Perubahan besar dalam dunia pengadaan pemerintah kini sedang terjadi. Transformasi digital melalui E-Purchasing di E-Katalog versi 6 bukan hanya mengubah cara instansi bertransaksi, tapi juga cara penyedia memenangkan kompetisi.
Salah satu kunci utamanya adalah dua istilah yang kini semakin sering terdengar: PDN (Produk Dalam Negeri) dan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri). Keduanya bukan sekadar angka administratif, melainkan faktor strategis yang bisa menentukan siapa pemenang dalam Mini Kompetisi.
Artikel ini akan menjelaskan secara sederhana bagaimana PDN dan TKDN bekerja, mengapa keduanya menjadi kunci kemenangan di era E-Purchasing, serta bagaimana penyedia bisa memanfaatkannya untuk bersaing lebih efektif.
Apa Itu PDN dan TKDN
Untuk memahami peran penting keduanya, kita perlu melihat definisinya terlebih dahulu.
TKDN adalah persentase nilai komponen dalam negeri yang digunakan dalam proses produksi suatu barang atau jasa. Ia menunjukkan sejauh mana bahan baku, tenaga kerja, dan proses produksi dilakukan di Indonesia.
Sedangkan PDN atau Produk Dalam Negeri, merupakan konsep yang lebih luas. Nilai PDN mencakup seluruh kontribusi dalam negeri — termasuk TKDN, penggunaan sumber daya manusia lokal, desain, serta teknologi buatan anak bangsa.
Dengan kata lain, TKDN adalah komponen utama dari PDN. Setiap kali TKDN meningkat, nilai PDN pun otomatis naik. Dan dalam sistem pengadaan pemerintah modern, peningkatan nilai PDN berarti peningkatan peluang untuk menang.
Mengapa PDN dan TKDN Penting di Era E-Purchasing
Era E-Purchasing adalah masa di mana semua proses pengadaan pemerintah berlangsung secara digital melalui E-Katalog LKPP.
Sistem ini bukan hanya menekankan kecepatan dan transparansi, tetapi juga keberpihakan terhadap ekonomi nasional. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan melalui pengadaan memberi manfaat bagi industri dalam negeri.
Karena itu, LKPP bersama Kementerian Perindustrian menjadikan PDN dan TKDN sebagai faktor utama dalam evaluasi penawaran di Mini Kompetisi.
Kini, pemenang bukan lagi ditentukan oleh siapa yang menawar paling murah, melainkan siapa yang paling banyak berkontribusi pada perekonomian nasional melalui produk lokal.
Dasar Hukum yang Menguatkan Kebijakan PDN dan TKDN
Kebijakan afirmasi terhadap produk dalam negeri tidak muncul tiba-tiba. Dasarnya sangat kuat dan bersifat nasional.
- Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 menegaskan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah harus berprinsip value for money — bukan hanya murah, tetapi juga memberi manfaat optimal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri mewajibkan penggunaan produk dalam negeri dalam setiap kegiatan pengadaan pemerintah.
- Keputusan Kepala LKPP Nomor 93 Tahun 2025 memperjelas implementasinya melalui sistem E-Purchasing Mini Kompetisi, dengan bobot penilaian 50% harga dan 50% PDN.
Artinya, pemerintah tidak hanya mendorong, tapi mewajibkan instansi untuk mengutamakan produk lokal dalam proses pengadaan.
Cara Sistem E-Katalog Menghitung Skor PDN dan TKDN
Sistem E-Katalog versi 6 secara otomatis menghitung skor penawaran penyedia menggunakan rumus:
Skor Akhir = (Skor Harga x 50%) + (Skor PDN x 50%)
Skor PDN diambil dari data TKDN yang dimasukkan penyedia dan diverifikasi oleh LKPP atau Kemenperin.
Semakin tinggi TKDN suatu produk, semakin besar nilai PDN-nya, dan semakin tinggi pula skor totalnya dalam Mini Kompetisi.
Inilah yang membuat PDN dan TKDN menjadi faktor strategis. Dua penyedia dengan harga hampir sama bisa mendapatkan hasil berbeda hanya karena nilai TKDN yang satu lebih tinggi.
