Perpres Pengadaan Barang dan Jasa dari Waktu ke Waktu

Perpres Pengadaan Barang dan Jasa dari Waktu ke Waktu

Terima kasih sudah bergabung menjadi bagian dari Sekolah Pengadaan. Kami adalah wadah bagi semua orang yang ingin melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

Sekolah Pengadaan melayani pelatihan dan sertifikasi, pendampingan penyusunan regulasi pengadaan BUMN dan Blu, serta pendampingan pelaksanaan pengadaan.

Kali ini kita akan membagikan artikel mengenai perpres pengadaan barang dan jasa. Setelah bergabung dan mendaftarkan diri via online, anda akan mendapatkan fasilitas seperti modul pembelajaran, peraturann terkait, sertifikat pelatihan, materi paparan, konsultasi atau tanya jawab, dan mendapatkan sertifikat kompetensi jika sudah lulus.

Kembali lagi membahas tentang perpres pengadaan barang dan jasa. Tema kali ini memang menarik untuk di bahas, karena masyarakat atau pembaca tidak banyak yang tahu mengenai apa itu perpres dan tentang pengadaan barang dan jasa.

Terlebih untuk saat ini perpres pengadaan barang dan jasa sudah berulang kali mendapatkan revisi yang tidak lain bertujuan untuk mendapatkan pelayanan atau hasil yang maksimal bagi penyedia barang dan jasa.

Pada umumnya pengertian pengadaan adalah aktivitas untuk melakukan pemenuhan atau penyediaan kebutuhan barang dan jasa di bawah pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan usaha.

Dasar Hukum Perpres Pengadaan Barang dan Jasa

Perpres Pengadaan Barang dan Jasa dari Waktu ke Waktu

Dasar hukum pengadaan barang dan jasa dapat terlaksana dengan baik dan mudah karena telah mendapatkan persetujuan dan keputusan dari presiden.

Sekian banyak dasar hukum kita bisa menganut 4 inti keputusan dari president yang bisa di gunakan sebagai acuan atau landasan dalam melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Sebelum kepada perpres pengadaan barang dan jasa, kita bisa mempelajari 4 dasar hukum pengadaan barang dan jasa yang fenomenal di tanah air, yaitu :

  1. Inpres / Intruksi President No. 5 Tahun 2003 mengenai paket kebijakan ekonomi menjelang dan setelah masa berakhirnya progam kerjasama dengan international monetary fund
  2. Inpres / Intruksi President No. 5 Tahun 2004 mengenai percepatan pemberantasan krupsi
  3. Keppres / Keputusan President No. 54 Tahun 2010 mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang di bentuk langsung pemerintah
  4. Perpres / Peraturan President No. 8 Tahun 2006 mengenai perubahan keempat tentang keputusan president No. 8 Tahun 2003 yang berisikan pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah

Perpres Pengadaan Barang dan Jasa dari Waktu ke Waktu

Peraturan President atau Perpres pengadaan barang dan jasa kerap mendapatkan revisi atau perubahann yang di lakukan langsung oleh President. Perpres pengadaan barang dan jasa di Indonesia sampai sekarang telah mengalami 4 kali revisi dengan perincian sebagai berikut :

  1. Perpres pengadaan barang dna jasa Nomor. 54 Tahun 2010 mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah
  2. Perpres pengadaan barang dan jasa Nomor 70 Tahun 2012 mengenai perubahan kedua tentang peraturan president Nomor 54 Tahun 2010  yang berisikan pengadaan barang dan jasa pemerintah
  3. Perpres pengadaan barang dan jasa Nomor 54 Tahun 2010 mengenai perubahan ketiga tentang peraturan president Nomor 54 Tahun 2010 yang berisikan pengadaan barang dan jasa pemerintah
  4. Perpres pengadaan barang dan jasa Nomor 4 Tahun 2015 mengenai perubahan keempat tentang peraturan president Nomor 54 Tahun 2010 yang berisikan pengadaan barang dan jasa pemerintah
  5. Perpres pengadaan barang dan jasa Nomor 16 Tahun 2018 mengenai kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah

Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 16 Tahun 2018 Menjadi Landasan Hukum

Setelah mengalami 4 kali perbaruan dasar hukum, pengadaan barang dan jasa pada tahun 2018 sampai sekarang wajib menganut kepada peraturan president atau perpres pengadaan barang dan jasa Nomor 16 Tahun 2018.

