Apakah Bisa Membatalkan Kontrak Secara Sepihak?

1. Pendahuluan

Kontrak merupakan fondasi utama dalam hubungan bisnis, pengadaan barang dan jasa, maupun kerja sama jangka panjang antara dua pihak atau lebih. Dengan kontrak, seluruh pihak memperoleh jaminan tertulis atas hak dan kewajibannya-baik dalam hal pembayaran, pengiriman, mutu produk, jadwal pelaksanaan, hingga penyelesaian sengketa. Namun, dalam kenyataan praktik, tak semua kontrak berjalan mulus hingga akhir masa berlakunya.

Banyak faktor yang bisa menyebabkan salah satu pihak berpikir untuk mengakhiri kontrak lebih awal dan secara sepihak. Misalnya, ketika vendor tidak mampu memenuhi kualitas produk sesuai spesifikasi, ketika penyedia jasa terlambat menyelesaikan pekerjaan secara konsisten, atau bahkan ketika kondisi eksternal-seperti bencana alam atau perubahan kebijakan nasional-mengubah seluruh konteks pelaksanaan kontrak.

Dalam kondisi-kondisi seperti itu, pertanyaan yang muncul adalah: Apakah mungkin membatalkan kontrak secara sepihak? Dan jika ya, apa saja syarat, prosedur, dan konsekuensi hukumnya? Apakah pembatalan sepihak bisa dilakukan tanpa risiko? Bagaimana jika kontrak tidak secara tegas mengatur tentang pemutusan?

Artikel ini akan membahas secara menyeluruh topik pembatalan kontrak sepihak-baik dari sisi konsep hukum, dasar legalitas, alasan-alasan yang sah, hingga strategi praktis untuk melaksanakannya secara tertib. Pembaca akan memperoleh pemahaman mendalam tentang bagaimana melakukan pembatalan secara aman, minim risiko hukum, dan tetap menjaga profesionalitas hubungan bisnis.

2. Pengertian Pembatalan Kontrak Sepihak

Pembatalan kontrak secara sepihak mengacu pada tindakan salah satu pihak dalam hubungan kontraktual yang memilih untuk mengakhiri dan menghentikan seluruh atau sebagian kewajiban dan hak kontrak tanpa adanya persetujuan eksplisit dari pihak lainnya. Dalam konteks hukum perdata, tindakan ini dikenal juga sebagai “termination” (pemutusan kontrak) atau “rescission” (pembatalan kontrak). Namun penting untuk dicatat bahwa pembatalan sepihak tidak bisa dilakukan secara sembarangan.

Pada prinsipnya, kontrak bersifat mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya-sesuai asas pacta sunt servanda. Artinya, jika salah satu pihak tiba-tiba membatalkan kontrak tanpa dasar sah, tindakan itu dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Akibatnya, pihak yang merasa dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi atau memproses gugatan hukum terhadap pihak pembatal.

Namun demikian, hukum juga memberikan ruang untuk membatalkan kontrak secara sepihak dalam kondisi tertentu, seperti ketika terjadi wanprestasi berat (cidera janji), force majeure (keadaan memaksa), atau jika sebelumnya sudah disepakati dalam klausul kontrak bahwa pembatalan sepihak diperbolehkan dengan syarat tertentu (misalnya dengan pemberitahuan 30 hari sebelumnya).

Dengan kata lain, pembatalan kontrak sepihak hanya sah jika:

Telah diatur secara eksplisit dalam kontrak itu sendiri, melalui klausul termination atau exit clause.
Didukung oleh hukum positif (seperti KUHPerdata, Perpres, atau peraturan sektoral).
Didasarkan pada kejadian yang valid, seperti wanprestasi, ketidakseimbangan kinerja, atau kondisi luar biasa.

Penting bagi setiap pihak yang terlibat dalam kontrak untuk memahami konsep ini dengan baik, karena kesalahan dalam melakukan pembatalan sepihak tidak hanya dapat menimbulkan konsekuensi hukum, tetapi juga merusak reputasi, kepercayaan mitra bisnis, serta hubungan jangka panjang yang telah dibangun.

