Setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah pada akhirnya akan bermuara pada satu hal penting: pembayaran kepada penyedia. Setelah pekerjaan selesai, setelah barang diterima, atau setelah jasa diberikan, muncul pertanyaan yang selalu menjadi perhatian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia — bagaimana pola pembayaran yang paling tepat digunakan?
Dalam sistem E-Katalog versi 6 dan khususnya metode Mini Kompetisi, terdapat dua skema pembayaran yang umum digunakan: pembayaran termin dan pembayaran sekali bayar. Keduanya sah, diatur secara jelas dalam regulasi, dan memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing.
Namun, memilih antara keduanya tidak bisa dilakukan sembarangan. Dibutuhkan pertimbangan yang matang, terutama terkait jenis pekerjaan, nilai kontrak, risiko pelaksanaan, dan kemampuan keuangan penyedia.
Artikel ini akan membahas secara menyeluruh dan praktis tentang perbedaan kedua skema tersebut, keunggulannya, risikonya, serta panduan menentukan mana yang paling tepat dalam konteks Mini Kompetisi.
Mengapa Skema Pembayaran Penting dalam Pengadaan
Banyak yang berpikir pembayaran hanyalah tahap akhir dari proses pengadaan. Padahal, justru di sinilah keseimbangan antara kinerja pemerintah dan kesehatan keuangan penyedia benar-benar diuji.
Skema pembayaran yang tepat dapat mendorong penyedia bekerja dengan disiplin dan menjaga arus kasnya. Sebaliknya, pola pembayaran yang tidak sesuai dapat menyebabkan keterlambatan pekerjaan, penurunan kualitas, bahkan gagal kontrak.
Dalam konteks Mini Kompetisi, di mana waktu pelaksanaan relatif singkat dan proses dilakukan sepenuhnya secara digital, pemilihan skema pembayaran yang efisien menjadi kunci keberhasilan.
Pengertian Skema Pembayaran Termin
Pembayaran termin adalah sistem pembayaran yang dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kemajuan pekerjaan di lapangan. Setiap tahap atau termin biasanya ditentukan dalam kontrak, berdasarkan persentase kemajuan fisik atau capaian kinerja tertentu.
Contohnya, untuk proyek konstruksi senilai Rp1 miliar, kontrak bisa menetapkan pembayaran tiga termin: 30% setelah pondasi selesai, 50% setelah struktur berdiri, dan 20% setelah pekerjaan finishing dan serah terima.
Skema ini sangat umum digunakan dalam proyek dengan durasi panjang atau kompleksitas tinggi, karena memungkinkan penyedia memperoleh dana bertahap untuk mendukung kelanjutan pekerjaan.
Pengertian Skema Pembayaran Sekali Bayar
Sebaliknya, pembayaran sekali bayar adalah sistem di mana seluruh nilai kontrak dibayarkan setelah pekerjaan atau barang diserahkan sepenuhnya. Tidak ada pembayaran bertahap; penyedia baru menerima dana setelah pekerjaan selesai 100% dan diterima secara resmi oleh PPK.
Skema ini lebih banyak digunakan untuk pengadaan barang atau jasa sederhana, di mana durasi pelaksanaan singkat, nilai relatif kecil, dan risiko pelaksanaan rendah.
Contohnya, pengadaan komputer, alat kantor, atau pelatihan singkat yang selesai dalam waktu beberapa hari hingga minggu.
Dasar Hukum Kedua Skema Pembayaran
Kedua skema pembayaran ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021.
Pasal 54 menyebutkan bahwa pembayaran kepada penyedia dapat dilakukan berdasarkan termin penyelesaian pekerjaan atau setelah pekerjaan selesai seluruhnya, sesuai ketentuan dalam kontrak.
LKPP kemudian menegaskan kembali mekanisme ini dalam Keputusan Kepala LKPP Nomor 93 Tahun 2025 terkait pelaksanaan Mini Kompetisi. Dalam sistem E-Katalog, PPK dapat memilih salah satu skema pembayaran sesuai kebutuhan paket dan karakter pekerjaan.