Setelah bangkit dari perpres pengadaan barang dan jasa Nomor 4 Tahun 2015, maka di harapkan pada peraturan president revisi terbaru kali ini dapat melengkapi kekurangan pada revisi perpres sebelumnya.

Para pejabat, pemerintah khususnya President Joko Widodo meresmikan revisi perpres No. 16 Tahun 2018 pada tangal 16 Maret 2018 dengan harapan dapat memberikan banyak perubahan dan kemudahan untuk semua penyedia barang dan jasa.

Penyusunan perpres Nomor 16 Tahun 2018 bertujuan memaksimalkan penyerapan angaran pendapatan dan belanja negara atau daerah (APBN / APBD) erta di latarbelakangi urgensi penyerderhanan pengadaan barang dan jasa.

Penyusunan perpres pengadaan barang dan jasa juga membutuhkan mekanisme pengecekan dan kontrol yang kuat dan prinsip pertumbuhan ekonomi yang sehat.

Perpres pengadaan barang dan jasa melahirkan beberapa aspek baru sehingga mampu memaksimalkan jalannya revisi perpres paling akhir. Aspek yang bisa di ambil pada perpres pengadaan barang dan jasa antara lain, adalah :

  1. Volue money
  2. Pekerjaan integrasi (gabungan tipe pengadaan sesuai dengan tujuan)
  3. Kekuatan di aspek perencanan
  4. Agen pengadaan
  5. Konsolidasi sebagai pendorong paket sejenis
  6. Serta memperkenalkan swakelola untuk ormas
  7. Repeat Order (Pemesanan berulang untuk konsultasi)
  8. Refresh order (Penawaran harga secara berulang agar mendapatkan harga yang relatif murah)

Penyederhanaan Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 16 Tahun 2018

Perpres No. 16 Tahun 2018 memang lebih sederhana dari sebelumnya namuan aturan turunan perpres pengadaan barang dan jasa revisi terakhir ini menjadi lebih longgar daripada revisi yang sebelumnya. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) juga merangkum aturan turunan yang menghasilkan 13 kesimpulan, seperti :

  1. Perlem LKPP No. 7 Tahun 2018 mengenai pedoman perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah
  2. Perlem LKPP No. 8 Thaun 2018 mengenai pedoman swakelola
  3. Perlem LKPP No. 9 Tahun 2018 mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui penyedia
  4. Perlem LKPP No. 10 Tahun 2018 mengenai pedoman pelaksanaan tender
  5. Perlem LKPP No. 11 Tahun 2018 mengenai katalog elektronik
  6. Perlem LKPP No. 12 Tahun 2018 mengenai pedoman pengadaan barang dan jasa yang tidak di perbolehkan oleh pemerintah
  7. Perlem LKPP No. 13 Tahun 2018 mengenai pengadaan barang dan jasa saat menangani keadaan darurat
  8. Perlem LKPP No. 14 Tahun 2018 mengenai unit kerja pengadaan barang dan jasa
  9. Perlem LKPP No. 15 Tahun 2018 mengenai pelaku pengadaan barang dan jasa
  10. Perlem LKPP No. 16 Tahun 2018 mengenai agen pengadaan
  11. Perlem LKPP No. 17 Tahun 2018 mengenai sanksi daftar hitam dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah
  12. Perlem LKPP No. 18 Tahun 2018 mengenai layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah
  13. Perlem LKPP No. 19 Tahun 2018 mengenai pengembangan sistem dan kebijakan pengadaan barang dan jasa

Jadi para pembaca yang ingin memanfaatkan pengadaan barang dan jasa maka wajib mengerti tentang dasar hukum serta wewenang sebagai penyedia barang dan jasa.

Melalui Sekolah Pengadaan, anda akan kami berikan modul pembelajaran dan pelatihan hingga sertifikat jika anda sudah di nyatakan lulus.

Dapatkan informasi pengadaan barang dan jasa hanya di https://www.sekolahpengadaan.id/ atau dengan mengubungi nomor telepon di 021-4786-2224 dan email info@sekolahpengadaan.id.