebut, Kepala Daerah menerbitkan Surat Keputusan (SK) penunjukan mereka sebagai PPK untuk memimpin paket proyek pengadaan bernilai miliaran rupiah.
Kondisi ini diperparah oleh krisis jumlah Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) yang kompeten di lingkup internal dinas kesehatan daerah. Akibatnya, para dokter, perawat senior, atau apoteker yang tugas utamanya adalah melayani pasien di klinik dan bangsal rumah sakit, terseret masuk ke dalam lingkaran teknis birokrasi pengadaan. Mereka diwajibkan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), membedah klausul kontrak hukum yang rumit, mengoperasikan aplikasi SPSE/E-Katalog, hingga menghadapi pemeriksaan auditor keuangan.
Dampak Sistemik Rangkap Jabatan terhadap Pengadaan Kesehatan
Ketika seorang profesional medis dipaksa membagi fokus intelektual dan energinya antara menyelamatkan nyawa pasien dan mengurusi berkas administrasi proyek, muncul mata rantai dampak buruk yang sistemik:
1. Kedaluwarsa Perencanaan Teknis dan Jebakan Spesifikasi Minimalis
Menyusun spesifikasi teknis alat kesehatan (alkes) modern memerlukan dedikasi waktu yang besar untuk melakukan riset pasar, membaca jurnal teknologi kedokteran terbaru, dan membandingkan regulasi izin edar dari Kementerian Kesehatan.
Seorang dokter spesialis yang merangkap menjadi PPK, di sela-sela jadwal operasi pasien dan kunjungan bangsal yang padat, tentu tidak memiliki kemewahan waktu untuk melakukan riset mendalam tersebut. Jalan pintas yang paling sering diambil adalah menyalin mentah-mentah spesifikasi alkes dari brosur yang dibawa oleh sales atau distributor obat/alkes tertentu. Praktik ini tidak hanya memicu terjadinya “spesifikasi mengunci” yang melanggar hukum persaingan usaha sehat, tetapi juga membuat daerah sering kali membeli alkes yang teknologinya sudah usang dengan harga yang terlalu mahal.
2. Kelumpuhan Operasional Akibat Konflik Prioritas Kerja
Dalam keseharian birokrasi, konflik prioritas tak pernah bisa dihindari oleh pejabat yang merangkap jabatan. Ketika di hari yang sama seorang dokter PPK harus memimpin rapat pembuktian kualifikasi vendor lelang di kantor Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan ada pasien darurat yang membutuhkan tindakan operasi segera di rumah sakit, fokus medis pasti akan menang.
Akibatnya, tugas-tugas pengadaan yang bersifat administratif—seperti menandatangani dokumen progres pekerjaan, melakukan verifikasi dokumen pembayaran vendor, atau membalas surat sanggahan peserta lelang—sering kali tertunda berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Kelumpuhan operasional ini menjadi penyebab utama mengapa proyek-proyek pengadaan obat dan alkes di daerah sering kali mengalami keterlambatan eksekusi di awal tahun dan menumpuk di akhir tahun anggaran.
3. Risiko Tinggi Kegagalan Kontrak dan Sengketa Hukum pasca-Pengadaan
Manajemen kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah pekerjaan yang membutuhkan ketelitian hukum yang sangat tinggi. PPK harus jeli mengawasi proses pengiriman barang, memastikan ketepatan waktu instalasi, melakukan kalibrasi alat secara resmi, hingga memantau pelaksanaan masa pemeliharaan dari vendor.
Karena keterbatasan fokus dan ketiadaan keahlian di bidang manajemen proyek, PPK yang merangkap jabatan sering kali abai dalam melakukan pengawasan lapangan. Mereka menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) barang hanya berdasarkan formalitas dokumen di atas meja kerja, tanpa memeriksa apakah alat tersebut benar-benar berfungsi atau tidak. Ketika di kemudian hari alkes tersebut macet atau tidak bisa digunakan oleh rumah sakit karena salah instalasi, Pemda tidak bisa menuntut vendor secara hukum akibat dokumen BAST yang telanjur ditandatangani secara teledor oleh PPK.
