Pendahuluan: Misteri Angka di Balik Tender
Setiap kali sebuah proyek pemerintah diumumkan, penyedia barang atau jasa biasanya langsung sibuk menghitung: berapa kira-kira nilai proyek itu? Berapa harga yang bisa mereka tawarkan agar tidak terlalu mahal, tapi juga tidak rugi? Di sinilah satu istilah penting muncul-HPS, atau Harga Perkiraan Sendiri.
HPS sering dianggap sebagai “angka rahasia” yang menentukan arah kompetisi. Terlalu tinggi, bisa dianggap tidak efisien. Terlalu rendah, bisa jadi merugikan penyedia atau bahkan gagal lelang karena tak ada yang sanggup memenuhi. Tapi banyak penyedia yang bertanya-tanya: “Kalau begitu, bagaimana kami bisa tahu nilai HPS yang dibuat oleh panitia pengadaan?”
Pertanyaan ini sebenarnya mewakili kebingungan umum di dunia pengadaan. Di satu sisi, HPS harus disusun secara transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Namun di sisi lain, HPS juga tak bisa diumumkan begitu saja sebelum waktunya karena bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang salah. Di antara dua sisi itu, ada ruang abu-abu yang sering kali menjadi bahan perbincangan para pelaku pengadaan.
Untuk memahami bagaimana penyedia bisa memperkirakan HPS tanpa melanggar aturan, kita perlu menelusuri dari dasar: apa itu HPS, bagaimana ia disusun, dan dari mana penyedia bisa mendapat petunjuk nilainya.
1. Apa Itu HPS dan Mengapa Penting?
HPS adalah perkiraan harga yang dibuat oleh pihak pemerintah sebelum proses lelang dimulai. Ia menjadi acuan untuk menilai apakah penawaran dari penyedia wajar atau tidak. Jika harga yang ditawarkan jauh di atas HPS, penawar dianggap tidak efisien. Sebaliknya, jika harga terlalu rendah, bisa muncul pertanyaan: apakah kualitas akan tetap terjaga?
Dalam bahasa sederhana, HPS bisa disebut sebagai “angka tengah” antara harga pasar dan kebijakan keuangan pemerintah. Ia bukan harga mutlak, tapi rambu. Pemerintah tidak mau membayar lebih mahal dari yang seharusnya, namun juga tidak ingin membeli barang atau jasa murahan yang kualitasnya diragukan.
Menyusun HPS bukan pekerjaan sederhana. Ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan: harga bahan, ongkos tenaga kerja, biaya transportasi, keuntungan wajar, bahkan inflasi. Dalam proyek infrastruktur, misalnya, harga semen di satu daerah bisa berbeda jauh dari daerah lain karena perbedaan ongkos angkut. Semua itu harus dihitung dengan hati-hati agar hasilnya masuk akal.
Bagi penyedia, memahami logika di balik HPS sangat penting. Meskipun dokumennya tidak langsung dibagikan, penyedia yang cermat bisa memperkirakan arah harga melalui riset pasar, pengalaman tender sebelumnya, dan membaca dokumen lelang dengan teliti.
2. Siapa yang Menyusun HPS dan Bagaimana Prosesnya?
Di balik setiap angka HPS, ada proses panjang yang dilakukan oleh tim pengadaan. Mereka bukan asal menulis angka di kertas, melainkan melakukan perhitungan berdasarkan data harga riil di lapangan.
Tahapan biasanya dimulai dari pengumpulan data harga barang dan jasa sejenis di pasaran. Tim pengadaan bisa mengambil referensi dari e-katalog nasional, survei harga lokal, daftar harga satuan dari instansi teknis, atau harga historis proyek serupa tahun sebelumnya. Dari situ, mereka melakukan analisis dan menentukan harga wajar yang bisa diterima.
Untuk proyek besar, penyusunan HPS kadang juga melibatkan konsultan perencana. Konsultan ini membantu menyusun rincian kebutuhan dan menghitung biaya satu per satu, mulai dari bahan, alat, hingga upah tenaga kerja.
Namun, karena semua perhitungan itu dilakukan sebelum lelang diumumkan, maka HPS biasanya bersifat rahasia hingga waktu tertentu. Tujuannya agar tidak ada penyedia yang memanfaatkan informasi itu untuk mengatur harga penawaran.
Meskipun begitu, transparansi tetap dijaga. Dalam dokumen pemilihan, biasanya terdapat petunjuk tentang ruang lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis, dan perkiraan volume. Dari sinilah penyedia bisa mulai memperkirakan sendiri berapa besar biaya yang mungkin dikeluarkan, yang pada akhirnya bisa dibandingkan dengan dugaan HPS yang mereka buat.
3. Mengapa HPS Tidak Boleh Diumumkan Terlebih Dahulu
Banyak penyedia baru sering bertanya, mengapa nilai HPS tidak langsung dicantumkan dalam pengumuman lelang? Bukankah lebih mudah jika semua tahu sejak awal?