Kelebihan Skema Pembayaran Termin
Pembayaran termin memiliki sejumlah keunggulan, terutama dalam proyek yang membutuhkan waktu pelaksanaan cukup panjang.
Keunggulan utamanya adalah menjaga arus kas penyedia. Dengan pembayaran bertahap, penyedia dapat menggunakan dana dari termin pertama untuk melanjutkan pekerjaan ke tahap berikutnya tanpa harus mencari tambahan modal kerja besar.
Selain itu, sistem ini juga memotivasi penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, karena setiap pembayaran tergantung pada capaian progres yang diverifikasi.
Bagi PPK, pembayaran termin memungkinkan pengendalian yang lebih ketat. Pemerintah hanya membayar sesuai hasil pekerjaan yang benar-benar sudah diterima, bukan berdasarkan janji atau rencana.
Kelebihan Skema Pembayaran Sekali Bayar
Meskipun tampak sederhana, pembayaran sekali bayar memiliki kelebihan tersendiri yang tidak bisa diabaikan.
Skema ini lebih efisien secara administratif, karena hanya melibatkan satu kali proses verifikasi, berita acara, dan pembayaran. Ini sangat cocok untuk pengadaan bernilai kecil atau pekerjaan yang tidak memerlukan waktu lama.
Bagi pemerintah, sistem sekali bayar juga menekan risiko penyalahgunaan dana, karena pembayaran hanya dilakukan setelah pekerjaan benar-benar selesai dan diterima.
Sementara bagi penyedia yang memiliki modal cukup kuat, sistem ini bisa lebih menguntungkan karena mereka dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan langsung menerima pembayaran penuh setelahnya.
Kekurangan dan Risiko Pembayaran Termin
Meskipun fleksibel, skema termin juga memiliki kelemahan yang perlu diwaspadai.
Dari sisi administratif, pembayaran termin membutuhkan lebih banyak dokumen dan proses verifikasi, termasuk laporan progres fisik, berita acara pemeriksaan, dan perhitungan nilai pekerjaan. Proses ini sering kali memakan waktu dan bisa memperlambat pencairan dana jika koordinasi kurang baik.
Selain itu, ada risiko ketidaksesuaian progres antara laporan penyedia dan kondisi lapangan. Jika pengawasan tidak ketat, bisa terjadi klaim progres fiktif yang merugikan negara.
Dari sisi penyedia, penundaan pencairan termin juga bisa mengganggu cash flow dan memperlambat pekerjaan berikutnya.
Kekurangan dan Risiko Pembayaran Sekali Bayar
Sementara itu, pembayaran sekali bayar memiliki tantangan dari sisi ketersediaan modal kerja penyedia.
Bagi penyedia kecil, skema ini cukup berat karena mereka harus menanggung seluruh biaya operasional terlebih dahulu — dari pembelian bahan hingga tenaga kerja — sebelum memperoleh pembayaran.
Jika terjadi keterlambatan dalam proses penerimaan hasil pekerjaan atau administrasi pembayaran, penyedia bisa mengalami kesulitan keuangan yang berakibat pada penurunan kualitas pekerjaan.
Selain itu, sistem sekali bayar juga kurang fleksibel jika terjadi perubahan volume pekerjaan, karena seluruh perhitungan dilakukan di akhir proyek.
Pertimbangan Memilih Skema Pembayaran dalam Mini Kompetisi
Dalam konteks Mini Kompetisi di E-Katalog, pemilihan skema pembayaran harus memperhatikan beberapa hal penting.
Pertama, durasi pekerjaan. Jika pekerjaan bisa diselesaikan dalam waktu singkat, seperti pengadaan barang atau jasa konsultansi sederhana, maka sistem sekali bayar lebih efisien.
Namun jika pekerjaan memerlukan waktu lebih panjang — seperti konstruksi, renovasi, atau pekerjaan mekanikal dan elektrikal — maka skema termin lebih aman dan realistis.