3. Dasar Hukum dan Regulasi Pembatalan

Dalam sistem hukum Indonesia, pembatalan kontrak secara sepihak memiliki dasar hukum yang cukup kuat, asalkan dilakukan dengan memenuhi syarat tertentu. Pemahaman terhadap regulasi yang relevan menjadi kunci agar pembatalan tidak menimbulkan gugatan balik atau sengketa yang merugikan.

a. KUHPerdata Pasal 1266-1270

Pasal-pasal ini mengatur syarat dan akibat pembatalan perjanjian. Pada dasarnya, kontrak yang tidak mencantumkan klausul pembatalan secara eksplisit tetap dapat dibatalkan melalui putusan hakim. Namun, jika dalam kontrak sudah dicantumkan bahwa pembatalan dapat dilakukan sepihak dalam kondisi tertentu, maka pihak yang merasa dirugikan dapat membatalkan tanpa melalui pengadilan.

Pasal 1266 KUHPerdata menyatakan bahwa syarat batal harus dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian apabila pihak tidak menepati kewajibannya.
Pasal 1267-1269 menegaskan bahwa pihak yang dirugikan oleh wanprestasi berhak untuk menuntut pemenuhan, pembatalan, atau ganti rugi.

b. Pasal 1243-1253 KUHPerdata tentang Cidera Janji

Jika salah satu pihak lalai atau gagal melaksanakan isi perjanjian (wanprestasi), pihak lain memiliki dasar untuk meminta pembatalan dan menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan.

Misalnya, jika vendor tidak mengirim barang sesuai jadwal atau spesifikasi, pembeli berhak untuk membatalkan kontrak dan meminta kompensasi.

c. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021

Untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah, Perpres ini secara eksplisit mengatur tentang pemutusan kontrak, baik secara sepihak oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) maupun oleh penyedia. Pemutusan dapat dilakukan jika:

Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.
Penyedia terbukti melakukan pelanggaran berat.
Terjadi force majeure berkepanjangan.

Perpres juga mengatur bahwa pemutusan harus didokumentasikan dalam berita acara dan dilaporkan melalui sistem pengadaan nasional.

d. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Jika kontrak mengandung klausul penyelesaian melalui arbitrase, maka pembatalan kontrak tidak boleh langsung dibawa ke pengadilan, melainkan diselesaikan melalui lembaga arbitrase seperti BANI.

Kesimpulan: Setiap langkah pembatalan sepihak harus memiliki dasar legal dan dokumentasi lengkap. Tanpa landasan KUHPerdata, Perpres, atau klausul arbitrase, tindakan pembatalan bisa dianggap sewenang-wenang dan membuka potensi gugatan balik oleh pihak lawan.

4. Ketentuan dalam Kontrak: Klausul Termination

Salah satu syarat mutlak untuk membatalkan kontrak sepihak secara sah dan minim risiko adalah adanya klausul termination yang jelas, eksplisit, dan disepakati sejak awal kontrak. Klausul ini menjadi acuan formal dalam menentukan kapan, mengapa, dan bagaimana kontrak dapat dihentikan sebelum waktunya.

a. Termination for Cause

Ini adalah jenis pemutusan kontrak yang dilakukan karena adanya pelanggaran serius atau wanprestasi, misalnya:

Keterlambatan pengiriman melebihi batas toleransi.
Barang atau jasa tidak sesuai spesifikasi teknis.
Vendor tidak menindaklanjuti surat peringatan.
Terbukti melakukan penipuan atau korupsi.

Dalam klausul ini, biasanya disebutkan bahwa pihak yang dirugikan berhak memutus kontrak setelah memberikan notice tertulis dan tenggat perbaikan (grace period) yang telah berlalu tanpa ada perbaikan.

b. Termination for Convenience

Berbeda dari termination for cause, jenis ini memberikan hak membatalkan kontrak tanpa harus ada pelanggaran. Biasanya dicantumkan dalam kontrak jangka panjang atau kontrak dengan potensi risiko politik atau ekonomi tinggi.

