Dalam perjalanan karier seorang praktisi pengadaan, mendapatkan surat panggilan dari Aparat Penegak Hukum (APH)—baik itu Kepolisian, Kejaksaan, maupun KPK—sering kali dianggap sebagai momen yang paling mencemaskan. Ada stigma bahwa jika dipanggil APH, berarti seseorang sudah pasti bersalah. Padahal, dalam banyak kasus, pemanggilan tersebut hanyalah bagian dari proses klarifikasi atau pengumpulan keterangan atas suatu dugaan laporan masyarakat.
Menghadapi APH membutuhkan ketenangan pikiran dan pemahaman prosedur yang baik. Kepanikan sering kali justru membuat seseorang memberikan keterangan yang tidak konsisten atau melakukan tindakan yang justru merugikan diri sendiri secara hukum. Ingatlah bahwa selama Anda bekerja sesuai koridor aturan dan menjaga integritas, pemeriksaan adalah forum untuk menjelaskan kebenaran administratif di balik keputusan pengadaan Anda. Mari kita simak langkah-langkah bijak saat berhadapan dengan proses ini.
1. Pahami Status Pemanggilan: Saksi atau Tersangka?
Hal pertama yang harus dilakukan saat menerima surat panggilan adalah membaca dengan teliti isi surat tersebut. Perhatikan status Anda dalam pemanggilan tersebut. Sebagian besar praktisi pengadaan dipanggil dalam kapasitas sebagai Saksi untuk memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa atau dokumen pengadaan yang mereka kelola.
Jangan merasa diadili sejak awal. Status sebagai saksi berarti APH membutuhkan pengetahuan Anda untuk membuat terang suatu perkara. Pastikan juga surat panggilan tersebut mencantumkan nomor dasar penyidikan/penyelidikan yang jelas. Jika status Anda jelas, Anda bisa menyiapkan diri dengan lebih terukur mengenai informasi apa saja yang kemungkinan akan ditanyakan.
2. Siapkan Dokumen Pengadaan yang Lengkap dan Otentik
APH bekerja berdasarkan bukti, dan bukti terkuat dalam pengadaan adalah dokumen. Sebelum memenuhi panggilan, pastikan Anda telah menguasai dokumen paket pengadaan yang dipermasalahkan. Mintalah izin ke kantor untuk mengumpulkan salinan dokumen mulai dari perencanaan (RUP), persiapan (HPS dan Spek), proses tender (Berita Acara Evaluasi), hingga pelaksanaan kontrak (Adendum dan BAST).
Ketidaksiapan dokumen sering kali membuat pemeriksaan berlarut-larut. Dengan membawa dokumen yang rapi dan terorganisir, Anda menunjukkan bahwa proses pengadaan tersebut dilakukan secara transparan dan terdokumentasi dengan baik. Dokumen adalah “perisai” Anda; jika Anda mengatakan suatu keputusan diambil karena alasan teknis, pastikan ada dokumen pendukung atau nota dinas yang membuktikannya.
3. Berikan Keterangan yang Jujur, Singkat, dan Padat
Saat proses pemeriksaan atau pengambilan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), berikan keterangan secara jujur dan apa adanya sesuai dengan apa yang Anda ketahui, lihat, dan alami sendiri. Hindari memberikan jawaban berdasarkan asumsi, opini pribadi, atau “katanya”. Jika Anda tidak tahu atau lupa karena kejadiannya sudah lama, katakanlah dengan jujur bahwa Anda lupa.
Jangan merasa tertekan untuk memberikan jawaban yang “menyenangkan” penyidik jika memang faktanya tidak demikian. Gunakan kalimat yang sederhana dan langsung pada intinya. Jika pertanyaan penyidik kurang jelas, jangan ragu untuk meminta penjelasan ulang sebelum menjawab. Konsistensi dalam memberikan keterangan adalah kunci agar Anda tidak terjebak dalam opini yang bisa menyudutkan.
4. Gunakan Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum
Banyak praktisi pengadaan merasa sungkan atau takut dianggap bersalah jika membawa Pengacara/Penasihat Hukum saat diperiksa. Ini adalah persepsi yang keliru. Didampingi oleh ahli hukum adalah hak asasi setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Penasihat hukum bukan untuk menyembunyikan kebenaran, melainkan untuk memastikan bahwa hak-hak Anda selama pemeriksaan terlindungi dan proses tanya jawab berjalan sesuai koridor hukum.
Penasihat hukum juga bisa membantu menelaah pertanyaan-pertanyaan yang bersifat “menjebak” atau subjektif. Selain penasihat hukum pribadi, biasanya instansi pemerintah memiliki Biro Hukum atau bagian legal yang bisa memberikan pendampingan atau setidaknya konsultasi sebelum Anda memenuhi panggilan.
5. Manfaatkan Koordinasi APIP dan APH
Berdasarkan kesepakatan (MoU) antara pemerintah dan APH, laporan mengenai dugaan penyimpangan pengadaan idealnya dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat. Jika masalahnya murni administratif, maka penyelesaiannya biasanya diarahkan melalui jalur tuntutan perbendaharaan atau sanksi disiplin, bukan langsung ke ranah pidana.
Saat diperiksa, Anda bisa menanyakan apakah masalah tersebut sudah melalui audit investigasi dari Inspektorat atau BPK. Jika sudah ada laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang menyatakan tidak ada kerugian negara atau kesalahan hanya bersifat administratif, sampaikan hal tersebut kepada penyidik sebagai bahan pertimbangan yang sangat kuat.
6. Baca Kembali BAP Sebelum Menandatangani
Di akhir pemeriksaan, penyidik akan mencetak Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Jangan pernah menandatangani BAP sebelum Anda membacanya kata demi kata. Pastikan semua jawaban Anda tertulis persis seperti yang Anda sampaikan. Jika ada kalimat yang diubah atau ditambahkan oleh penyidik sehingga maknanya menjadi berbeda, Anda berhak meminta untuk dikoreksi saat itu juga.
BAP adalah mahkota dari proses pemeriksaan yang akan dibawa ke pengadilan. Sekali Anda menandatanganinya, akan sulit untuk meralat isinya di kemudian hari. Pastikan tidak ada ruang kosong yang bisa disisipkan kalimat tambahan, dan pastikan setiap lembarannya diparaf atau ditandatangani secara sah.
Penutup
Menghadapi APH memang melelahkan secara mental dan menyita waktu. Namun, bagi praktisi pengadaan yang menjaga integritas, proses ini hanyalah sebuah ujian profesionalisme. Integritas adalah detektor terbaik dan pelindung terkuat. Jika Anda tidak menerima suap, tidak melakukan rekayasa, dan selalu mengutamakan kepentingan publik, maka kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri melalui proses hukum yang ada.
Mari kita jadikan setiap proses pemeriksaan sebagai pelajaran untuk memperbaiki sistem dokumentasi dan transparansi di unit kerja kita masing-masing. Tetaplah bekerja dengan berani, teliti, dan sesuai aturan demi kemajuan pengadaan barang/jasa yang bersih di Indonesia.