Kedua, kapasitas keuangan penyedia. Untuk penyedia kecil (UMK), skema termin biasanya lebih membantu karena mengurangi tekanan modal kerja.
Ketiga, tingkat risiko pekerjaan. Semakin kompleks pekerjaan, semakin besar kebutuhan untuk melakukan pembayaran bertahap agar pengawasan dan kontrol mutu bisa dilakukan di setiap tahap.
Simulasi Praktis di Lapangan
Bayangkan sebuah proyek renovasi gedung sekolah dengan nilai Rp1,5 miliar yang dilaksanakan melalui Mini Kompetisi konstruksi. Pekerjaan ini membutuhkan waktu 90 hari kalender.
Jika menggunakan pembayaran sekali bayar, penyedia harus menanggung seluruh biaya material, upah, dan alat hingga proyek selesai. PPK baru bisa melakukan pembayaran setelah seluruh pekerjaan diterima.
Namun jika menggunakan pembayaran termin, PPK dapat menyusun tiga tahap pembayaran:
- Termin pertama (30%) setelah pondasi selesai,
- Termin kedua (50%) setelah struktur dan dinding rampung,
- Termin ketiga (20%) setelah finishing dan serah terima.
Dengan skema ini, penyedia memiliki aliran dana yang lebih stabil, sementara pemerintah tetap memiliki kendali pada setiap tahapan pekerjaan.
Pengaruh Skema Pembayaran terhadap Evaluasi Penawaran
Menariknya, skema pembayaran juga memengaruhi cara penyedia menghitung harga penawaran.
Dalam skema sekali bayar, penyedia biasanya menambahkan margin keuntungan yang lebih tinggi untuk menutup risiko keterlambatan pembayaran dan biaya modal kerja.
Sedangkan dalam skema termin, karena pembayaran dilakukan bertahap, margin dapat ditekan lebih rendah karena risiko keuangan lebih kecil.
Bagi PPK, hal ini penting diperhatikan karena dapat mempengaruhi nilai efisiensi hasil kompetisi. Terkadang, sistem termin justru menghasilkan penawaran yang lebih ekonomis.
Aspek Hukum dan Akuntabilitas Pembayaran
Kedua skema pembayaran ini sah secara hukum selama tertuang dengan jelas dalam kontrak.
Dokumen kontrak harus mencantumkan waktu pembayaran, mekanisme verifikasi, dan syarat-syarat pencairan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam sistem E-Katalog, setiap pembayaran — baik termin maupun sekali bayar — terekam secara digital dan dapat diaudit. LKPP mendorong penggunaan tanda tangan elektronik serta unggahan dokumen verifikasi untuk menjamin akuntabilitas.
Dengan demikian, tidak ada ruang abu-abu dalam proses pembayaran selama semua tahapan dijalankan sesuai ketentuan.
Kapan Pembayaran Termin Lebih Tepat Digunakan
Skema pembayaran termin lebih tepat digunakan pada proyek yang memiliki durasi panjang, risiko tinggi, dan progres fisik bertahap.
Pekerjaan konstruksi, pemeliharaan jalan, instalasi jaringan, dan proyek infrastruktur lainnya merupakan contoh ideal.
Skema ini juga cocok untuk proyek bernilai besar di mana pemerintah perlu memastikan kemajuan pekerjaan sebelum mencairkan dana berikutnya.
Dengan cara ini, penyedia termotivasi menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal dan mutu yang disyaratkan, karena pembayaran berikutnya tergantung pada progres yang terbukti di lapangan.
Kapan Pembayaran Sekali Bayar Lebih Efisien
Sebaliknya, pembayaran sekali bayar lebih tepat digunakan pada pekerjaan yang sederhana dan berdurasi pendek.
Misalnya, pengadaan alat kantor, perangkat IT, jasa pelatihan, atau kegiatan event yang langsung menghasilkan output.