Contoh aplikasinya:

Pembeli membatalkan karena strategi perusahaan berubah.
Pemerintah membatalkan karena kebijakan fiskal berubah.

Namun, karena tidak ada pelanggaran, maka pihak pembatal wajib membayar kompensasi kepada pihak lain, seperti:

Biaya yang sudah dikeluarkan.
Denda pembatalan (termination fee).
Penggantian kehilangan laba potensial (sesuai kontrak).

c. Notice Period (Jangka Waktu Pemberitahuan)

Klausul termination harus mencantumkan waktu minimal pemberitahuan sebelum pembatalan menjadi efektif, misalnya:

30 hari untuk termination for convenience.
7-14 hari untuk termination for cause (setelah notice of default dikirimkan).

Jangka waktu ini memberi waktu bagi pihak lain untuk mengajukan klarifikasi, menyelesaikan pekerjaan yang tersisa, atau menyiapkan proses administrasi.

d. Obligasi Setelah Termination

Pemutusan kontrak bukan berarti semua kewajiban berakhir. Klausul termination yang baik mencantumkan:

Kewajiban menyelesaikan pekerjaan yang sedang berjalan.
Pengembalian uang muka atau jaminan pelaksanaan.
Penyerahan dokumen teknis atau laporan akhir.
Penyimpanan rahasia informasi tetap berlaku.

e. Contoh Redaksi Klausul Termination

“Masing-masing pihak berhak memutuskan kontrak apabila pihak lainnya terbukti melakukan wanprestasi, setelah diberikan peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender. Pemutusan dilakukan dengan surat resmi yang menjelaskan alasan pemutusan serta dokumentasi pendukung lainnya. Pihak yang memutuskan tidak bertanggung jawab atas kerugian lanjutan setelah tanggal efektif pemutusan.”

f. Risiko Tanpa Klausul Termination

Jika kontrak tidak mencantumkan ketentuan termination:

Langkah hukum harus melalui pengadilan.
Proses pembatalan bisa memakan waktu dan biaya besar.
Sulit mengakhiri kerja sama meski sudah terbukti vendor lalai.

Solusi: Tambahkan klausul termination ke dalam semua kontrak baru. Untuk kontrak lama, evaluasi apakah addendum diperlukan untuk menyisipkan mekanisme pemutusan.

5. Alasan Sah untuk Pembatalan Sepihak

Pembatalan kontrak secara sepihak bukan keputusan yang dapat diambil secara emosional atau karena ketidakcocokan sesaat. Langkah ini hanya bisa dilakukan jika terdapat alasan hukum dan fakta kuat yang dapat dipertanggungjawabkan. Berikut uraian lebih dalam untuk masing-masing alasan sah:

5.1. Wanprestasi (Cidera Janji)

Wanprestasi adalah pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak. Contoh konkrit termasuk:

Vendor gagal menyerahkan barang sesuai spesifikasi meski sudah diberi waktu perbaikan.
Pembayaran termin dari pembeli tertunda lebih dari batas waktu kontrak.
Kontraktor meninggalkan lokasi proyek tanpa penyelesaian pekerjaan.

Wanprestasi harus dibuktikan dengan dokumen, seperti laporan kemajuan, berita acara pemeriksaan, korespondensi resmi, dan hasil QC (quality control).

Catatan: Tidak semua wanprestasi langsung dapat dijadikan alasan pemutusan. Pihak yang dirugikan wajib memberi kesempatan perbaikan atau mediasi sebelum pembatalan.

5.2. Force Majeure

Force majeure adalah kejadian tak terduga yang membuat salah satu pihak secara objektif tidak mampu melaksanakan kewajibannya.

