• +021-4786-2224
  • info@sekolahpengadaan.id

KELAS ONLINE

Pedoman Pengadaan Alat Kesehatan dan Obat

PENGANTAR :

Sektor Kesehatan merupakan sektor yang sangat esensial dan sifatnya urgent (mendesak), sehingga sektor ini menjadi salah satu fokus Pemerintah untuk diberikan Prioritas baik dari segi Anggaran maupun Pelayanan. Besarnya alokasi anggaran pada sektor ini menimbulkan potensi pada besarnya penyimpangan dalam proses pengadaan barang jasanya khususnya alat kesehatan dan obat, sehingga dapat kita saksikan dalam berbagai pemberitaan, adanya kasus kasus kerugian negara yang berakibat pada permasalahan hukum.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan LKPP sudah berupaya melakukan pembenahan,khususnya dari sisi Regulasi Pengadaan. Regulai tersebut tidak serta merta dapat diketahui dan di implementasikan oleh semua pihak, sehingga dengan minimnya pengetahuan serta pengalaman, menjadikan proses pengadaan sektor kesehatan menyisakan berbagai macam permasalahan hukum. Sektor kesehatan mendapat alokasi dana APBN dan APBD dengan jumlah yang tidak sedikit yaitu Rp36 triliun pada tahun 2018, yang perlu di optimalkan penggunaannya untuk kepentingan masyarakat. Perlu dibenahi beberapa kekurangan seperti pemborosan alkes yang tidak terpakai di beberapa rumah sakit karena tidak sesuai spesifikasi, pemeliharaan yang buruk, ataupun kurangnya tenaga SDM yang mengoperasikan merupakan potret buruknya tata kelola alkes secara umum yang mengakibatkan inefisiensi dalam penggunaan uang negara.Masih minimnya standar kebutuhan dan spesifikasi alkes; dan pedoman pemilihan alkes yang sesuai dengan kebutuhan di fasilitas kesehatan, menyebabkan banyaknya kasus pengadaan alkes yang tidak sesuai kebutuhan, tidak sesuai spesifikasi dan/atau pembelian alkes yang berlebihan.

Sektor Kesehatan merupakan sektor yang sangat esensial dan sifatnya urgent (mendesak), sehingga sektor ini menjadi salah satu fokus Pemerintah untuk diberikan Prioritas baik dari segi Anggaran maupun Pelayanan. Besarnya alokasi anggaran pada sektor ini menimbulkan potensi pada besarnya penyimpangan dalam proses pengadaan barang jasanya khususnya alat kesehatan dan obat, sehingga dapat kita saksikan dalam berbagai pemberitaan, adanya kasus kasus kerugian negara yang berakibat pada permasalahan hukum.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan LKPP sudah berupaya melakukan pembenahan,khususnya dari sisi Regulasi Pengadaan. Regulai tersebut tidak serta merta dapat diketahui dan di implementasikan oleh semua pihak, sehingga dengan minimnya pengetahuan serta pengalaman, menjadikan proses pengadaan sektor kesehatan menyisakan berbagai macam permasalahan hukum. Sektor kesehatan mendapat alokasi dana APBN dan APBD dengan jumlah yang tidak sedikit yaitu Rp36 triliun pada tahun 2018, yang perlu di optimalkan penggunaannya untuk kepentingan masyarakat. Perlu dibenahi beberapa kekurangan seperti pemborosan alkes yang tidak terpakai di beberapa rumah sakit karena tidak sesuai spesifikasi, pemeliharaan yang buruk, ataupun kurangnya tenaga SDM yang mengoperasikan merupakan potret buruknya tata kelola alkes secara umum yang mengakibatkan inefisiensi dalam penggunaan uang negara.Masih minimnya standar kebutuhan dan spesifikasi alkes; dan pedoman pemilihan alkes yang sesuai dengan kebutuhan di fasilitas kesehatan, menyebabkan banyaknya kasus pengadaan alkes yang tidak sesuai kebutuhan, tidak sesuai spesifikasi dan/atau pembelian alkes yang berlebihan.

Latar Belakang

  • Besarnya Anggaran Sektor Kesehatan
  • Masih banyaknya ditemukan Penyimpangan dalam Pengadaan Sektor Kesehatan
  • Masih Minimnya Pengetahuan akan Tata Cara Pengadaan
  • Perencanaan Pengadaan sektor kesehatan masih belum baik, sehingga pengadaan tidak sesuai spesifikasi dan kebutuhan

Solusi

Kami dari LPKN Training Center yang fokus kepada Pendidikan dan Pelatihan sektor Pengadaan Barang/Jasa sejak 2003, ber inisiatif untuk menyiapkan Kelas Online (webinar), kelas ini dapat diikuti oleh semua pihak dari manapun berada secara Online, sehingga dapat menekan biaya untuk meningkatkan SDM pada Pengadaan Barang/Jasa Sektor Kesehatan.