Skema ini juga cocok digunakan untuk pekerjaan dengan nilai relatif kecil yang tidak memerlukan pembiayaan bertahap. Selain hemat waktu, skema ini juga meminimalkan biaya administrasi dan koordinasi dokumen.
Kesalahan Umum dalam Menentukan Skema Pembayaran
Beberapa PPK terkadang memilih skema pembayaran tanpa memperhatikan karakter pekerjaan, hanya berdasarkan kebiasaan atau kenyamanan administratif. Ini bisa berisiko.
Kesalahan yang sering terjadi antara lain memilih sistem sekali bayar untuk proyek konstruksi bernilai besar, yang akhirnya membuat penyedia kesulitan dana di tengah jalan.
Ada pula kasus sebaliknya — pekerjaan sederhana dibuat termin hanya untuk mengikuti pola lama, padahal proses administrasinya justru menjadi rumit dan lambat.
Solusinya adalah selalu melakukan analisis risiko dan arus kas sebelum menentukan skema pembayaran.
Dampak Skema Pembayaran terhadap UMK
Bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), skema pembayaran menjadi faktor penting dalam kelancaran usaha.
UMK umumnya memiliki modal kerja terbatas, sehingga pembayaran bertahap sangat membantu menjaga likuiditas. Pemerintah bahkan dianjurkan untuk memberikan prioritas pembayaran termin kepada UMK dalam kontrak pengadaan yang sesuai.
Selain itu, percepatan proses pembayaran di setiap termin akan meningkatkan kepercayaan UMK terhadap sistem Mini Kompetisi. Mereka akan lebih aktif berpartisipasi karena melihat peluang nyata untuk mendapatkan dana kerja dengan cara yang transparan dan cepat.
Peran PPK dalam Menjamin Kelancaran Pembayaran
PPK memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan proses pembayaran berjalan lancar dan tepat waktu.
Dalam skema termin, PPK harus memverifikasi progres fisik dengan cermat dan menyiapkan dokumen pencairan segera setelah laporan diterima. Keterlambatan di sisi administrasi bisa menghambat seluruh progres proyek.
Sementara dalam skema sekali bayar, PPK perlu memastikan bahwa pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan segera setelah penyedia menyelesaikan tugasnya, agar tidak terjadi tumpukan pekerjaan menunggu pembayaran.
Rekomendasi Praktis untuk Pemilihan Skema Pembayaran
Untuk pengadaan melalui Mini Kompetisi, beberapa panduan umum bisa dijadikan acuan:
- Gunakan sekali bayar untuk pengadaan barang atau jasa sederhana dengan durasi maksimal satu bulan.
- Gunakan termin untuk pekerjaan konstruksi, pemeliharaan, atau jasa dengan waktu pelaksanaan lebih dari satu bulan.
- Pastikan dokumen kontrak menyebutkan secara jelas mekanisme dan jadwal pembayaran agar tidak menimbulkan perbedaan tafsir.
- Lakukan evaluasi internal setelah proyek selesai untuk memastikan skema yang dipilih memberikan hasil paling efisien.
Bukan Soal Cepat atau Lambat, Tapi Soal Tepat
Pada akhirnya, memilih antara pembayaran termin dan sekali bayar bukan soal mana yang lebih cepat atau lebih mudah, melainkan soal mana yang paling tepat untuk jenis pekerjaan yang dilakukan.
Pembayaran termin memberikan ruang fleksibilitas dan kendali bagi pemerintah, sementara pembayaran sekali bayar menawarkan efisiensi dan kesederhanaan.
Keduanya sama-sama sah, sama-sama penting, dan sama-sama bisa mendukung keberhasilan proyek jika diterapkan dengan bijak.
Kuncinya terletak pada perencanaan matang, komunikasi jelas, dan disiplin administrasi antara PPK dan penyedia. Dengan demikian, Mini Kompetisi bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi juga tentang bagaimana semua pihak memperoleh manfaat yang adil dan transparan dari proses pengadaan.