Contoh kejadian force majeure:

Gempa bumi menghancurkan fasilitas produksi vendor.
Pandemi global menyebabkan lockdown dan gangguan logistik.
Perang atau kerusuhan sipil menutup akses pengiriman.

Dalam kontrak profesional, force majeure harus didefinisikan secara eksplisit-termasuk kewajiban pemberitahuan dalam waktu tertentu (biasanya 7-14 hari sejak kejadian).

Jika dampak force majeure berkepanjangan dan tidak memungkinkan pemulihan, maka pembatalan kontrak bisa dilakukan tanpa penalti.

5.3. Kepentingan Umum atau Keadaan Ekstrem

Untuk kontrak sektor publik atau proyek strategis nasional, pembatalan sepihak bisa terjadi jika:

Ada perubahan kebijakan nasional, seperti larangan ekspor atau revisi anggaran negara.
Pemerintah membutuhkan alokasi anggaran atau sumber daya ke program prioritas lainnya (misalnya, saat terjadi bencana alam nasional).
Kebijakan politik atau keamanan nasional menuntut penghentian proyek demi stabilitas negara.

Mekanisme pembatalan jenis ini biasanya diatur dalam Perpres atau Peraturan Menteri, dan membutuhkan dokumentasi resmi serta persetujuan dari instansi pengawas.

5.4. Putusan Pengadilan atau Arbitrase

Dalam beberapa kasus, pembatalan tidak dilakukan oleh pihak kontrak, tetapi diperintahkan oleh otoritas hukum:

Pengadilan menyatakan kontrak tidak sah karena cacat hukum (misalnya ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang).
Arbitrase memutuskan adanya fraud, kesepakatan yang tidak adil, atau pelanggaran berat terhadap prinsip kontraktual.

Keputusan ini bersifat mengikat dan tidak bisa dilawan, kecuali ada banding atau permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase melalui jalur yang diatur dalam UU Arbitrase.

6. Prosedur Pembatalan Kontrak Sepihak

Langkah pembatalan sepihak harus dilakukan secara prosedural dan terstruktur agar sah di mata hukum dan tidak menimbulkan konsekuensi tambahan.

6.1. Peringatan dan Surat Peringatan (Warning Letter)

Tahap 1: Teguran Awal

Komunikasikan secara informal (telepon atau email) bahwa terjadi ketidaksesuaian.
Tujuannya bukan untuk menekan, tetapi untuk memberi waktu perbaikan.

Tahap 2: Surat Peringatan Resmi

Kirimkan Surat Peringatan I (SP1), lalu SP2 jika tidak ada respon.
Gunakan kop resmi dan cantumkan rincian pelanggaran serta tenggat waktu perbaikan (biasanya 5-10 hari kalender).
Sertakan dokumentasi pelanggaran sebagai lampiran.

Tips: Surat ini sebaiknya ditandatangani oleh pejabat berwenang dan dikirimkan dengan metode yang dapat dilacak (seperti email resmi, kurir dengan tanda terima, atau melalui sistem e-contract).

6.2. Pemberitahuan Resmi (Notice of Termination)

Jika vendor tidak memperbaiki wanprestasi setelah masa tenggang, kirimkan Surat Pemutusan Kontrak yang mencakup:

Referensi kontrak (nomor, tanggal, pasal termination).
Alasan pembatalan yang telah diidentifikasi.
Tanggal efektif pembatalan (sesuai notice period).
Instruksi penutupan: penyerahan barang sisa, dokumen administrasi, jaminan.

Notice ini harus ditandatangani secara resmi oleh pihak yang berwenang, dan disampaikan kepada semua stakeholder terkait (vendor, tim legal, auditor internal).

6.3. Dokumentasi dan Pelaporan

Setiap langkah harus didokumentasikan untuk mengantisipasi audit, gugatan, atau pengawasan eksternal, termasuk:

Salinan semua surat peringatan dan termination notice.
Log komunikasi (email, notulen rapat, chat resmi).
Bukti wanprestasi: laporan lapangan, dokumen hasil QC, invoice bermasalah.
Berita Acara pertemuan atau negosiasi dengan vendor.