Perbedaan Peran PDN dan TKDN dalam Mini Kompetisi
Meski sering disebut bersamaan, PDN dan TKDN memiliki peran yang sedikit berbeda.
TKDN lebih fokus pada aspek teknis produksi — berapa persen bahan, komponen, dan tenaga kerja lokal yang digunakan. Ia bersifat terukur dan biasanya diverifikasi melalui audit resmi oleh Kementerian Perindustrian.
Sementara PDN merupakan hasil agregasi nilai TKDN dan unsur lokal lainnya. Ia menjadi indikator akhir yang digunakan oleh sistem E-Katalog dalam proses penilaian.
Jadi, bisa dibilang TKDN adalah pondasi, sementara PDN adalah hasil akhirnya yang menentukan skor di Mini Kompetisi.
Strategi Penyedia untuk Meningkatkan TKDN
Bagi penyedia yang ingin bersaing di Mini Kompetisi, meningkatkan TKDN adalah langkah paling efektif untuk memperbesar peluang menang.
Berikut beberapa strategi yang bisa dilakukan:
- Gunakan bahan baku lokal.
Mengganti komponen impor dengan produk dalam negeri secara langsung menaikkan nilai TKDN. - Rekrut tenaga kerja Indonesia.
Proporsi tenaga kerja lokal juga masuk dalam perhitungan TKDN, jadi pastikan mayoritas SDM berasal dari dalam negeri. - Bermitra dengan pabrikan lokal.
Jika produk utama masih diproduksi di luar negeri, pertimbangkan kerja sama perakitan atau pengemasan di Indonesia. - Ajukan sertifikat TKDN resmi ke Kemenperin.
Sertifikat ini wajib untuk pengakuan nilai TKDN di sistem E-Katalog. - Perbarui data di sistem LKPP.
Pastikan nilai TKDN tercatat dengan benar agar sistem otomatis menghitung skor PDN dengan tepat.
Langkah-langkah ini tidak hanya membantu menang kompetisi, tetapi juga memperkuat reputasi penyedia sebagai mitra strategis pemerintah.
TKDN dan PDN Sebagai Alat Pemerataan Ekonomi
Kebijakan TKDN dan PDN bukan hanya urusan angka, tapi juga bagian dari upaya pemerintah menciptakan pemerataan ekonomi nasional.
Ketika produk lokal digunakan dalam skala besar oleh instansi pemerintah, maka rantai pasok dalam negeri ikut berkembang. Industri kecil dan menengah yang menjadi pemasok bahan lokal mendapatkan manfaat langsung.
Selain itu, kebijakan ini membantu menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Dengan begitu, belanja pemerintah tidak hanya menghasilkan barang, tetapi juga menumbuhkan ekonomi rakyat.
Studi Kasus: PDN dan TKDN Menentukan Hasil Kompetisi
Sebuah dinas di tingkat provinsi melakukan Mini Kompetisi pengadaan komputer. Dua penyedia ikut serta:
- Penyedia A: Harga Rp980 juta, TKDN 40%.
- Penyedia B: Harga Rp1,020 miliar, TKDN 75%.
Meski harga penyedia B sedikit lebih tinggi, sistem memberikan skor PDN lebih besar. Hasil perhitungan akhir menunjukkan penyedia B keluar sebagai pemenang karena total skornya lebih tinggi.
Kasus ini menunjukkan bahwa strategi menaikkan TKDN bisa menjadi kunci kemenangan, bahkan dengan selisih harga yang tidak kecil.
Dampak Positif bagi Pemerintah
Bagi pemerintah, kebijakan PDN dan TKDN membawa manfaat besar.
Pertama, memastikan belanja negara kembali ke ekonomi domestik.
Setiap transaksi di E-Katalog kini menjadi bagian dari upaya memperkuat industri nasional.
Kedua, meningkatkan transparansi dan kualitas pengadaan.
Dengan sistem skor otomatis, penilaian menjadi objektif dan terhindar dari intervensi manual.
Ketiga, mendorong kemandirian industri nasional.
Peningkatan permintaan terhadap produk lokal membuat produsen dalam negeri berlomba-lomba meningkatkan kapasitas dan kualitas.