Potret Komparatif: Dualisme Peran dalam Kenyataan Lapangan
| Dimensi Peran | Sebagai Tenaga Medis / Struktural Kesehatan | Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) |
| Fokus Utama Kerja | Mengupayakan kesembuhan pasien, mengelola manajemen klinis, dan menjaga mutu layanan medis. | Mengamankan uang negara, memastikan kepatuhan regulasi PBJ, dan meminimalkan risiko audit hukum. |
| Kompetensi Dasar | Ilmu kedokteran, farmasi, anatomi, patologi, dan standardisasi kode etik klinis. | Hukum kontrak publik, analisis harga pasar (HPS), mitigasi risiko audit, dan manajemen rantai pasok. |
| Beban Psikologis | Stres akibat tuntutan keselamatan nyawa manusia di ruang perawatan. | Ketakutan atas ancaman kriminalisasi dan jerat hukum tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum. |
Matriks komparatif di atas memperlihatkan betapa bertolak belakangnya dua dunia yang harus dijalani oleh satu personel yang sama. Ketidakselarasan kompetensi dasar dan fokus kerja ini secara psikologis menurunkan produktivitas pegawai dan meningkatkan angka kesalahan dalam pengambilan keputusan pengadaan.
Memisahkan Urusan Medis dari Administrasi Proyek
Fenomena rangkap jabatan yang merusak fokus pengadaan di sektor kesehatan tidak boleh terus dibiarkan menjadi tradisi keliru yang dimaklumi. Perlu ada keberanian dari pemerintah daerah untuk mendekonstruksi tata kelola organisasi dengan menerapkan langkah-langkah pembenahan yang radikal:
1. Institusionalisasi Unit Pengadaan Khusus Sektor Kesehatan
Pemerintah daerah, melalui Dinas Kesehatan dan RSUD, harus membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) internal atau menempatkan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) murni yang didedikasikan penuh untuk mengurusi aspek administrasi dan hukum proyek. Para tenaga medis profesional dibebaskan sepenuhnya dari tanggung jawab sebagai PPK. Mereka hanya ditempatkan sebagai Tim Teknis atau User (Pengguna Akhir) yang bertugas memberikan masukan kebutuhan klinis, sementara eksekusi manajemen kontrak dan proses lelang dikerjakan oleh para profesional pengadaan.
2. Optimalisasi Pembelian Melalui E-Purchasing Massal dan Konsolidasi Belanja
Untuk memangkas beban kerja pembuatan dokumen spesifikasi yang rumit, Dinas Kesehatan daerah harus memaksimalkan pemanfaatan E-Katalog Nasional dan E-Katalog Lokal melalui mekanisme konsolidasi belanja. Pengadaan obat-obatan dan alkes standar untuk seluruh Puskesmas di bawah kabupaten tidak boleh lagi dipecah-pecah menjadi paket-paket kecil yang dikelola oleh masing-masing kepala Puskesmas. Pengadaan harus digabung menjadi satu paket makro yang dikelola oleh tim pengadaan profesional di Dinas Kesehatan kabupaten, sehingga terjadi efisiensi waktu, tenaga, dan harga.
3. Penerapan Probity Audit Terintegrasi oleh Inspektorat Daerah
Inspektorat daerah harus melakukan pendampingan pengawasan yang intensif (probity audit) sejak tahapan perencanaan proyek kesehatan dimulai. Langkah ini penting untuk memitigasi risiko kesalahan penyusunan spesifikasi teknis dan HPS yang dibuat oleh PPK paruh waktu yang tidak kompeten, sekaligus melindungi para tenaga medis dari potensi kesalahan administrasi yang bisa berujung pada masalah hukum di kemudian hari.
Kesimpulan
Fenomena rangkap jabatan di sektor kesehatan pemerintah daerah adalah cerminan nyata dari sistem birokrasi konvensional yang mengorbankan profesionalisme demi kepatuhan struktural yang kaku. Memaksa para pejuang kemanusiaan di bidang medis untuk memikul beban tanggung jawab hukum pengadaan negara yang sarat risiko adalah sebuah blunder tata kelola yang merugikan semua pihak.
Dua dunia yang berbeda—dunia medis yang berbasis pada empati kesembuhan dan dunia pengadaan yang berbasis pada ketajaman hukum anggaran—tidak akan pernah bisa disatukan secara optimal dalam satu pundak pegawai. Sudah saatnya pemerintah daerah mengembalikan para dokter dan tenaga kesehatan ke khittah utama mereka: fokus melayani dan menyembuhkan masyarakat di ruang-ruang perawatan.
Urusan pengadaan barang dan jasa harus diserahkan seutuhnya kepada para profesional pengadaan yang kompeten, independen, dan berintegritas. Hanya dengan pemisahan peran yang tegas dan berani ini, tata kelola keuangan daerah dapat berjalan secara efisien, dan kualitas layanan kesehatan publik dapat tegak berdiri menyelamatkan setiap nyawa masyarakat di seluruh pelosok daerah.