Data ini juga menjadi referensi untuk penyusunan blacklist, pembelajaran perbaikan kontrak berikutnya, atau permintaan ganti rugi.

6.4. Pemulihan dan Kompensasi Kerugian

Jika kontrak sudah dihentikan, pihak yang dirugikan berhak menagih kompensasi sesuai ketentuan kontrak dan KUHPerdata:

Perhitungan kerugian aktual: biaya keterlambatan, pemborosan bahan, biaya vendor pengganti.
Terapkan penalti kontraktual: potong dari jaminan pelaksanaan atau retensi.
Klaim ganti rugi tambahan (jika disepakati), melalui pengadilan atau arbitrase.
Ajukan tuntutan jika vendor membantah tanggung jawab atau tidak membayar penalti.

7. Risiko dan Dampak Pembatalan Sepihak

Meskipun ada alasan hukum, membatalkan kontrak secara sepihak tetap merupakan langkah serius yang harus dihitung risikonya secara cermat. Bila dilakukan secara sembrono atau tanpa dasar hukum yang kuat, tindakan ini dapat menimbulkan dampak hukum, finansial, dan reputasi bagi pihak pembatal.

7.1. Sanksi Kontraktual dan Denda

Sebagian kontrak memuat klausul penalti timbal balik, yang menyatakan bahwa pembatalan sepihak tanpa dasar dapat dikenakan:

Denda pembatalan tetap (termination penalty), misalnya 5-10% dari sisa nilai kontrak.
Biaya kompensasi atas persiapan vendor yang telah dilakukan (mobilisasi, pembelian bahan, tenaga kerja).
Keharusan mengembalikan uang muka dalam waktu tertentu, disertai bunga atau penalti keterlambatan.

Contoh: Jika sebuah instansi membatalkan kontrak jasa konsultansi sebelum pelaksanaan dimulai tanpa alasan hukum yang jelas, penyedia jasa bisa menuntut biaya mobilisasi dan waktu persiapan.

7.2. Tuntutan Ganti Rugi dan Gugatan Balik

Pihak yang dibatalkan secara sepihak berhak menempuh jalur hukum untuk:

Mengajukan gugatan perdata atas wanprestasi pembatalan kontrak.
Menuntut ganti rugi langsung dan tidak langsung, seperti kehilangan potensi keuntungan (loss of profit), kerugian reputasi, atau biaya hukum.
Menahan aset atau tagihan melalui jalur hukum sebagai ganti rugi.

Dalam beberapa kasus, vendor bahkan dapat memasukkan sengketa ke dalam daftar hitam reputasi pembeli, terutama jika pelanggaran dilakukan oleh korporasi swasta atau BUMN.

7.3. Risiko Reputasi dan Relasi Bisnis

Dampak yang sering diabaikan tetapi sangat nyata adalah kerusakan hubungan jangka panjang dengan:

Vendor yang merasa diperlakukan tidak adil, enggan mengikuti tender atau kerja sama lagi.
Asosiasi industri yang bisa menyebarkan informasi tentang praktik tidak fair buyer.
Lembaga audit atau regulator, yang menilai instansi atau perusahaan tidak memiliki tata kelola kontrak yang baik.

Dalam industri yang saling terhubung, satu reputasi buruk bisa menyebar cepat dan menurunkan daya tawar di pasar.

8. Alternatif Selain Pembatalan Sepihak

Sebelum memutuskan untuk membatalkan kontrak secara sepihak, penting untuk mengeksplorasi berbagai alternatif penyelesaian yang lebih kolaboratif, minim risiko, dan tetap efektif.