Alasannya sederhana: untuk menjaga kompetisi tetap sehat. Jika semua penyedia tahu persis berapa HPS-nya, maka kecenderungannya mereka akan menawar dengan harga mendekati HPS itu. Akibatnya, persaingan harga menjadi semu-hanya berlomba siapa yang paling dekat dengan angka rahasia itu, bukan siapa yang paling efisien.
Selain itu, kerahasiaan HPS juga mencegah potensi kolusi. Dalam praktiknya, ada risiko sebagian pihak mencoba mendekati panitia atau mencari bocoran angka agar bisa mengatur strategi penawaran. Dengan menjaga HPS tetap tertutup, kemungkinan penyalahgunaan informasi bisa diminimalkan.
Setelah lelang selesai dan pemenang ditetapkan, barulah nilai HPS biasanya diumumkan. Pada tahap ini, tidak ada lagi peluang memanipulasi angka karena proses sudah lewat. Penyedia lain pun bisa melihat apakah HPS yang digunakan wajar atau terlalu tinggi, sebagai bahan evaluasi untuk mengikuti tender berikutnya.
Jadi, meski tampak “rahasia”, langkah ini sebenarnya untuk menjaga keadilan dalam sistem pengadaan.
4. Dari Mana Penyedia Bisa Menebak Nilai HPS
Meskipun tidak diumumkan secara langsung, bukan berarti penyedia buta sama sekali. Ada banyak cara legal dan wajar untuk memperkirakan nilai HPS, terutama bagi mereka yang sudah berpengalaman mengikuti tender.
Pertama, penyedia bisa memanfaatkan dokumen pemilihan. Di sana biasanya disebutkan jenis pekerjaan, volume, dan spesifikasi teknis. Misalnya, jika proyek berupa pembangunan gedung dua lantai, maka dari spesifikasi bahan dan volume pekerjaan, penyedia bisa menghitung biaya keseluruhan dengan mengacu pada harga pasar.
Kedua, e-katalog menjadi sumber data penting. Pemerintah mewajibkan banyak barang dan jasa untuk menggunakan harga yang tercantum di e-katalog sebagai acuan. Dari sana, penyedia bisa mengetahui kisaran harga resmi yang digunakan instansi pemerintah.
Ketiga, pengalaman masa lalu juga sangat berharga. Jika sebelumnya pernah mengikuti tender serupa, penyedia bisa membandingkan harga kontrak yang telah dimenangkan pihak lain dengan kondisi terkini. Dengan memperhitungkan inflasi dan perubahan harga bahan, perkiraan HPS bisa disesuaikan.
Keempat, analisis harga pasar lokal. Penyedia yang aktif di daerah tertentu biasanya tahu persis harga bahan bangunan, ongkos angkut, atau upah tenaga kerja di wilayahnya. Data inilah yang bisa digunakan untuk memperkirakan apakah proyek yang diumumkan bernilai puluhan juta, ratusan juta, atau bahkan miliaran rupiah.
Dengan menggabungkan semua sumber itu, penyedia bisa membentuk perkiraan yang cukup akurat tanpa perlu melanggar aturan.
5. Petunjuk Halus dalam Dokumen Lelang
Selain dari data harga, sebenarnya dokumen lelang itu sendiri sering memberi “isyarat halus” tentang besarnya nilai proyek. Misalnya, pada bagian metode pemilihan.
Jika proyek menggunakan metode pengadaan langsung, nilainya pasti tidak lebih dari batas tertentu (biasanya di bawah Rp200 juta untuk barang dan jasa). Jika menggunakan tender cepat atau lelang umum, maka nilainya sudah pasti lebih besar.
Begitu pula dari sumber pendanaan. Proyek dari APBN kementerian biasanya memiliki nilai yang berbeda dibanding proyek dari APBD kabupaten. Skala instansi bisa memberi petunjuk kasar tentang besaran HPS.
Selain itu, istilah seperti “pembangunan gedung baru”, “rehabilitasi berat”, atau “pengadaan sistem informasi” biasanya juga punya kisaran nilai yang khas. Misalnya, sistem informasi tingkat kabupaten jarang di bawah Rp500 juta, sementara rehabilitasi ringan sekolah mungkin hanya puluhan juta.
Maka bagi penyedia yang jeli, setiap kalimat dalam dokumen lelang bisa menjadi petunjuk kecil menuju angka besar yang dicari.
6. Tantangan Menebak HPS dengan Akurat
Meski banyak sumber bisa digunakan, menebak HPS tetap bukan perkara mudah. Ada terlalu banyak variabel yang bisa membuat hitungan meleset.
Harga bahan bangunan bisa berubah cepat, apalagi di daerah yang jauh dari kota besar. Ongkos transportasi bisa melonjak karena kondisi cuaca, jalan rusak, atau jarak tempuh yang panjang. Belum lagi perbedaan interpretasi terhadap spesifikasi teknis-misalnya, apakah cat yang digunakan kelas premium atau standar menengah.
