Pendahuluan Dalam pengelolaan pengadaan barang, ketepatan waktu pengiriman menjadi salah satu parameter kunci untuk menjamin kelancaran operasional organisasi. Namun, tak jarang terjadi keterlambatan dari penyedia (vendor) yang dapat mengganggu proses produksi, distribusi, bahkan reputasi lembaga pengadaan. Untuk memastikan kepatuhan jadwal,…
Proses pengadaan barang/jasa pemerintah menuntut ketepatan waktu dalam pelaksanaan kontrak. Ketepatan ini tidak hanya berkaitan dengan efisiensi administrasi, namun juga berdampak langsung pada kelangsungan layanan publik, realisasi program pembangunan, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara. Namun, tidak jarang dalam praktik,…
Pendahuluan Dalam era layanan digital dan kontrak berbasis teknologi informasi, hubungan antara penyedia layanan (provider) dan pengguna/klien sangat bergantung pada kesepakatan spesifikasi teknis dan fungsional yang tertuang dalam kontrak. Spesifikasi tersebut menjadi tolok ukur kinerja, kualitas, dan keandalan layanan yang…
1. Pendahuluan Dalam dunia bisnis dan proyek, hubungan antara klien dan penyedia jasa atau barang dibangun di atas kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak formal. Namun, tidak jarang proses ini menemui kendala ketika penyedia mengundurkan diri sebelum kontrak resmi diteken. Artikel…
Pendahuluan Dalam era globalisasi dan persaingan pasar yang semakin terbuka, pertanyaan tentang peran penyedia asing dalam pengadaan barang dan jasa nasional menjadi isu hangat. Di satu sisi, menghadirkan vendor internasional dapat menambah kualitas, teknologi, serta daya saing proyek; namun di…
Pendahuluan Dalam proses pengadaan barang dan jasa, prosedur lelang atau seleksi penawaran bertujuan memastikan transparansi, persaingan sehat, dan efisiensi anggaran. Namun, di lapangan sering timbul kebingungan: sejauh manakah pihak panitia dapat melakukan klarifikasi atas penawaran yang masuk tanpa melanggar prinsip…
Pendahuluan Dalam dunia bisnis dan proyek, keberhasilan tak hanya diukur dari rencana awal yang matang, tetapi terutama dari kemampuan mitra untuk menuntaskan tanggung jawabnya sesuai kesepakatan. Saat penyedia layanan atau kontraktor gagal menyelesaikan pekerjaan, kerugian finansial dan reputasi tak terhindarkan.…
Pendahuluan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan instrumen kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan pemanfaatan produk, jasa, dan bahan baku lokal dalam berbagai sektor industri nasional. Sejak pertama kali diperkenalkan melalui Peraturan Presiden dan kemudian diperkuat dengan regulasi di sektor telekomunikasi,…
1. Pendahuluan Dalam era globalisasi ekonomi dan persaingan industri yang kian ketat, pemerintah Indonesia menempatkan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan industri nasional. Melalui Peraturan Presiden No. 16/2018 dan berbagai regulasi turunannya, setiap penyedia…
1. Pendahuluan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan salah satu instrumen penting dalam kebijakan industrialisasi dan pengembangan lokal di Indonesia. Pemerintah mendorong penggunaan produk dan jasa dalam negeri melalui persyaratan TKDN dalam berbagai proyek, terutama proyek pemerintah. Untuk menjamin keakuratan…