8.1. Negosiasi dan Amendemen Kontrak

Alih-alih mengakhiri kontrak, banyak permasalahan dapat diselesaikan melalui:

Addendum atau perubahan kontrak, yang disepakati kedua pihak.
Penyesuaian ruang lingkup pekerjaan (scope adjustment).
Revisi jadwal pelaksanaan karena situasi tidak terduga (rescheduling).
Penurunan volume atau nilai kontrak karena adanya rasionalisasi anggaran.

Contoh: Jika vendor mengalami keterlambatan bahan baku karena pandemi, kontrak bisa diperpanjang 1 bulan dan termin pembayaran disesuaikan.

Langkah ini menjaga keberlanjutan kerja sama, menghindari sanksi hukum, dan memberikan fleksibilitas bisnis.

8.2. Mediasi dan Arbitrase

Jika negosiasi menemui jalan buntu, gunakan jalur Alternative Dispute Resolution (ADR) seperti:

Mediasi: Pihak ketiga netral (mediator) memfasilitasi dialog tanpa memutuskan. Cocok untuk konflik internal dan non-formal.
Arbitrase: Lembaga arbitrase (seperti BANI di Indonesia) menyidangkan perkara dan mengeluarkan keputusan mengikat secara hukum, namun lebih cepat dan rahasia dibanding pengadilan umum.

ADR biasanya sudah tercantum dalam kontrak, dan dipilih sebagai alternatif penyelesaian sebelum membawa ke meja hijau.

Keuntungan: Proses lebih cepat, hemat biaya, dan menjaga hubungan bisnis.

8.3. Rescission by Mutual Agreement

Salah satu jalan tengah paling aman adalah pembatalan kontrak berdasarkan kesepakatan bersama, yang disebut:

Termination by mutual consent
Voluntary rescission

Dalam hal ini, kedua belah pihak menyetujui secara resmi untuk mengakhiri kontrak, biasanya dengan:

Ketentuan penyelesaian keuangan (balance payment, refund, dsb.)
Penyerahan hasil pekerjaan atau dokumentasi sejauh yang telah dikerjakan.
Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Pembatalan (baik berbentuk surat maupun lampiran kontrak).

Contoh: Dalam proyek pembangunan fasilitas olahraga, kontraktor menyadari tidak mampu menyelesaikan tepat waktu. Pihak pembeli dan kontraktor sepakat membatalkan dan vendor hanya menerima pembayaran progres.

Keuntungan dari pendekatan ini:

Minim konflik hukum
Dapat dinegosiasikan dengan syarat yang lebih adil
Menjaga relasi bisnis untuk kemungkinan kerja sama di masa depan

9. Studi Kasus Singkat

Perusahaan X vs Vendor Y

Vendor Y gagal kirim mesin sesuai jadwal 90 hari. Setelah warning dan deadline tak dipenuhi, Perusahaan X kirim notice 30 hari. Vendor Y menggugat balik, namun kontrak kuat mengacu KUHPerdata Pasal 1266. Akhirnya proses litigasi dimenangkan Perusahaan X, vendor mengganti kerugian dan bayar penalti.

10. Tips Praktis bagi Pihak Pembatal

Selalu Dokumen semua komunikasi.
Rujuk pasal kontrak sebelum kirim notice.
Konsultasi hukum untuk meminimalkan risiko gugatan.
Pertimbangkan reputasi, gunakan negosiasi dulu.
Siapkan data kerugian untuk tuntut ganti rugi.

11. Kesimpulan

Pembatalan kontrak sepihak hanya dapat dilakukan jika berdasar klausul kontrak atau hukum-wanprestasi, force majeure, atau putusan pengadilan. Prosedur harus tertib: warning, notice, dokumentasi, dan perhitungan kerugian. Risiko meliputi penalti balik, tuntutan ganti rugi, dan kerusakan reputasi. Sebelum mengambil langkah drastis, utamakan negosiasi, mediasi, atau rescission bersama agar hubungan bisnis tetap terjaga.

Dengan pemahaman yang matang, langkah pembatalan sepihak dapat ditempuh secara aman, efektif, dan legal.