Penyedia Asing di Pengadaan Nasional, Bolehkah?

Pendahuluan Dalam era globalisasi dan persaingan pasar yang semakin terbuka, pertanyaan tentang peran penyedia asing dalam pengadaan barang dan jasa nasional menjadi isu hangat. Di satu sisi, menghadirkan vendor internasional dapat menambah kualitas, teknologi, serta daya saing proyek; namun di…

Klarifikasi Penawaran: Apa Boleh Dilakukan?

Pendahuluan Dalam proses pengadaan barang dan jasa, prosedur lelang atau seleksi penawaran bertujuan memastikan transparansi, persaingan sehat, dan efisiensi anggaran. Namun, di lapangan sering timbul kebingungan: sejauh manakah pihak panitia dapat melakukan klarifikasi atas penawaran yang masuk tanpa melanggar prinsip…

Penyedia Tidak Menyelesaikan Pekerjaan? Ini Langkahnya

Pendahuluan Dalam dunia bisnis dan proyek, keberhasilan tak hanya diukur dari rencana awal yang matang, tetapi terutama dari kemampuan mitra untuk menuntaskan tanggung jawabnya sesuai kesepakatan. Saat penyedia layanan atau kontraktor gagal menyelesaikan pekerjaan, kerugian finansial dan reputasi tak terhindarkan.…

Apa Saja Indikator Keberhasilan Penerapan TKDN?

Pendahuluan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan instrumen kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan pemanfaatan produk, jasa, dan bahan baku lokal dalam berbagai sektor industri nasional. Sejak pertama kali diperkenalkan melalui Peraturan Presiden dan kemudian diperkuat dengan regulasi di sektor telekomunikasi,…

Bagaimana Penyedia Menjawab Klarifikasi Terkait TKDN?

1. Pendahuluan Dalam era globalisasi ekonomi dan persaingan industri yang kian ketat, pemerintah Indonesia menempatkan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan industri nasional. Melalui Peraturan Presiden No. 16/2018 dan berbagai regulasi turunannya, setiap penyedia…

Audit TKDN oleh Pihak Ketiga: Kapan dan Bagaimana?

1. Pendahuluan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan salah satu instrumen penting dalam kebijakan industrialisasi dan pengembangan lokal di Indonesia. Pemerintah mendorong penggunaan produk dan jasa dalam negeri melalui persyaratan TKDN dalam berbagai proyek, terutama proyek pemerintah. Untuk menjamin keakuratan…

Apakah TKDN Harus Dibuktikan Kembali Saat Pelaksanaan?

Pendahuluan Dalam upaya mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Melalui kebijakan ini, setiap proyek pengadaan barang/jasa pemerintah wajib memperhitungkan persentase nilai komponen dalam negeri. Namun dalam praktiknya,…

Prosedur Verifikasi TKDN dalam Proses Evaluasi

Kata Pengantar Dalam upaya memperkuat industri nasional serta mendorong penggunaan produk dan jasa dalam negeri, Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Kebijakan ini tidak hanya berperan sebagai instrumen proteksi, tetapi juga sebagai katalis untuk meningkatkan nilai…

Proyek Swasta, Apakah Harus Mematuhi TKDN Juga?

Pendahuluan Dalam beberapa dekade terakhir, kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi salah satu instrumen kebijakan strategis bagi pembangunan ekonomi nasional. Fokus utama regulasi ini terletak pada proyek-proyek pemerintah, dengan tujuan untuk mendorong penggunaan produk, barang, dan jasa lokal guna…

Penawaran TKDN Lebih Tinggi, Apakah Selalu Menang?

Pendahuluan Dalam era globalisasi dan liberalisasi perdagangan, kebijakan pemerintah untuk mendorong penggunaan komponen dalam negeri menjadi sangat penting. Salah satu instrumen utama adalah kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang diterapkan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Inti kebijakan ini…