Humas Sekolah Pengadaan

Humas Sekolah Pengadaan

Cara Kerja Audit dan Pengawasan dalam Pengadaan

Pendahuluan Audit dan pengawasan dalam pengadaan barang/jasa adalah mekanisme kunci untuk menjamin tata kelola yang baik, efisiensi anggaran, dan akuntabilitas publik. Pengadaan publik melibatkan dana besar, rantai pasokan panjang, dan banyak pihak sehingga rawan kesalahan administratif, kebocoran anggaran, atau penyimpangan…

Bagaimana Proses Evaluasi Penawaran Dilakukan oleh Pokja

Pendahuluan Evaluasi penawaran adalah jantung proses pengadaan barang/jasa pemerintahan: keputusan penerima manfaat, anggaran, dan kualitas pelaksanaan bergantung pada bagaimana penawaran dinilai. Di banyak instansi, tugas teknis dan administratif evaluasi ini diamanatkan kepada Kelompok Kerja Pengadaan (Pokja), sebuah tim lintas fungsi…

UMKM Bisa Ikut Pengadaan Pemerintah? Begini Caranya!

Pendahuluan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memegang peranan penting dalam ekonomi nasional: menyerap tenaga kerja, mendistribusikan kesejahteraan hingga tingkat lokal, dan menyediakan ragam produk/jasa yang fleksibel. Pemerintah sebagai pembeli besar (government as buyer) sebenarnya adalah peluang pasar yang sangat…

Cara Membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dengan Benar

Pendahuluan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah salah satu dokumen paling krusial dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. HPS menjadi acuan pembuat kebijakan, panitia pengadaan, dan calon penyedia; ia membantu penentuan metode pengadaan, penyusunan anggaran, serta pengambilan keputusan tentang perlu atau tidaknya…

Kesalahan Umum Penyedia dalam Mengajukan Penawaran

Pendahuluan Mengajukan penawaran pada tender atau proses pengadaan adalah keterampilan yang bisa dipelajari – tetapi banyak penyedia masih sering melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Kesalahan-kesalahan ini bukan hanya membuat penawaran gugur pada tahap administrasi atau teknis; lebih jauh lagi, mereka…

E-Katalog LKPP: Fungsi, Manfaat, dan Cara Menggunakannya

Pendahuluan E-Katalog LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) telah menjadi salah satu pilar modernisasi pengadaan pemerintahan di Indonesia. Lewat platform ini, instansi pemerintah dapat menemukan, membandingkan, dan membeli barang/jasa standar dari vendor yang sudah pra-kualifikasi tanpa harus mengadakan tender penuh…