MATERI... !

Berikut Adalah Materi Yang Akan Anda Dapatkan :

  • 1. Regulasi Pengadaan Alat Kesehatan dan obat RS sesuai dengan standar akreditasi KARS
  • 2. Perencanaan pengadaan dan pelaksanaan pemilihan penyedia ALKES
  • 3. Perencanaan pengadaan dan pelaksanaan pemilihan penyedia OBAT
  • 4. Tatacara pengendalian kontrak pengadaan alkes & obat

Metode Pembelajaran :

  • Kelas Online
  • Menggunakan Aplikasi gotomeeting (webinar)
  • Peserta mengikuti melalui Laptop / HP yang terhubung ke Internet
  • Narasumber memberikan Paparan
  • Peserta bertanya melalui Chat dan atau bertanya langsung
  • Diskusi di Grup WA

Narasumber :

Narasumber merupakan TOT yang bersertifikat dari LKPP, dan merupakan praktisi pengadaan pada sektor Kesehatan.

Waktu & Info Pendaftaran

Berikut adalah waktu dan info pendaftaran webinar :

Waktu :

  • 4 sesi Pertemuan
  • 21-24 Agustus 2019
  • Durasi Pelatihan 1.5 – 2 jam
  • 00 – 20.30 WIB / 10.00 – 12.00 WIB (sabtu)

Info Pendaftaran :

  • Pendaftaran sebelum tanggal 10 Agustus 2019, mendapatkan Disc 20% (kode kupon : KESEHATAN)
  • Pendafataran setelah tanggal 10 Agustus 2019, harga Normal
  • Batas Pendaftaran 16 Agustus 2019

Biaya dan fasilitas

Rp.650.000
Mengikuti 4x Kelas
Peraturan perundang undangan Terkait
Materi Pelatihan
Video Pembelajaran
Grup Diskusi
Sertifikat Per sesi materi

Tuliskan Kode Kupon : KESEHATAN
Saat mengisi form pendaftaran

Agar mendapatkan diskon sebesar 20%,
“Diskon hanya berlaku sampai tanggal 10 Agustus 2019″

FAQ

Bagaimana Saya Bisa Mengikuti webinar Ini?

Anda cukup klik tombol Daftar Sekarang lalu isi form yang tersedia dan klik daftar maka Admin kami akan mengirimkan detil link untuk mengikuti Webinar.

Apakah Saya akan Mendapatkan Modul?

YA, semua peserta akan mendapatkan buku panduan yang berisikan materi lengkap dan akan diberikan dalam bentuk digital (Pdf).

Apakah Kelas Online Itu?

Bimtek adalah kelas yang dilakukan secara lansung tatap muka, setiap peserta dapat mengikuti kelas di tempat yang sudah di tentukan.

Apakah nanti kami mendapatkan Video Pembelajaran?

YA, semua video akan kami berikan kepada setiap peserta.

Penyelenggara Kegiatan

LPKN tRAINING cENTER

Pelaksana pelatihan oleh Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) yang merupakan lembaga diklat resmi dan telah terakreditasi A Oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) – RI.
Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) didirikan pada tahun 2005 dengan SK Notaris Sri Instansi, SH Nomor. 41, Tanggal 18 april 2005, berkedudukan di Jakarta.

Para peserta berasal dari Institusi Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Kalangan Swasta. hingga saat ini alumni LPKN tercatat lebih dari 350.000 orang. Sebagai suatu wadah pendidikan yang masih tergolong baru, LPKN terus berupaya meningkatkan kualitas baik dari segi Materi, Narasumber, Modul, serta pelayanan Prima, dengan harapan setiap peserta yang mengikuti kegiatan di LPKN membawa ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat bagi organisasi maupun pribadinya masing-masing.

LPKN rutin menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang jasa lebih dari 15 tahun (website https://diklatlpkn.id dan https://lpkn.org )

Kontak

Gedung Linggardjati Lt.1 – Jalan kayu Putih II No. 7 Pulogadung Jakarta Timur 13240

Hotline

  • 021-4786-2224
  • 0811-168-9991
  • 0811-999-7339