Dengan begitu, E-Purchasing tidak hanya mempercepat belanja pemerintah, tapi juga menjadi alat pembangunan ekonomi.
Tantangan dalam Implementasi di Lapangan
Tentu saja, kebijakan PDN dan TKDN tidak lepas dari tantangan.
Masih banyak penyedia, terutama UMK, yang belum memahami cara menghitung TKDN atau belum memiliki sertifikat resmi. Proses sertifikasi juga bisa memakan waktu dan biaya, terutama bagi usaha kecil dengan sumber daya terbatas.
Selain itu, masih ditemukan penyedia yang mencantumkan nilai TKDN tanpa dasar perhitungan yang valid. Hal ini menuntut peran aktif PPK untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung.
Pemerintah terus berupaya menyederhanakan prosedur dan menyediakan pelatihan agar semua pelaku usaha bisa berpartisipasi secara adil.
Peran PPK dan UKPBJ dalam Mengawal Kebijakan
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan implementasi kebijakan PDN dan TKDN berjalan sesuai aturan.
PPK wajib memverifikasi sertifikat TKDN yang diunggah penyedia, memastikan nilai PDN di sistem sesuai dengan dokumen, dan melaporkan hasilnya secara transparan. Sementara UKPBJ bertugas melakukan pembinaan, memberikan edukasi, serta memastikan semua paket Mini Kompetisi menggunakan parameter PDN sesuai ketentuan.
Dengan sinergi keduanya, kebijakan afirmasi ini dapat berjalan efektif dan adil di seluruh Indonesia.
TKDN Sebagai Investasi Jangka Panjang
Banyak penyedia melihat TKDN hanya sebagai syarat teknis untuk ikut kompetisi. Padahal, nilai sebenarnya jauh lebih besar dari itu.
TKDN adalah investasi jangka panjang. Penyedia yang lebih dulu beradaptasi dengan kebijakan ini akan memiliki keunggulan kompetitif dalam jangka panjang, terutama ketika pemerintah semakin memperluas penerapan kewajiban PDN di berbagai sektor.
Selain itu, peningkatan TKDN juga membantu perusahaan memperkuat brand image sebagai pelaku usaha nasionalis dan berkontribusi nyata pada pembangunan ekonomi.
Dampak Kebijakan Ini bagi UMK
Kebijakan PDN dan TKDN juga membawa angin segar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK).
Banyak produk UMK yang sebenarnya memiliki kandungan lokal sangat tinggi, hanya saja belum tersertifikasi secara resmi. Melalui program afirmasi, pemerintah memberi peluang besar bagi UMK untuk masuk ke E-Katalog lokal dan bersaing lewat nilai TKDN mereka.
Dengan pendampingan dan pelatihan, UMK kini bisa menjadi bagian penting dari rantai pasok nasional — bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai peserta aktif dalam sistem E-Purchasing.
Menuju Ekosistem Pengadaan yang Berkelanjutan
Kebijakan PDN dan TKDN juga mendukung terwujudnya ekosistem pengadaan yang berkelanjutan.
Dengan menekankan penggunaan produk lokal, pemerintah secara tidak langsung menurunkan jejak karbon dari transportasi impor dan memperkuat industri dalam negeri.
Hal ini sejalan dengan agenda green procurement yang sedang digalakkan di berbagai negara maju.
E-Purchasing berbasis PDN dan TKDN menjadikan Indonesia lebih siap menghadapi tantangan global sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
PDN dan TKDN Adalah Masa Depan Pengadaan
Era E-Purchasing bukan lagi soal siapa yang tercepat atau termurah, tetapi siapa yang paling memberikan nilai bagi bangsa.
PDN dan TKDN adalah simbol dari perubahan paradigma tersebut — dari sekadar belanja menjadi strategi pembangunan ekonomi.
Bagi penyedia, memahami dan mengoptimalkan keduanya bukan pilihan, tapi keharusan jika ingin terus eksis di dunia pengadaan pemerintah.
Setiap poin TKDN yang meningkat berarti langkah kecil menuju kemandirian industri nasional.
Dan setiap nilai PDN yang bertambah berarti satu langkah lebih dekat menuju pengadaan yang efisien, adil, dan berdaulat.