Selain itu, instansi pemerintah sering menyesuaikan HPS dengan kebijakan efisiensi anggaran. Jadi meskipun harga pasar naik, HPS belum tentu ikut naik karena pemerintah berupaya menekan biaya dengan mekanisme efisiensi.
Akibatnya, banyak penyedia yang salah perhitungan. Mereka menawar terlalu rendah demi menang, tapi akhirnya kesulitan saat pelaksanaan karena biaya sebenarnya lebih besar dari yang dihitung.
Itulah sebabnya, menebak HPS sebaiknya tidak sekadar untuk menyesuaikan harga penawaran, melainkan untuk mengukur kelayakan bisnis. Apakah proyek itu masih layak dikerjakan dengan margin keuntungan wajar, atau justru terlalu berisiko?
7. HPS dalam Perspektif Transparansi
Dalam sistem pengadaan modern, transparansi menjadi kata kunci. Tapi transparansi tidak berarti semua informasi harus dibuka sejak awal. Ada saat yang tepat untuk setiap data, dan HPS termasuk di dalamnya.
Setelah proses lelang selesai, pemerintah wajib mengumumkan pemenang beserta nilai HPS-nya. Langkah ini bukan hanya formalitas, tetapi juga bentuk akuntabilitas. Publik bisa menilai apakah proses lelang berjalan wajar dan apakah ada dugaan harga terlalu tinggi.
Beberapa instansi bahkan mulai mengunggah HPS lama sebagai data terbuka agar bisa dipelajari publik. Ini membantu penyedia memahami standar harga pemerintah dan meningkatkan kualitas penawaran di masa depan.
Namun, masih banyak yang beranggapan bahwa keterbukaan HPS berarti harus diumumkan sejak awal. Padahal, justru di situlah potensi manipulasi muncul. Transparansi bukan berarti membuka semua, tapi membuka pada waktu yang tepat.
8. Saat HPS Jadi Kontroversi
Dalam praktiknya, HPS kadang menjadi sumber perdebatan. Ada penyedia yang merasa HPS terlalu rendah hingga tidak masuk akal. Ada pula yang menilai terlalu tinggi dan mencurigai ada potensi pemborosan.
Kasus seperti ini biasanya terjadi karena perbedaan pandangan antara penyedia dan panitia pengadaan tentang kondisi pasar. Misalnya, penyedia di daerah tertentu melihat harga bahan melonjak, sementara panitia menggunakan data lama yang belum diperbarui.
Untuk mengatasi hal itu, pemerintah kini mulai mendorong penggunaan data harga elektronik yang terhubung dengan sistem nasional. Dengan begitu, penyusunan HPS tidak lagi mengandalkan perkiraan, melainkan angka yang terus diperbarui.
Meskipun demikian, perbedaan tetap mungkin terjadi. Oleh karena itu, penyedia yang merasa keberatan dengan nilai HPS bisa menyampaikan klarifikasi melalui forum prakualifikasi atau masa sanggah. Di sana, mereka bisa memberikan bukti harga pasar sebagai bahan pertimbangan.
9. Peran Etika dan Kejujuran dalam Menyikapi HPS
Pada akhirnya, baik penyedia maupun panitia pengadaan sama-sama punya tanggung jawab moral. Bagi penyedia, tujuan utama bukan sekadar menang lelang, tapi memberikan hasil terbaik sesuai harga wajar.
Menebak HPS boleh saja, tapi harus dilakukan dengan cara yang etis-tanpa mencari bocoran, tanpa kolusi, dan tanpa manipulasi harga. Justru dengan memahami cara kerja HPS secara sehat, penyedia bisa menyiapkan penawaran yang kompetitif dan realistis.
Sementara bagi panitia, menjaga integritas dalam menyusun HPS adalah hal utama. Setiap angka harus bisa dipertanggungjawabkan, karena dari situlah kepercayaan publik terhadap sistem pengadaan dibangun.
Ketika kedua pihak sama-sama jujur, angka HPS tidak lagi menjadi misteri, melainkan pedoman bersama untuk menciptakan pengadaan yang efisien dan adil.
Kesimpulan: HPS Bukan Rahasia, Tapi Tanggung Jawab
Nilai HPS memang tidak diumumkan sebelum tender selesai, tetapi bukan berarti ia sepenuhnya misterius. Dengan membaca dokumen dengan cermat, mempelajari harga pasar, dan memahami pola proyek pemerintah, penyedia bisa memperkirakan nilainya dengan cukup akurat.
Yang jauh lebih penting dari sekadar menebak angka adalah memahami filosofi di baliknya: bahwa HPS dibuat bukan untuk disembunyikan, melainkan untuk menjaga keadilan dan efisiensi.
Bagi penyedia yang profesional, mengetahui HPS bukan lagi soal mencari rahasia, melainkan soal memahami logika pengadaan. Dan di situlah letak nilai sejati dari sistem pengadaan yang transparan-bukan pada angka, tetapi pada niat baik untuk bersaing secara sehat.
